Bakorkamla Bangun Dermaga Kapal Patroli dan MRCC di Batam

BATAM - Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI membangun dermaga kapal patroli dan Maritime Rescue Coordinating Center (MRCC) di Batam untuk mendukung operasi pengamanan laut dan membantu terwujudnya penciptaan keamanan dan keselamatan, serta penegakkan hukum di wilayah perairan secara terpadu.

Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo mengatakan, dermaga yang dibangun berlokasi di Jembatan Dua Barelang, Pulau Setokok, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan MRCC dibangun di Nongsa di area seluas tiga ribu meter persegi. Nantinya di tempat itu terdapat menara setinggi 30 meter dan gedung MRCC yang mempunyai radar, antenna, Closed Circuit Television (CCTv), sensor meteorologi dan radar.

“Keberadaan dermaga untuk kapal patroli keamanan laut serta MRCC sangat penting untuk mendukung operasi pengamanan laut. Karena, kapal tak mungkin setahun terus-menerus berada di laut,” katanya, Rabu (25/1).

Ditambahkan, keberadaan MRCC sangat penting dalam upaya mendukung penegakan hukum di laut, sehingga kehadiran MRCC nantinya dapat membantu terwujudnya penciptaan keamanan dan keselamatan, serta penegakkan hukum di wilayah perairan secara terpadu.

“Dengan adanya fasilitas MRCC, kita dapat mengetahui kapal yang mendekat ke wilayah RI. Informasi yang bisa diperoleh antara lain data fisik kapal, muatan, Negara asal dan Negara tujuan. Sehingga bisa diprediksi untuk jaminan keamanan baik untuk kapal tersebut maupun untuk wilayah RI,” katanya.

Untuk menjaga keamanan laut Indonesia, Bakorkamla juga sedang membangun sebuah kapal patroli berukuran besar. Kapal yang saat ini sedang dibangun oleh kalangan kapal PT Pelindo Marine Shipyard yang terletak di kawasan Industri Tanjunguncang, Batam memiliki panjang 48 meter yang terbuat dari bahan dasar baja.

“Kapal patrol yang dibangun tersebut nilainya mencapai 60 Miliar rupiah dan sudah dibangun sejak November 2011 dengan masa pengerjaan selama 1 tahun. Kapal dilengkapi mesin yang mampu mendorong dengan kecepatan 22 knot per jam dan mampu mengantisipasi cuaca yag terbilang ekstrim dilaut,” kata Didik.

Dengan kecepatan tersebut, kapal itu mampu bergerak hingga batas 200 mil laut (sekitar 370 kilometer) dari lepas pantai sehingga efektif untuk pengamanan laut dan perairan Indonesia. Untuk tahap awal nantinya kapal itu akan mengawasi wilayah perairan Indonesia.

Menurut Didik, keberadaan kapal tersebut sangat penting untuk menunjang kinerja pengamanan di laut, sebab kondisi kapal-kapal yang dioperasikan Bakorkamla saat ini masih berukuran kecil yakni maksimal 36 meter dan memiliki jangkauan yang sangat terbatas sehingga penjagaan yang dilakukan tidak maksimal.

Keamanan Laut

Menurut Didik, pengamanan luat RI saat ini masih belum maksimal disebabkan berbagai kendala antara lain, terbatasnya sarana dan personil, regulasi yang tidak jelas dan luasnya wilayah perairan RI yang harus dijaga. Kondisi itu menjadi peluang bagi para penyelundup dan pelaku kajahatan melakukan berbagai aktivitas illegal.

“Meskipun saat ini Indonesia sudah mendekati usia 67 tahun, namun pada kenyataannya laut Indonesia belum terjaga dengan baik,” kata Didik.

Ironisnya, sejumlah instansi yang merasa memiliki wewenang mengambil tindakan di laut sering berbenturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hokum dilaut. Untuk itu, Didik berharap pemerintah segera membentuk Badan Keamanan Laut atau Sea and Coast Guard yang akan menjadi lembaga kordinasi antar insitusi yang berwenang menjaga dan mengamankan perairan Indonesia.

Selama ini, kata dia setiap instansi didalam Bakorkamla memiliki penyidik hingga pemeriksa dalam memproses sebuah permasalahan di laut sehingga dinilai kurang efisiens karena hanya menghabiskan waktu dan biaya jika ada sebuah kasus tangkapan harus dilakukan penyelidikan beberapa kali oleh penyidik yang berbeda dari instansi berbeda. Oleh karenanya, keberadaan lembaga Sea and Coast Guard nantinya diharapkan menjadi satu satunya lembaga yang berwenang mengambil tindakan dan melakukan pengawasan serta penyidikan terhadap kasus yang terjadi di laut.

Menurut Didik, kasus yang terjadi di perairan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 saja, Bakorkamla menangkap dan mengamankan 600 kapal yang melakukan aksi ilegal di wilayah perairan Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 7 - 8 persen diantaranya sudah dilanjutkan pada proses hukum. Kerugian negara dari aktivitas illegal tersebut ditaksir mencapai 300 miliar rupiah dan jika ditotal secara keseluruhan sejak Bakmorkamla berdiri pada tahun 2005 maka kerugian negara sudah mencapai 1,38 triliun rupiah akibat aktivitas illegal di laut.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, pendirian dermaga kapal patroli dan MRCC di Batam sangat tepat karena secara geografis, Batam berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga potensi aktivitas illegal di laut seperti penyelundupan sangat tinggi.

“Aksi penyelundupan di Batam sudah sangat memprihatinkan sehingga dengan hadirnya dermaga kapal patroli dan MRCC diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan penyelundupan dan penegakan hukum dapat ditingkatkan,” katanya. (gus).

Batam Produksi Pakan Ikan Lele

BATAM – Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Batam memfasilitasi sejumlah pengusaha mikro memproduksi pakan ikan lele untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan, Ketut Sugana ketika berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu memberi apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri yang membangun pabrik pakan ikan lele di Batam. Pabrik itu diharapkan bisa mengurangi impor dan memenuhi permintaan pakan ikan lele petani Batam yang cukup tinggi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, OK Simpatupang mengatakan, inisiatif membangun pabrik pakan ikan lele berawal dari keluhan para petani atas tingginya harga pakan lele di pasaran, padahal permintaanya cukup tinggi. Terlebih, sebelumnya para peternak lele juga menjerit dengan kebijakan impor lele, sehingga harga lele mereka tidak bisa bersaing.

"Berawal keluhan para peternak lele, maka Apindo tergerak untuk membantu para petani lele untuk mendapatkan pakan lele yang lebih murah. Sehingga harga lele pun nantinya bisa murah dan petani bisa survive," katanya, Selasa (24/1).

Terkait dengan mutu, Simatupang menegaskan, tahap awal pihaknya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan permintaan para petani. Selanjutnya, akan dilakukan riset untuk penyempurnaan kualitasnya.

Ditambahkan, produksi pakan ikan lele dilakukan Apindo Batam melalui PT Bintang Pakan Batam. Saat ini produksinya baru mencapai 50 ton per bulan dan akan ditingkatkan secara bertahap. Bahan baku pakan ikan tersebut berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Kepri dan sebagian dari provinsi lainnya.
"Untuk bahan baku, kita dapatkan ikan dan udang yang sudah jadi limbah dari beberapa daerah. Selanjutnya, kita olah di pabrik untuk jadi pakan lele,” kata Simatupang.

Apindo optimistis dengan keberadaan pabrik tersebut bisa menurunkan harga ikan lele, karena harga jual pakannya lebih rendah disbanding harga pakan yang selama ini ada dipasaran. Harga pakan lele yang ditawarkan di pasaran saat ini sekitar 8.000 rupiah perkilo. Sementara itu, harga pakan lele yang ditawarkan oleh PT Bintang Pakan Batam sangat kompetitif yakni berkisar 6.500 rupiah perkilo.

Menurut Simatupang, pihaknya akan mengambil sertifikasi pakan ikan lele yang diproduksi agar kualitasnya bisa sama dengan yang dijual dipasaran saat ini. Dengan demikian, pakan ikan yang diproduksi tersebut bisa di jual ke luar daerah atau bahkan bisa di ekspor.
Ketua Paguyuban Peternak Lele Batam, Suryono menyambut positif kehadiran pabrik pakan lele di Batam, terlebih harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga pakan impor yang selama ini ada di pasaran.

"Harga pakan ikan lele yang diproduksi dari batam lebih rendah dari harga biasanya sehingga sangat membantu para petani lele," kata Suryono. (gus).

Kunjungan Wisatawan Asing ke Batam Ditargetkan 1.2 Juta pada 2012

BATAM – Pemerintah Kota Batam menargetkan jumlah kunjungan wisatawan 1,2 juta orang pada tahun 2012 ini, naik 4 persen dibanding realisasi 2011 yang 1.161.582. Untuk itu sejumlah objek wisata potensial akan dibenahi dan juga telah dipersiapan agenda wisata berskala nasional dan internasional serta .

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, Pemerintah Kota Batam menargetkan jumlah kunjungan wisatawan tahun ini lebih tinggi dibanding realiasi 2011, sebab capaian di tahun 2011 ternyata juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan asing ditargetkan 1,2 juta orang naik sekitar 4 persen disbanding realisasi 2011 yang 1.161.582 orang.

"Kami bekerjasama dengan institusi pariwisata dari Singapura dan Malaysia sehingga setiap kunjungan wisatawan asing ke negara itu diharapkan juga bisa berkunjung ke Batam. Tahun lalu saja sebanyak 40 juta wisatawan asing berkunjung ke negara tersebut sehingga jika 10 persen nya saja bisa datang ke Batam berarti sudah bisa diraih 4 juta orang,” katanya, akhir pekan lalu.

Untuk menarik wisatawan asing datang ke Batam, maka sejumlah obyek wisata andalan akan dibenahi dan dilengkapi infrastrukturnya, seperti obyek wisata laut di sejumlah pulau, resort dan wisata pantai. Kemudian, obyek wisata sejarah seperti di Pulau Galang juga akan dibenahi. Selain itu, Pemko Batam juga bekerjasama dengan pihak swasta mengadakan sejumlah event pariwisata berskala nasional serta internasional seperti sea eagle boat dan lainya.

Terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2011, Yusfa mengatakan realisasinya mencapai 1.161.582 orang atau naik sebanyak 154.136 orang dari realiasi 2010 yang sebanyak 1.007.446 orang. Dari jumlah itu, wisman (wisatawan mancanegara) laki-laki mendominasi yakni sebesar 68,74 persen. Jika berdasarkan usia wisman, maka yang paling banyak berkunjung adalah wisman usia antara 25-34 tahun yakni sebesar 39,36 persen. Usia lainnya, di bawah 24 tahun sebesar 17,80 persen, antara 35-44 tahun sebesar 22,14 persen.

Jika dilihat dari frekuensi kedatangan, sebesar 69 persen merupakan wisman yang sudah pernah datang dan sisanya adalah wisman yang baru pertama kali berkunjung ke Batam. Untuk kategori travel arrangement, datang sendiri sebebsar 81 persen dan sisanya merupakan wisman paket.

“Wisman dengan tujuan holiday mencapai 79,74 persen, untuk bisnis sebebsar 9,55 persen, visit friend sebesar 5,93 persen, dan convention sebesar 2,32 persen,” kata Yusfa.

Sementara kategori pekerjaan, profesional mendominasi dengan 35 persen, administrasi 23,59 persen, sales atau tecnical 16,21 persen dan pelajar sebesar 13,17 persen.

Untuk meningkatkan pariwasata Batam, selain menggelar sejumlah kegiatan dan memperbaiki obyek wisata andalan. Pemko Batam juga bersama stakholder dan instansi terkait lainnya akan membuka peluang-peluang wisata baru di Batam. Itu perlu dilakukan agar semakin banyak orang asing yang datang ke Batam sehingga pariwisata bisa menjadi industry yang menguntungkan. Dari sisi pendapatan, sektor pariwisata memberikan PAD 71 miliar rupiah pada tahun 2011, yang diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

“Sektor pariwisata member kontribusi sekitar 27 persen terhadap PAD atau pendapatan asli daerah. Hal itu menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat penting dalam mendongkrak PAD," kata Yusfa.

Sementara itu, Direktur Pusat Layanan Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan jumlah kunjungan wisatan asing ke Batam selalu fluktuatif setiap tahunnya, dan tertinggi pada tahun 2004 sebanyak 1,527 juta orang, dan terendah pada tahun 2009 sebanyak 951.384 orang.
Sementara itu, penerimaan devisa dari wisatawan asing pada tahun 2007 sebesar 305 juta dollar AS, tahun 2008 sebesar 367 juta dollar AS, tahun 2009 sebesar 268 juta dollar AS dan tahun 2010 sebesar 354 juta dollar AS. (gus).

Sebanyak 5.000 Lampion di Pasang di Kota Tanjung Pinang

TANJUNG PINANG – Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjung Pinang memasang 5.000 lampion di seluruh sudut kota Tanjung Pinang untuk menyemarakan tahun baru China atau Imlek yang jatuh pada 23 Januari 2012, selain itu juga digelar bazaar Imlek.

Ketua Panitia Perayaan Imlek di Kota Tanjung Pinang, Lina mengatakan, pihaknya mengadakan sejumlah acara untuk menyemarakan Imlek pada tahun ini seperti bazaar, pemasangan 5.000 lampion, barongsai, hiburan artis dan pesta kembang api.

“Tahun ini perayaan Imlek lebih semarak karena bertepatan dengan tahun naga air yang diyakini akan membawa rejeki lebih banyak disbanding tahun sebelumnya,” katanya, Jumat (20/1).

Untuk pemasangan 5.000 lampion panitia bekerjasama dengan PSMTI dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota Tanjungpinang. Lampion itu akan dipasang di setiap sudut kota tanjung pinang dan klenteng.

"Sebanyak 5.000 lampion sudah terpasang, namun diperkirakan masih beribu-ribu lagi yang akan terpasang sebelum perayaan nanti. Karena kita telah imbau masyarakat yang merayakan Imlek untuk memasang lampion di kelurahan masing-masing," kata Lina.

Menurutnya, memasang lampion merupakan tradisi yang sudah sejak dulu dilakukan nenek moyang. Lampion merupakan simbol perayaan Imlek dan merupakan media untuk menolak bala atau makhluk jahat. Oleh karenanya setiap Imlek tiba, warga etnis Tionghoa selalu memasang lampion.

Sementara itu, Ketua Kadin Tanjung Pinang, Bobby Jayanto mengatakan, pada perayaan Imlek tahun ini juga digelar bazar Imlek selama 20 hari. Kegiatan itu dilaksanakan bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanjungpinang dan Yayasan Wahana Aspirasi Kepri dan kegiatan tersebut diikuti 30 lebih stand yang menawarkan berbagai produk.

"Pada bazar Imlek ini kami siapkan harga spesial, tentunya lebih murah. Karena hampir semua pemilik stand merupakan pemilik toko yang ada di Tanjungpinang, sehingga harga bisa dijual sesuai harga grosir," katanya.

Produk Imlek yang dijajakan seperti pernak-pernik Imlek, pakaian untuk kebutuhan Imlek, makanan dan beberapa kebutuhan lainnya. Satu hal yang menarik pada bazar tersebut, hampir semua pernak-pernik yang dijual bernuansa naga sebagaimana tahun 2012 ini merupakan Shio Naga Air.

Semarak imlek juga terlihat di sejumlah tempat peribadan atau Klenteng. Sejumlah umat dan petugas di Kelenteng Kota Tanjung Pinang melakukan bersih-bersih sehari setelah upacara pelepasan para dewa menuju ke langit. Kegiatan bersih bersih kelenteng, bagian dari persiapan perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 23 Januari 2012 mendatang. Sejumlah patung Dewa juga turut dibersihkan dan diperindah oleh petugas. (gus).

Rejeki Mengalir di Tahun Naga Air

Perayaan Imlek tahun 2.563 ini membawa harapan besar bagi etnis Tiong Hoa agar mendapat rejeki lebih besar sesuai dengan peruntungan Shio Tahun Naga Air yang diyakini bermakna rejeki akan terus mengalir seperti air.

Gempita tahun baru China atau Imlek sudah mulai terasa di Kota Batam yang juga memiliki banyak warga keturunan Tiong Hoa. Mereka, sebagian besar mendiami daerah sekitar Nagoya, Jodoh, Baloi, Penguin dan Windsor yang juga sebagai pusat perdagangan kota Batam. Tidak sulit mengetahui hunian mereka, karena sudah sejak awal Januari pernak pernik Imlek seperti Lampion dan replika Nenas lampion berjejer rapi dipasang di depan rumah warga suku Tiong Hoa tersebut.

Pemerintah Kota Batam juga memberi kepedulian dengan mendukung setiap kegiatan untuk perayaan Imlek, misalnya dengan menyediakan tempat di sepanjang jalan protokol kota Batam khususnya di daerah Nagoya dan Jodoh untuk dipasang lampu Lampion yang jumlahnya mencapai ribuan lampion.
Sementara itu, para pedagang yang menjual kebutuhan Imlek mendapat limpahan rejeki karena penjualanya meningkat signifikan, khususnya untuk produk buah buahan seperti bunga nenas, nenas, labu orange, jeruk dan lainnya. Selain itu, makanan mie yang disebut Fai I san juga banyak diserbu warga Tiong Hoa untuk disantap bersama keluarga di malam Imlek.

“Harga harga kebutuhan Imlek seperti buah naik 30-40 persen pada saat ini, seperti bunga nenas menjadi 10 ribu rupiah per buah dari 7.000 rupiah per buan, kemudian labu orange menjadi 15 ribu rupiah dari 10 ribu rupiah per buah,” kata salah seorang pedagang di Nagoya Batam, Jenny, Kamis (19/1).

Mahalnya harga buah tersebut karena harus didatangkan dari Singapura sebab petani di Indonesia tidak menanamnya.

Tokoh etnis Tiong Hoa, Rudy Chua mengatakan, perayaan Imlek tahun ini bersamaan dengan masuknya tahun Naga Air yang membawa makna dan harapan besar bagi suku Tiong Hoa. Pasalnya, Naga air diyakini membawa keteduhan dan rejeki diyakini mengalir seperti air.
“Imlek sebenarnya momentum untuk kumpul bersama keluarga dan tahun ini sangat special karena bersamaan dengan tahun naga air yang diyakini membawa peruntungan lebih besar,” kata Rudy yang juga anggota DPRD Provinsi Kepri.

Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Kota Batam, JS Soedarmadi menjelaskan, tahun Naga Air mempunyai makna yang mendalam, sebab sifat maupun karakter Naga yang selalu dilambangkan sebagai sosok kuat nan perkasa, oleh karenanya individu yang lahir dengan Shio Naga Air sepanjang tahun ini akan menjadi Sang Penguasa, Raja Diraja diantara 11 shio lainnya. Naga Air membutuhkan waktu 60 tahun untuk kembali berkuasa, karenanya ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kejayaannya, untuk kebaikan dan peruntungan nasibnya pada tahun ini.

Masa peruntungan seseorang dengan shio Naga sepanjang Tahun 2012, kata dia secara resmi dimulai pada 23 Januari 2012 dan berakhir 9 Februari 2013. Bagi shio lain yang bukan Naga tak perlu gentar apalagi takut menghadapi atau berbisnis dengan seseorang bershio Naga karena mereka bisa membaca watak Sang Naga yang punya kepribadian menarik, jujur dan obyektif. Kalau ke 11 shio lainnya mau bersikap sama maka mereka tidak akan mengalami kesulitan yang berarti berhadapan dengan Sang Naga, meski yang bersangkutan tahun ini berada di puncak kekuasaan.

Meski peruntungan pada tahun ini berpihak pada individu yang memiliki shio Naga, namun Soedarmadi meyakini bahwa berkah tahun naga air juga akan dirasakan semua orang. Untuk itu, setiap orang harus bekerja keras, jujur dan disiplin agar rejekinya mengalir seperti air.

Pada perayaan Imlek tahun ini, Soedarmadi berharap etnis Tiong Hoa khususnya generasi mudanya untuk lebih menghargai tradisi, sebab sebagian besar generasi muda saat ini banyak yang tidak menghargai tradisi leluhur. Selain itu, pengakuan Konghucu sebagai agama juga diperlukan generasi muda yang selama ini hanya meyakini Konghucu sebagai tradisi bukan agama. (gus).

Pembangunan Batam Diarahkan Ke Rempang-Galang

Ketersediaan lahan yang semakin sempit di Pulau Batam memaksa arah pembangunan digeser ke Pulau Rempang dan Galang yang memang sudah di rencanakan sejak Era BJ Habibie menjabat Ketua Otorita Batam. Oleh karenanya infrastruktur jembatan dibangun untuk menghubungkan pulau Batam dan Rempang-Galang. Sayangnya, hingga saat ini pulau tersebut belum bisa dikelola karena lahanya masih berstatus hutan lindung.

Pulau Galang dan Rempang, sebagaimana ditegaskan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Batam berstatus sebagai taman buru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dan digolongkan ke dalam kawasan konservasi. Terhadap usulan perubahan status lahan yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepri, saat ini masih dibahas tim terpadu di Jakarta. Prinsipnya, akan ada sebagian lahan di Galang-Rempang yang diubahstatusnya sesuai usulan daerah. Namun demikian, sampai sekarang status kedua pulau itu masih taman buru sehingga belum bisa dikelola.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan semakin pesat, tidak saja kawasan industri, kawasan permukiman pun semakin menjamur. Akibatnya, semakin sulit mencari lahan di Batam untuk dijadikan tempat usaha sehingga pemerintah kota Batam menggeser arah pembangunan ke kawasan Kabil dan Nongsa serta Pulau Rempang dan Galang.

Pulau Rempang dan galang punya potensi besar menjadi daerah maju sayangnya status lahan yang masih hutan lindung menyebabkan daerah itu belum bisa dikelola. Padahal, sejak beberapa tahun lalu sudah banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan pulau tersebut.

“Lahan yang bisa dikelola di Batam sudah sangat minim sehingga perlu perluasan pembangunan ke wilayah Pulau Rempang dan Galang, sayangnya sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai status lahan tersebut,” kata Dahlan.

Jika status lahan di Relang sudah jelas, perkembangan pembangunan bisa cepat. Pasalnya, pulau Rempang dan Galang, sudah dihubungkan jalan enam jembatan penghubung sehingga akses transportasinya menjadi lebih mudah. Selain itu sejumlah investor dalam negeri dan asing juga sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di pulau tersebut. Dahlan optimistis jika pulau tersebut bisa dikelola maka pembangunan ekonomi Batam bisa tumbuh lebih tinggi dari posisi saat ini.

Meski berstatus hutan lindung, ironisnya hutan di Pulau Rempang dan galang sudah sangat minim disebabkan aksi perambahan dan pembangunan rumah liar. Sejauh ini, belum ada penegakan hukum dari aparat terkait meskipun kegiatan perambahan di pulau yang termasuk kawasan konservasi tersebut semakin marak.

Direktur PTSP dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, selain berstatus hutan konservasi, Pulau Rempang dan galang juga masih belum jelas status pengelolaanya apakah berada dibawah kendali Pemko batam atau BP Batam (Otorita Batam). Jika berlandaskan Undang Undang pembentukan Otorita Batam maka yang memiliki wewenang mengelola lahan di pulau tersebut adalah Otorita Batam.

Meski demikian, kata Djoko yang terpenting saat ini adalah pemerintah pusat mau mengalihfungsikan lahan di pulau tersebut untuk kegiatan komersil, dan saat ini sedang dilakukan kajian oleh tim peneliti dari Jakarta dan daerah.

“Lahan di kawasan Rempang dan Galang masih terkendala izin dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan di tahun 2012 ini sudah jelas,” kata Djoko.
Beberapa investor yang sudah menyatakan minatnya mengelola pulau Rempang dan galang adalah grup Arta Graha yang berencana membangun kawasan ini sebagai Kawasan Wisata Terpadu Ekslusif (KWTE). Untuk itu, Kelompok usaha ini telah menyiapkan dana triliunan rupiah, selain itu sejumlah investor dari Singapura dan Eropa serta Amerika juga sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di pulau tersebut.

Pulau Rempang memiliki luas 16.583 hektare dan terletak di sebelah tenggara pulau Batam sedangkan pulau Galang luasnya 8 ribu hectare yang juga terletak di tenggara pulau Batam. Akses menuju pulau tersebut sudah dibangun berupa jembatan yang dibangun sejak Era BJ Habibie dengan kualitas terbaik. Letaknya juga sangat strategis hanya berjarak tempuh sekitar 2 jam ke Singapura. (gus).

Tempat Penampungan TKI di Kepri Tidak Layak

BATAM – Pemerintah pusat diminta segera membangun tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang layak dan refresentatif di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), seiring makin banyaknya jumlah TKI yang dipulangkan dari berbagai negara ke Indonesia melalui Kepri.

Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo menyatakan, jumlah TKI dari berbagai negara seperti Timur Tengah, Malaysia dan Singapura yang dipulangkan ke Indonesia melalui Kepri semakin banyak sehingga tempat penampungan yang ada saat ini tidak bisa lagi mengakomodir jumlah TKI tersebut. Oleh karenanya, pemerintah pusat diminta segera membangun tempat penampungan yang lebih besar agar bisa menampung para TKI yang dipulangkan ke dalam negeri.

"Terkait pemulangan TKI, kita berharap agar (pemerintah) pusat dapat membangun tempat penampungan yang representatif dan manusiawi. Karena kapasitas tempat penampungan yang ada saat ini sangat terbatas, dengan kapasitas hanya 350 orang. Sementara jumlah kedatangan TKI mencapai 400 hingga 600 orang per minggu," katanya, Rabu (18/1).

Kondisi tempat penampungan TKI yang ada di Tanjung Pinang dan Batam saat ini sudah sangat memprihatinkan karena kapasitasnya terbatas, sedangkan jumlah TKI yang dipulangkan semakin banyak mencapai ribuan orang per minggunya. Para TKI tersebut bahkan kebanyakan tidur ditempat yang tidak semestinya. Kondisi yang sangat memprihatinkan itu sudah pernah di tinjau oleh Komnas Ham dan Departemen Sosial namun hingga saat ini belum ada respon dari Pemerintah pusat untuk pembangunan gedung yang lebih refresentatif.

Johny Nelson Simanjuntak, Komisioner subkomisi pemantauan dan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) ketika mengunjungi tempat penampungan TKI Transito Batu 8 kota Tanjungpinang menyebut ada dugaan pelanggaran HAM terhadap para TKI yang dideportase di Tanjung Pinang karena tidak mendapat layanan dari negara.

"Saya datang ke Tanjungpinang karena banyak hal. Satu di antaranya adalah adanya dugaan pelanggaran HAM dalam deportase TKI, bagaimana mereka tak diurus oleh negara," katanya.

Dia juga menyebutkan secara teknis hal-hal yang berhubungan dengan panggaran HAM dari para TKI yang dideportase, seperti tak mendapat penginapan yang layak saat tempat penampungan mengalami over kapasitas, terganggunya rasa aman, hak atas pelayanan negara dan lainya. (gus).

Batam Pacu Pembangunan Infrastruktur

Foto: Ketua BP Batam, Mustafa Widjaya

Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dulu bernama Otorita Batam memproyeksikan bisa menarik 100 investor asing pada tahun 2012 relatif sama dengan capaian 2011. Untuk itu, sejumlah proyek infrastruktur dikebut pengerjaanya seperti perluasan pelabuhan kargo Batu Ampar, pelabuhan domestik sekupang, proyek jalan tol dan monorail, selain itu reformasi birokrasi juga terus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam aktivitas layanan pada investor.

Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustafa Widjaja melalui Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, sejumlah proyek infrastruktur akan dikerjakan pada tahun 2012 ini seperti perluasan Pelabuhan Kargo Batu Ampar. Proyek itu mestinya dikerjakan perusahaan asal Prancis, Compagnie Maritime d’Affretement-Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM), yang menjadi pemenang tender pada tahun 2007. Namun krisis keuangan global yang terjadi 2008 menyebabkan perusahaan tersebut batal mengerjakan proyek itu. BP Batam selanjutnya akan mengerjakan proyek itu menggunakan dana APBN.

“Proyek perluasan Pelabuhan Batu Ampar, dananya sudah dialokasikan di APBN untuk jangka waktu tiga tahun nilainya 366 miliar rupiah dan akan dikerjakan tahun ini juga hingga 2014,” kata Djoko kepada Koran Jakarta, Senin (16/1).

Proyek itu nantinya akan menambah dermaga sebelah utara sepanjang 660 meter, kapasitasnya menjadi 400 ribu sampai 600 ribu TEU’s dari posisi saat ini yang 200 ribu TEU’s. Dengan demikian, distribusi kontainer yang perharinya mencapai 350 ribu TEU’s bisa lebih lancar sebab penambahan dermaga nantinya bisa menampung kargo hingga 600 ribu TEU’s. Kemudian, luas open storage juga diperluas menjadi 35 ribu meter persegi dari posisi saat ini yang 15 ribu meter persegi.

Sebagai tahap awal, kata Djoko akan dilakukan lelang terbuka pada bulan Februari ini dan setelah diperoleh perusahaan pemenang selanjutnya bisa mulai dikerjakan sekitar Juni sampai Agustus 2012. Terkait dengan pembiayaan, sebagai tahap awal, pemerintah telah mengalokasikan dana dalam APBN sebesar 63 miliar rupiah, dan tahun 2013 dialokasikan sekitar 200 miliar rupiah kemudian tahun 2014 senilai 103 miliar rupiah.

Proyek infrastruktur yang akan dibangun BP Batam lainya adalah transportasi masal berupa kereta api cepat (Monorail) serta jalan tol dengan nilai investasi ditaksir 4 triliun rupiah. Untuk proyek jalan tol, desain serta studi kelayakanya sudah diserahkan kepada BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol untuk ditindak lanjuti. Jika proses dari BPJT sudah selesai, kata Djoko selanjutnya akan dicarikan investor yang mau bekerjasama mengerjakan proyek tersebut.
Untuk proyek monorail, bulan ini akan disepakati kerjasama dengan PT Kereta Api tentang detail engineering proyek tersebut. Jika mendapat apresiasi dari PT Kereta Api maka bisa segera dikerjakan proyek itu di Batam, dan akan menjadi proyek pertama di Indonesia.

Direktur Pembangunan Badan Pengusahaan FTZ (BP) Batam, Budiman Maskan mengatakan, berdasarkan Master Plan dari Departemen Perhubungan yang dibuat 2009 lalu, pihaknya telah melakukan studi kelayakan pembangunan sarana trasnportasi masal berupa kereta api. Dari hasil studi kelayakan maka alternative yang akan digunakan untuk membangun transportasi masal di batam yakni sistem light rail transit (LRT) berupa monorail karena lebih simple dan efesien. Rencananya proyek monorail Batam akan dibangun dua jalur yakni Tanjunguncang-Batam Centre, sepanjang 17,7 kilometer dan Bandara Hang Nadim-Batuampar sepanjang 19,6 kilo meter.

Sedangkan proyek jalan tol rutenya direncanakan Batuampar-Mukakuning-Bandara Hang Nadim sepanjang 24 kilo meter dengan dua jalur dan dua lajur.
Kepala Biro Perencanaan BP Batam, Istono mengatakan, pembangunan monorail dan jalan tol sebenarnya sudah direncanakan sejak era Habibie menjabat Ketua Otorita Batam. Itu dilakukan untuk mengatasi kemacetan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang terus meningkat.

Pada saat ini saja, beberapa ruas jalan di Kota Batam seperti di Pelita, Muka Kuning, Bengkong dan Baloi sering terjadi kemacetan layaknya Jakarta. Kondisi itu jika tidak diatasi akan semakin parah dan bisa berpengaruh negatif terhadap citra Batam sebagai kota Industri dan dikuatirkan investor bisa merelokasi pabriknya dari Batam ke tempat lain, sebab kemacetan bisa meningkatkan biaya produksi.

Sebagai daerah FTZ atau zona perdagangan dan pelabuhan bebas, maka ketersediaan infrastruktur mutlak diperlukan agar Batam bisa bersaing dengan kawasan sejenis di negara lain. Infrastruktur yang tersedia juga harus handal dan bertaraf internasional sebab sebagian besar investor yang menanamkan modalnya di Batam adalah investor asing.

Target Investasi

Djoko mengatakan, pada tahun 2012 ini saja, BP Batam menargetkan dapat menarik 100 investor asing ke Batam relatif sama dengan tahun 2011 dengan nilai investasi 141 juta dollar AS. Target itu dinilai wajar sebab inevestor global saat ini sedang melirik Asia untuk menanamkan modalnya setelah Eropa dan Amerika masih sibuk mengatasi krisis keuangannya. Untuk mengejar target tersebut, BP Batam akan memperbanyak promosi investasi ke Kawasan Asia seperti China, Korea, Jepang, Taiwan serta Rusia. Selain itu, kantor pemasaran BP Batam yang ada di luar negeri seperti di Singapura dan Jepang juga akan diberdayakan untuk menarik investor asing dari negara tersebut.

Pemimpin Bank Indonesia Batam, Elang Tri Praptomo mengatakan, Industri galangan kapal (shipyard) dan industri pendukungnya masih akan menjadi primadona yang akan menggerakkan ekonomi Batam secara umum, sedangkan sektor maritim akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang baru tahun 2012 ini jika dikelola dengan baik.

Saat ini terdapat lebih dari 100 perusahaan galangan kapal di batam dengan rata rata pengerjaan proyek pembuatan kapal sekitar 2 unit pertahun ditambah dengan perbaikan kapal. Untuk pengerjaan satu unit kapal saja dibutuhkan ratusan bahkan ribuan tenaga kerja sehingga industry ini wajar akan menjadi primadona bagi pertumbuhan ekonomi di Batam dalam beberapa tahun kedepan.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2012 sebesar 1,414 triliun rupiah yang sebagian besar diperoleh dari pajak serta retribusi. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk belanja rutin dan sebagian kecil untuk belanja modal serta membiayai proyek proyek infrastruktur.

Untuk proyek infrastruktur yang dikerjakan Pemko Batam pada tahun ini lebih banyak digunakan untuk membuka keterisolasian sejumlah daerah hinterland dan membangun infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih di daerah tersebut.

Salah satu proyek yang akan dikerjakan adalah Fasilitasi Listrik Pedesaan yang telah berjalan sejak tahun 2002. Sampai saat ini proyek itu sudah membangun lebih dari 30 titik listrik di perkampungan dengan total 4.092 RTS di daerah Hinterland dan Mainland. Selain fasilitasi listrik, Pemko Batam juga akan mendanai sejumlah proyek jalan khususnya jalan desa yang belum dibangun dan belum memiliki aspal.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Batam diperkirakan sama seperti tahun tahun sebelumnya yakni diatas rata rata nasional atau lebih dari 7,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, Pemko Batam diminta menjaga harga bahan pokok karena jika harga tidak terkendali bisa memicu inflasi.

Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, Pemerintah Kota Batam harus mengeluarkan segenap tenaganya untuk menjaga harga barang khususnya kebutuhan pokok agar inflasi juga bisa terjaga. Jika inflasi terjaga maka upah pekerja juga tidak mesti naik setiap tahunnya, sehingga pengusaha bisa menjalani bisnis lebih tenang. Pasalnya, hampir setiap pembahasan mengenai UMK selalu ribut disertai dengan unjuk rasa yang membuat investor was was. Kondisi itu dapat menimbulkan citra negative terhadap Batam sehingga dikuatirkan investor hengkang atau memilih untuk membatalkan rencana investasinya di Batam. (gus).

Batam Dijadikan Jalur Utama Perdagangan TKI Ilegal

BATAM – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kembali mengamankan 84 calon TKI illegal yang akan dikirim ke Singapura dan Malaysia. Maraknya penangkapan TKI Ilegal di Batam disebabkan daerah ini telah menjadi jalur utama perdagangan manusia seiring letaknya yang sangat strategis berhadapan dengan negara tetangga Singapura serta Malaysia.

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, mengatakan ke-84 calon TKI yang ditangkap di Bandara Hang Nadim pada Sabtu (14/1) berasal dari Jawa Timur dan rencananya akan dikirim ke Malaysia dan Singapura. Penangkapan TKI dilakukan karena tidak memiliki dokumen sebagai tenaga kerja dan hal itu sudah sering terjadi di Batam. Pasalnya, Batam telah dijadikan pintu utama keluarnya calon TKI ilegal yang akan dikirim ke luar negeri.

“Batam merupakan daerah yang sangat rawan di Indonesia bagi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri karena letaknya sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia dan kedua Negara itu membutuhkan tenaga kerja cukup besar," katanya, Senin (16/1).

Ke 84 calon TKI yang ditangkap selanjutnya ditampung di Gedung Lembaga Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP2TKI) Batam Centre. Para TKI yang menjadi korban Traficking tersebut dikoordinir oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

"Penyalur yang menjadi tersangka pengiriman calon TKI ilegal belum berhasil ditangkap. Sementara para calon TKI diamankan di gedung LP2TKI untuk selanjutnya dipulangkan kembali ke daerah masing-masing. Dan bagi yang memiliki dokumen lengkap, akan diizinkan untuk berangkat," katanya.

Selain Batam, dua daerah lain di Provinsi Kepri, Tanjung Balai Karimun dan Tanjungpinang juga dinyatakan sebagai daerah yang rawan bagi pengiriman TKI ke luar negeri.
Menurut Jumhur, maraknya pengiriman TKI Ilegal saat ini disebabkan adanya kebijakan moratorium (penghentian sementara) TKI ke beberapa negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan lainnya. Pasca moratorium, Batam dijadikan jalur utama keberangkatan TKI menuju Timur Tengah melalui Singapura ataupun Malaysia. Modusnya, dari daerah asal, para calon TKI akan menuju Batam terlebih dahulu. Untuk kemudian berangkat naik fery ke Malaysia ataupun Singapura, baru terbang ke negara-negara di Timur Tengah yang hendak dituju.

Dalam operasi yang dilakukan di beberapa negara di Timur Tengah beberapa waktu lalu, BNP2TKI mendapati puluhan TKI yang mengaku berangkat melalui Batam, lalu menuju Singapura ataupun Malaysia sebelum terbang ke negara tujuan di Timur Tengah. Apalagi dengan tidak adanya visa yang diberlakukan bagi penduduk di kawasan Asean untuk masuk di wilayah sesama negara Asean. Asal ada paspor, bisa langsung pergi ke negara-negara yang ada di Asean.

"Asean merupakan negara pertama yang dijadikan sarana oleh para TKI untuk melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Karena tidak bisa berangkat langsung dari Jakarta menuju Timur Tengah, akibat adanya moratorium," katanya.

Jamhur mengakui, kebijakan moratorium tidak membuat para TKI kehilangan akal untuk berangkat menuju Timur Tengah. Meski sebagian dari mereka akhirnya tertangkap, namun yang tidak tertangkap diyakini masih lebih banyak. Setiap tahunnya, diperkirakan seanyak 15 hingga 20 ribu TKI dipulangkan dari luar negeri. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran masyarakat yang ingin menjadi TKI ke luar negeri. Untuk berangkat melalui jalur resmi dengan tujuan ke negara-negara yang dianjurkan oleh pemerintah.

Jika melalui jalur yang tidak resmi, maka pemerintah akan sulit memberikan jaminan perlindungan bagi para TKI. Selain nilai tawar gaji yang rendah dan dampak buruk seperti siksaan ataupun perlakuan buruk lainnya yang terkadang harus dialami TKI.

"Kesadaran masyarakat masih rendah, terkadang mereka mudah terbujuk dengan iming-iming para calo TKI untuk bekerja di Timur Tengah, meski pemerintah sedang melakukan moratorium. Mereka tidak sadar, resiko tinggi yang dihadapi jika menjadi TKI, terutama yang tidak memiliki dokumen lengkap," kata Jumhur.

Sementara itu, salah seorang TKI yang ditangkap, Suarso mengatakan terpaksa menjadi TKI Ilegal karena proses pemberangkatannya lebih cepat, selain itu untuk mengurus dokumen menjadi TKI Ilegal cukup sulit dan biayanya juga mahal. (gus).

Eksportir dan Importir Wajib Miliki NIK

BATAM – Pemerintah pusat mewajibkan kepada Ekportir dan Importir memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak menggunakan NIK perusahaan lain dalam aktivitasnya, untuk itu masa pengurusan NIK diperpanjang dari Desember 2011 menjadi 19 Januari 2012. Sementara itu, Pengusaha di kawasan FTZ Batam minta pengurusan dokumen itu bisa dilakukan di Batam agar lebih efisien.

Direktur Informasi Kepabeanan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Susi Wiyono mengatakan, pemberlakuan registrasi atau pendaftaran kepabeanan melalui Nomer Induk Kepabeanan (NIK) sudah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2011 lalu dan seharusnya berakhir pada bulan Desember 2011. Namun masih banyaknya pengusaha yang belum mengurus dokumen itu menyebabkan pemerintah memperpanjang masa pengurusan hingga 19 Januari 2012.

‘Sosialisasi pembuatan NIK sudah dilakukan lebih dari 30 kali di Jakarta dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Selain itu sosialisasi juga disampaikan melalui website direktorat jenderal bea cukai (DJBC) dan portal Indonesia National Single Windows (INSW), serta di Iklankan melalui beberapa media cetak nasional,” katanya akhir pekan lalu.

Ditambahkan, sebanyak 16.539 perusahaan eksportir dan importir telah terdaftar dan memiliki Nomer Induk Kepabeanan (NIK) sampai dengan Januari 2011. NIK tersebut diberikan sebagai tanda bahwa perusahaan tersebut secara sah diperbolehkan untuk melakukan ekspor-impor. Jumlah itu sudah sangat representatif mewakili jumlah keseluruhan pengguna jasa kepabeanan. Terutama dibanding dengan jumlah importir dan eksportir yang aktif pada periode tertentu yang berjumlah hanya sekitar 100.000 sampai 12.000 perusahaan.

Kepala Subdirektorat Investasi Badan Pengusahaan Batam, Yayan Ahyar mengatakan, sebagai daerah khusus perdagangan dan pelabuhan bebas atau FTZ mestinya pemerintah pusat member wewenang pengurusan NIK untuk eksportir dan importer di Batam melalui institusi yang ada di daerah sehingga pengurusan bias lebih cepat dan efisien.

Selama ini, pengusaha di Batam banyak yang tidak memiliki NIK dan menggunakan NIK perusahaan lain dalam aktivitas ekspor dan impornya karena untuk mengurus dokumen itu ke Jakarta memerlukan biaya besar dan waktu yang cukup lama, sehingga pengusaha mencari celah dengan memanfaatkan NIK perusahaan lain untuk melakukan kegiatan ekspor atau impornya. (gus).

Perusahaan Jerman PT Oiltanking Bangun Tangki Timbun BBM di Karimun

KARIMUN – Perusahaan asal Jerman, PT Oiltanking akan membangun tanki timbun bahan bakar minyak (BBM) terbesar kedua di dunia di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah. Pembangun proyek itu diyakini akan meningkatkan perekonomian Karimun.

Bupatin Karimun, Nurdin Basirun mengatakan, PT Oiltanking merupakan anak perusahaan dari Marquard & Bahls AG asal Jerman yang merupakan perusahaan raksasa bergerak di bidang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) global berasal dari Jerman. Perusahaan itu akan membangun terminal penyimpanan BBM di pantai barat Pulau Karimun Besar, tepatnya di Desa Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral.

“Oiltanking yang berpusat di Hamburg Jerman telah memiliki 62 terminal di 21 negara dengan kapasitas penyimpanan mencapai 17 juta cbm dan proyek yang akan dibangun di Karimun nantinya memiliki kapasitas penyimpanan BBM terbesar kedua di dunia yang dimiliki perusahaan itu,” katanya, Sabtu (14/1).

Dipilihnya Karimun sebagai tempat penimbunan BBM perusahaan itu karena letaknya yang strategis dan berdekatan langsung dengan jalur perdagangan dunia di Selat Malaka yang nantinya akan mensuplai kebutuhan BBM untuk kapal-kapal besar yang melintas di jalur pelayaran internasional selat malaka.

"Yang pasti, BBM yang ditimbun di sini nantinya ditujukan untuk kebutuhan kapal-kapal dagang di Selat Malaka. Diperkirakan mencapai 500 sampai 1000 kapal per tahun yang akan masuk ke lokasi Oiltanking ini," kata Nurdin.

Terkait kapasitas dan nilai investasi Oiltanking di Karimun, Nurdin mengatakan belum bisa disebutkan karena secara rinci belum di informasikan perusahaan itu. Namun nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah dan nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja local.

Menurut Nurdin, rencana investasi Oiltanking merupakan peluang besar bagi Karimun, karena selain akan menyerap banyak tenaga kerja juga akan menimbulkan efek domino terhadap sector lain sehingga roda ekonomi di Karimun akan bergerak yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Segala lini dan sektor perekonomian akan menggeliat, dari industri hilir dan hulu akan terangkum dalam kegiatan mega raksasa di Oiltanking ini. Terutama sekali akan membuka luas lapangan kerja baru serta usaha-usaha turunan yang dibutuhkan perusahaan Oiltanking tersebut,” kata Nurdin.

Untuk itu diharapkan semua pihak di Karimun bisa mendukung proyek raksasa tersebut dengan cara menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dan pemerintah dari daerah sampai pusat juga diharapkan terus berupaya meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat dan efisien. Sebab ini semua akan berdampak positif bagi daerah. (gus)

Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Mulai Dikerjakan

BATAM – Otorita Batam atau Badan Pengusahaan FTZ Batam akhirnya mulai mengerjakan pengembangan pelabuhan Kontainer Batu Ampar setelah mendapat alokasi anggaran dari APBN senilai 366 miliar rupiah. Proyek multiyears itu akan menambah panjang dermaga menjadi 660 meter dengan kapasitas kontainer 400 ribu sampai 600 ribu TEU’s.
Tabel : Kapasitas Pelabuhan Kontainer Batu Ampar

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Joko Wiwoho kepada Koran Jakarta mengatakan, pengembangan pelabuhan batu ampar mestinya sudah mulai dikerjakan tahun 2007 oleh investor asal Perancis yakni Compagnie Maritime Affretement-Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM) setelah menang dalam tender yang dilakukan pada saat itu. Namun, akibat krisis financial yang terjadi di Eropa dan Amerika menyebabkan perusahaan itu mengalami masalah keuangan sehingga sampai saat ini belum melaksanakan proses pembangunan.

BP Batam sudah menanyakan kembali minat CMA-CGM untuk membangun Batu Ampar namun hingga saat ini tidak tanda tanda mulai dikerjakan. Untuk itu, BP Batam berencana melakukan tender ulang untuk menjaring investor baru guna mengerjakan pelabuhan tersebut.

“Kapasitas Pelabuhan Batu Ampar saat ini hanya bisa menampung 200 ribu TEU’s per tahun, tapi arus container saat ini sudah mencapai 350 ribu TEU’s sehingga pengembangannya mendesak untuk dilakukan,” kata Joko, Kamis (12/1).

Proses tender untuk mencari investor baru, kata Joko membutuhkan waktu lama sehingga pemerintah berinisiatif untuk berinvestasi dengan mengalokasikan anggaran sekitar 366 miliar rupiah dalam APBN untuk mulai mengerjakan pengembangan pelabuhan itu. Proyek pengembangan akan dilakukan selama tiga tahun dimulai tahun 2012 ini dan berakhir 2014.

Untuk tahap pertama pada tahun ini dianggarkan 63 miliar rupiah lalu pada tahun kedua 200 miliar rupiah dan sisanya dikerjakan tahun ketiga. Untuk proses pengerjaan tahun ini rencananya akan dimulai sekitar Juni hingga Agustus 2012 setelah diperoleh pemenang tender yang akan dilakukan pada Februari 2012.
Dalam proyek pengembangan itu, nantinya panjang dermaga sebelah utara akan ditambah menjadi 660 meter, kemudian kapasitas pelabuhan menjadi 400 ribu sampai 600 ribu TEU’s dari 200 ribu TEU’s saat ini, kapasitas sandar menjadi 35.000 DWT dan open storagenya menjadi 35 ribu meter persegi.

“Dalam proyek ini, nantinya juga akan dibangun dua buah craine yang bisa mengangkut container dengan kapasitas maksimal sehingga arus bongkar muat menjadi lebih lancer,” kata Joko.

Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi Kepri, Johanes Kennedy menyambut baik rencana pengembangan pelabuhan Batu ampar sebab pihaknya memang sudah sejak lama meminta pemerintah untuk mulai mengembangkan pelabuhan itu seiring kondisi pelabuhan yang sudah kelebihan kapasitas. Meski demikian, Kennedy berharap pemerintah juga mengerjakan fasilitas pendukung lainnya seperti akses jalan dan fasilitas bongkar muat. Sebab kondisi jalan di pelabuhan batu ampar saat ini rusak dan dikuatirkan bisa mengganggu distribusi barang. Selain itu, fasilitas pendukung untuk bongkar muat juga perlu dilengkapi agar pengusaha tidak menunggu lama untuk membongkar atau memuat barangnya di pelabuhan.

Kadin Kepri sendiri sudah mengajak sejumlah investor asing untuk mau berinvestasi di pelabuhan tersebut, namun hingga saat ini BP Batam belum melakukan tender ulang.

Menurut Johanes, Kadin Kepri mendorong pengembangan Pelabuhan Kargo Batuampar sebab setiap tahun pelabuhan di Singapura menjadi tempat bongkar muat kurang lebih 35 juta TEUs (twenty feet equivalent units) per tahun yang 15 juta TEUs di antaranya dari dan ke Indonesia, padahal aktivitas bongkar muat itu bisa dilakukan di pelabuhan di dalam negeri seperti Batu Ampar. (gus).

Presiden Direncanakan Resmikan 7 Rusun di Batam

BATAM – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan meresmikan tujuh twin blok rusunawa (rumah susun sewa) untuk pekerja di kawasan industri Kabil Batam yang dibangun PT Jamsostek yang kini pengerjaan hampir rampung.

“Proyek pengerjaan 7 twin blok Rusunawa di Kabil sudah hampir rampung dan bakal diresmikan bulan Februari 2011 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Kepala Cabang PT Jamsostek Batam II, Ikeda Hendra, Rabu (11/1).

Sebelumnya, Jamsostek juga sudah membangun tiga twin blok rusun di kawasan tersebut, sehingga total rusun di Kabil menjadi 10 twin blok atau 20 blok rusun. Tujuh twin blok rusun yang baru dibangun lebih mirip dengan apartemen karena dilengkapi sejumlah fasilitas untuk membuat penghuninya merasa nyaman.

Menurut Ikeda, Jamsostek akan terus membangun Rusun sesuai dengan pertumbuhan permintaan. Terlebih kebutuhannya di Batam cukup tinggi seiring peningkatan industry. Program pembangunan Rusun juga sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian yang nyaman bagi pekerja.
Di Batam saat ini terdapat tiga lokasi Rusun Jamsostek, yaitu Rusun Lancang Kuning di Batu Ampar dengan kapasitas 554 kamar dan 95 persennya telah terisi saat ini. Rusun Jamsostek Muka Kuning memiliki 78 kamar, dimana 100 persen telah terisi. Dan 10 twin blok rusun Kabil memiliki 1000 kamar dengan daya tampung 4000 pekerja.

Sementara itu, Badan Pengusahaan Batam telah menyiapkan lahan seluas tiga hingga empat hektare untuk pembangunan rumah susun pekerja yang baru di kawasan Tanjung Uncang.

Direktur Perencanaan Teknik Badan Pengusahaan (BP) Batam Istono mengatakan, untuk pembangunan proyek Rusun sudah disiapkan sejumlah lahan di beberapa lokasi seperti Kabil, Tanjung Uncang dan Sekupang. Untuk itu, BP Batam sudah bekerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum yang akan menyediakan anggaran untuk pelepasan lahan tersebut. (gus).

Pantai Lagoi Tercemar Limbah Minyak

LAGOI – Pantai di sepanjang kawasan wisata Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tercemar limbah minyak berbentuk sludge oil yang berasal dari pembuangan limbah kapal tanker berbendera Singapura, akibatnya turis asing memperpendek waktu berliburnya di Lagoi.

Direktur of Room Nirwana Gardens Resort, Yudianto mengatakan, pencemaran limbah di pantai Lagoi sudah sering terjadi, namun belum ada tindakan apapun dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut. Padahal, limbah yang mengotori pantai telah menganggu ketenangan turis yang sebagian besar berasal dari mancanegara.

“Limbah yang mengotori pantai Lagoi sudah sering terjadi dan jika tidak diatasi maka industry pariwisata Lagoi yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah akan kolaps,” katanya, Selasa (10/1).

Dikatakan, limbah sludge oil yang mengotori pantai dan laut di sekitar perairan Lagoi diduga berasal dari outer port limit (OPL), perbatasan antara Singapura dan Indonesia yang dibuang kapal tanker. Karena angin bertiup kencang dari arah utara, limbah minyak itu hanyut terbawa arus ke selatan tepatnya ke Pantai Lagoi.

Pencemaran limbah di perairan Lagoi sangat mengganggu para turis, oleh karenanya diharapkan ada upaya penanganan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan limbah kiriman itu. Pemerintah diminta melakukan tindakan nyata untuk segera melakukan upaya-upaya pencegahan dan pembersihan atau tindakan lainnya agar keresahan ini tidak terus berkelanjutan sehingga mengganggu dunia pariwisata Lagoi.

Protes Singapura

Yudianto minta pemerintah pusat menyampaikan protes ke Pemerintah Singapura terkait limbah sludge oil tersebut, sebab diduga limbah tersebut berasal dari kapal tanker berbendera Singapura yang sengaja membuang limbah ke laut perbatasan Indonesia dan Singapura. Pembuangan limbah sengaja dilakukan ketika angin bertiup dari utara ke selatan sehingga limbahnya mengalir ke perairan Indonesia.

"Mungkin ini persoalan G to G (pemerintah dengan pemerintah), sehingga butuh proses waktu. Saya berharap segera ada tindakan konkret agar kasus pencemaran lingkungan ini tak berkelanjutan," kata Yudi.

Kabag Humas Pemkab Bintan, Deki Iskandar mengatakan, pihak terkait tidak dapat mengontrol pembuangan limbah tersebut karena dilakukan di perairan internasional sehingga tidak dapat menyalahkan pihak pembuangan limbah, meskipun diketahui pihak yang melakukan pembuangan. (gus).

Menteri Perhubungan Resmikan Operasional Kapal Perintis di Kepri

TANJUNG PINANG – Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan operasional kapal perintis KM Sabuk Nusantara 30 senilai 47,01 miliar rupiah di Tanjung Pinang Provinsi Kepuluaan Riau, Senin (9/1). Kapal tersebut akan melayani trayek sejumlah pulau atau daerah yang selama ini belum memiliki akses transportasi sehingga diharapkan bisa membuka keterisolasian daerah tersebut.

”Kapal perintis KM Sabuk Nusantara 30 ini mulai dibangun sejak Juni 2010 dan selesai pada akhir tahun 2011,” kata Mangindaan di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin (9/1).

Pengoperasian KM Sabuk Nusantara 30 ini sekaligus menandai dimulainya opersional pelayaran angkutan penumpang dan barang dari dan ke Tanjungpinang, Natuna, Anambas hingga Sintete, Indonesia Timur.

KM Sabuk Nusantara 30 nantinya melayani trayek perintis yang disebut R-5 dengan rute Pelabuhan Tanjung Pinang-Tambelan-Sintete-Serasan-Subi-Ranai-Pulau Laut-Sedanau-Midai-Tarempa-Letung-Tanjung Pinang. Nilai kapal mencapai 47,10 miliar rupiah yang dibangun berdasarkan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan dan PT Daya Radar Utama, Jakarta. Pembangunan kapal sepanjang 62 meter dengan kecepatan 12,00 knot ini secara teknis diawasi oleh dan telah mendapatkan sertifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia.

Saat ini, armada perintis di seluruh Indonesia sudah mencakup 67 trayek, yang dilayani oleh 32 unit kapal perintis milik pemerintah dan 35 unit kapal barang milik swasta yang diberi dispensasi untuk mengangkut penumpang dengan akomodasi penumpang secukupnya. Mempertimbangkan kualitas yang cukup memprihatinkan dari pelayanan angkutan laut perintis dengan kapal-kapal milik swasta di mana penumpang berbaur dengan barang (muatan) dan dengan fasilitas yang sangat terbatas, pemerintah secara bertahap telah membangun kapal-kapal perintis.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani mengatakan, dengan dioperasikannya kapal baru dari pemerintah pusat ini diharapkan akan meningkatkan sarana transportasi antar pulau di Provinsi Kepri dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas.
"Dengan kecepatan yang dimiliki KM Sabuk Nusantara 30, yang mencapai 12 knot per mil, akan dapat mempersingkat waktu jarak tempuh dari 11 hari perjalanan dari Tanjungpinang ke Natuna menjadi sembilan hari. Dan dengan sendirinya roda perekonomian masyarakat diharaokan akan akan meningkat," kata Sani.

KM Sabuk Nusantara 30 memiliki panjang seluruhnya 62,80 meter, panjang AGT 57,36 meter, lebar 12 meter, yang terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian 4 meter dari permukaan laut, dan kecepatan 12,00 Knot. Sedangkan kapasitas penumpang KM Sabuk Nusantara mampu mengangkut 400 orang penumpang dan awak kapal, serta 50 ton muatan kargo.

Dengan dioperasikannya KM Sabuk Nusantara 30 dari Tanjungpinang ke Natuna dan Anambas ini, Pemprov Kepri juga berencana akan menarik KM Gunung Bintan dari rutenya semula dan akan dialihkan untuk melayari Tanjungpinang-Lingga-Dabo Singkep hingga ke Jambi. (gus).

Kepri Fokus Bangun Infrastruktur

Kepulauan Riau merupakan Provinsi termuda atau yang ke 32 di Indonesia terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002. Provinsi Kepri merupakan pecahan dari Provinsi Riau daratan yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40 persen belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 kilometer persegi, di mana 95 persennya merupakan lautan dan hanya 5 persen merupakan wilayah darat.

Sebagai provinsi termuda, Kepri masih tertinggal dibanding provinsi lainnya sehingga kepala daerah ini berupaya untuk mengejar ketertinggalannya dengan focus membangun sejumlah infrastruktur. Utamanya infrastruktur guna membuka akses ratusan pulau yang tersebar yang belum memiliki sarana transportasi dan jalan. Untuk mengetahui rencana kerja kepala daerah Kepri, berikut petikan wawancara dengan Gubernur Kepri, H. M Sani.

Memasuki dua tahun masa kepemimpinan anda sebagai Gubernur Kepri, apa yang akan anda lakukan untuk membangun ekonomi daerah ?...

Pertama saya mau jelaskan bahwa Kepri adalah provinsi termuda di Indonesia yang memiliki potensi menjadi daerah yang maju karena letak geografis yang strategis antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata, serta didukung potensi alam yang sangat potensial. Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan negara tetangga.

Potensi Kepri yang sangat besar tersebut harus didukung oleh pemerintah pusat dalam bentuk anggaran, sedangkan kami di daerah berupaya untuk fokus pada pembangunan sejumlah infrastruktur karena Kepri memiliki ribuan pulau yang belum bisa diakses sehingga pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal atau perahu sebagai sarana transportasi mutlak diperlukan untuk membuka keterisolasian daerah.

Berapa anggaran yang disediakan untuk membangun infrastruktur tahun ini ?..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2012 telah ditetapkan sebesar 2,250 triliun rupiah. Anggaran itu akan digunakan untuk berbagai aktifitas pembiayaan rutin dan belanja modal. Untuk belanja dialokasikan 1,87 triliun terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 841,9 miliar rupiah dan belanja langsung sebesar 1,34 miliar rupiah.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 841,91 miliar rupiah, belanja hibah sebesar 205,83 miliar rupiah, serta belanja Bansos sebesar 88,80 miliar rupiah. Sementara belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 167,94 miliar, belanja barang dan jasa sebesar 848,77 miliar serta belanja modal sebesar 329, 78 miliar. Belanja modal yang sekitar 329,8 miliar rupiah itulah yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur.

Menurut anda apakah cukup anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur di Kepri ?..

Tentu saja tidak cukup, karena untuk membangun puluhan pelabuhan dan pengadaan kapal membutuhkan dana triliunan rupiah. Untuk itu, Kami berharap pemerintah pusat ikut membantu pembangunan infastruktur tersebut, misalnya dengan menyediakan kapal seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, dimana pemerintah pusat memberi bantuan satu kapal untuk sarana transportasi di Kepri.

Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar daerahnya lautan, Kepri memang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena dana pembangunan yang dibutuhkan cukup besar. Oleh karenanya program pembangunan infrastruktur di Kepri dilakukan setiap tahun.
Pemerintah pusat juga mestinya membantu kepri membangun infrastruktur karena masihbanyak daerah di Kepri yang tertinggal, contohnya saja daerah di Kabupaten Anambas dan Natuna. Meskipun daerah tersebut sangat kaya dengan sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi, namun infastrukturnya belum terbangun, sehingga pertumbuhanya tertinggal dibanding daerah lain. (gus)
1 File telah Dilampirkan| 14KB

Seluruh Anggota KPU Batam Diduga Korupsi Dana Pilkada

BATAM – Seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam yang berjumlah lima orang diduga melakukan korupsi dana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam yang diselenggarakan tahun lalu senilai 17,5 miliar rupiah, saat ini sedang dilakukan penyelidikan intensif terhadap lima anggota KPU tersebut.

Jaksa Penyidik, Filpan Fajar Dermawan SH mengatakan, salah satu modus korupsi yang dilakukan anggota KPU Batam adalah dengan memanipulasi surat perintan perjalanan dinas. Saat ini, Penyidik masih memeriksa data manifet bandara hang nadim atas penemuan data fiktif dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kasus korupsi dana hibah KPUD Batam. Dari data fiktif yang dibawa dari KPU pusat dan juga data manifest bandara hang nadim banyak ditemukan adanya laporan perjalanan dinas fiktif di KPUD Batam. Dimana, dalam waktu bersamaan bisa berangkat beberapakali untuk tujuan yang berbeda dalam satu hari.

"Tidak mungkinkan, pada jam yang hampir bersamaan seorang anggota KPU bisa berangkat ke tiga daerah yang berbeda. Berarti, laporan itu fiktif dong. Makanya, kita minta data manifest, dan dari data itu semuanya nanti pasti ketahuan. Jadi, masih kita cek," katanya, Jumat (6/1).

Jaksa menduga, selama ini banyak SPPD fiktif yang dibuat KPU Batam. Modusnya, para anggota KPU membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas. Namun mereka tidak benar-benar melakukan perjalanan dinas tetapi uang SPPD tetap dicairkan. Modus seperti itu umum dipakai dan sudah pernah juga terjadi di Jakarta.

Menurut Filpan, pembuatan laporan SPPD memang sangat rawat pemalsuan. Sebab sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam standar pelaporan SPPD sangat mudah. Yakni cukup melampirkan bukti tiket pesawat dan boarding pass yang juga rawan dimanipulasi.

Disinggung mengenai kerugian negara atas kasus korupsi dana hibah KPUD Batam, penemuan awal pihak Kejaksaan Negeri Batam memperkirakan kerugian negara ditaksir 1,2 miliar rupiah. Angka kerugian ini belum termasuk dengan kerugian dari SPPD fiktif anggota KPU yang diduga juga cukup besar, yang di perkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

"Kerugian negara yang sudah kita kantongi sementara sebesar 1,2 Miliar rupiah. Itu penemuan awal, belum termasuk kerugian data SPPD fiktif yang sedang kita dalami dan lainnya. Yang jelas kerugian negara terus bertambah besar," kata Filpan.

Untuk kepastian besaran kerugian negara dalam kasus tersebut, pihak Kejari Batam akan berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan (BPK) Pusat. Sebab, pihak BPK perwakilan Kepri di Batam tidak bersedia membantu melakukan audit kerugian itu dengan alasan sibuk.

"Kita sudah layangkan surat permohonan bantuan audit kerugian negara ke BPK Pusat, akhir Desember 2011 lalu. Dan hasilnya masih kita tunggu," katanya.

Hingga saat ini, pihak Kejari Batam masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi rekanan KPU lainnya. Dan ditargetkan akhir Januari ini pemeriksaan saksi itu bisa selesai. Jika pemeriksaan itu sudah selesai, maka pemeriksaan terhadap kasus ini secara keseluruhan bisa mencapai 80 persen. Meski demikian, pihak Kejari belum bisa menentukan siapa yang bakal tersangka baru nanti, setelah dua orang yakni Sekretaris dan Bendahara KPU Batam ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Ketua Badan Anti Korupsi Independen Provinsi Kepri, Edi Novian mengatakan, dana hibah anggaran dari Pemerintah Kota Batam kepada KPUD Kota Batam yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilukada sebagaimana lazimnya dibuat dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua institusi. Kejari harus menelusuri dan mengungkap dana hibah dari MoU tersebut sehingga jelas diketahui adanya penyelewengan dana.

Apabali penelusuran dimulai dari awal maka mustahil kelima anggota KPUD Kota Batam menyatakan tidak tahu menahu pencairan dana hibah serta pemanfaatan anggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Demikian dikatakan.

Menurut Edi, aneh bila KPUD tak tahu semuanya itu sebab pengajuan rancangan kegiatan dan anggaran dibuat oleh KPUD selanjutnya diajukan ke Pemerintah Kota Batam. Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Kota Batam lalu disetujui.

Secara mekanisme, setelah disetujui dana tersebut bisa digunakan tapi tidak langsung diserahkan kepada KPUD melainkan tetap di keuangan Pemerintah Kota Batam. Dana dicairkan untuk kegiatan setiap Pokja berdasarkan perintah dari kelima anggota KPUD. Dan lazimnya, setiap pemanfaatan anggaran terlebihdahulu diplenokan oleh kelima anggota KPUD termasuk pengadaan logistik.

Oleh karena itu menurut Edi adalah sangat mustahil apabila kelima anggota dalam pengakuan kepada penyidik, tidak tahu menahu perihal pemanfaatan anggaran. Dalam hal ini Penyidik Kejari diharapkan tidak serta merta menerima pengakuan kelima anggota KPUD perihal pemanfaatan dana hibah penyelenggaran pilkada.

Dari pengakuan ketidaktahuan kelima anggota KPUD tersebut mengindikasikan kelima anggota dewan cuci tangan dalam kasus ini sementara Sekretaris KPUD dan Bendahara menjadi tumbal. Diharapkan Penyidik tidak terkooptasi pihak-pihak yang diduga terlibat sehingga hanya menjerat kedua pejabat sekretariat KPUD. (gus).

Tanjung Jawab Industri Terhadap Lingkungan Selama 2011 Turun

BATAM – Jumlah perusahaan yang taat mengelola lingkungan dalam aktivitas produksinya selama 2011 ternyata lebih rendah dibanding tahun lalu, bahkan terdapat 49 perusahaan dengan sengaja melakukan perusakan lingkungan sehingga harus menjalani proses hukum.

Sekretaris Tim PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementrian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan 8 instansi lingkungan hidup provinsi telah melakukan penilaian terhadap 995 perusahaan dari berbagai sektor industri terhadap ketaatannya dalam mengelola lingkungan hidup.

Hasil penilaiannya cukup mengejutkan karena secara kuantitatif jumlah perusahaan yang taat mengelola lingkungan hidup turun 5 persen dibanding tahun lalu. Bahkan terdapat 49 perusahaan yang dengan sengaja melakukan perusakan lingkungan dalam aktivitas produksinya dan terdapat 283 perusahaan yang dalam aktivitas pengelolaan lingkungannya tidak sesuai dengan peraturan dan Undang Undang.

“Dari 995 perusahaan yang kami nilai, terdapat 9 perusahaan dari Batam terbukti pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan,” katanya dalam rilis, Rabu (4/1).

Sembilan perusahaan dari Batam itu mendapat lapor merah yang artinya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesembilan perusaan itu adalah, PT PLN (Persero) PLTD Batam (bergerak disektor energy), PT Greenindo Tritama (bergerak di sector pengolahan limbah B3), PT Desa Air Cargo (industry pengolahan limbah B3), PT Batam Slope Sludge Treatment Center (pengolahan limbah B3), PT Aker Solutions (pengolahan logam), PT Indotirta Suaka (industri peternakan), RS Awal Bros (rumah sakit), RS Otorita Batam (rumah sakit) dan PT Batamindo Investment Cakrawala (kawasan industri).

Dijelaskan, menurunnya jumlah perusahaan yang bertanggung jawab mengelola lingkungan dalam aktivitas produksinya selama tahun 2011 disebabkan semata mata penambahan jumlah perusahaan di mana ketaatan peserta yang baru mengikuti PROPER. Pada tahun lalu, jumlah perusahaan yang dinilai sekitar 800 perusahaan sedangkan tahun 2011 sebanyak 995 perusahaan.

Kriteria Penilaian PROPER tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, dimana kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) adalah hijau dan emas. Adapun penilaian kinerjanya adalah pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam, Dendi N Purnomo mengatakan, Sembilan perusahaan di Batam yang mendapat prediket warna merah dari Kementrian Lingkungan Hidup tersebut harus segera membenahi system pengelolaan limbah dan lingkungan hidupnya agar tidak turun menjadi prediket dengan warna hitam. Sebab jika mendapat prediket warna hitam maka perusahaan tersebut secara otomatis akan dimintai pertangung jawabanya secara hokum.

“Jika status merah belum menimbulkan dampak hukum secara langsung kepada perusahaan yang bersangkutan. Namun bila turun satu peringkat lagi menjadi hitam maka, instansi-instansi terkait termasuk kepolisian bisa melakukan penyidikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut,” katanya, Rabu (4/1).

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pemberian penghargaan Proper bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellence) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan system manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

Program ini telah terbukti berhasil mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan, sebab selama dua periode berturut-turut jumlah perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan meningkat kinerjanya sebanyak 25 persen, hanya saja tahun 2011 mengalami penurunan 5 persen disebabkan bertambahnya jumlah perusahaan yang dinilai sehingga bagi perusahaan baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikanya. (gus).

Kunjungan Turis Asing ke Kepri 2011 Diprediksi Melebihi Target

BATAM – Kunjungan turis asing ke Provinsi Kepulauan Riau dari Januari hingga Nopember 2011 sebanyak 1,52 juta orang dan hingga akhir tahun diprediksi mencapai 1,7 juta wisatawan sehingga target 1,6 juta wisatawan di 2011 diperkirakan terlampaui.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Guntur Sakti mengatakan, sejak Januari hingga November 2011 lalu, tercatat jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kepri sebanyak 1.522.443 orang. Jumlah itu naik 12,37 persen dibanding periode sama tahun lalu yang 1.354.846 wisatawan dan jika dibanding Oktober 2011 naik 4,72 persen.

“Pada Oktober 2011, jumlah turis asing ke Kepri tercatat 137.920 sedangkan pada November naik menjadi 144.426 orang, dan pada Desember diperkirakan lebih tinggi lagi karena banyak wisatawan yang menghabiskan waktu liburnya ke Kepri seperti Batam dan Lagoi,” katanya, Selasa (3/1).

Sebagian besar turis asing yang datang ke Kepri banyak yang mengunjungi Batam yakni sekitar 60 persen, kemudian disusul Bintan dan Karimun. Sedangkan asal negara yang paling banyak masih berasal dari Singapura kemudian Malaysia, Jepang, China, Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian lama berkunjung rata rata sekitar 2 sampai 3 hari.

Guntur mengatakan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan lama kunjungan wisatawan asing ke Kepri dengan cara membuat berbagai kegiatan dan membangun sejumlah infrastruktur di sejumlah obyek wisata andalan. Pasalnya, banyak obyek wisata menarik di Kepri yang belum dikelola secara professional dan belum tersedia infrastruktur sehingga sulit diakses oleh wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Yusfa Hendri menambahkan, telah menyiapkan beberapa kegiatan antara lain Batam Seafood Festival, Kenduri Seni Melayu, dan beberapa acara besar hingga 31 Desember tahun 2012 agar target kunjungan tercapai.

Batam menurutnya merupakan daerah andalan di kepri berkontribusi paling besar terhadap jumlah kunjungan turis asing. Untuk itu, sejumlah paket wisata dan infrastruktur terus dibangun agar wisatawan mau mengunjungi Batam. Kondisi itu menyebabkan industri pariwisata Batam mulai menunjukkan performa yang semakin kuat selama tahun 2011 yang terlihat dari naiknya jumlah kunjungan turis asing.

Kunjungan turis asing ke Batam selama periode Januari-November saja sudah mencapai 1.031 juta orang, sehingga target 1.15 juta orang hingga akhir tahun 2011 diperkirakan dapat tercapai. Sebagian besar atau sekitar 60 persen wisatawan mancanegara yang datang ke Batam berasal dari Singapura kemudian Malaysia sebesar 13 persen.

“Kebanyakan warga Singapura berkunjung ke Batam untuk mengisi liburan dengan bermain golf, menikmati spa, dan berburu kuliner,” katanya.
Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam tahun 2012 ini, pemerintah daerah bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kretaif (Kemenparekraf) dengan menggelar even pariwisata mulai dari Batam Great Sale, Asean Jazz Festival, Tabligh Akbar, Festival Vegetarian, Dipavali, Hollyday Night in Batam, Batam Seafood Festival, Sea Eagle Boat Race, dan acara budaya lainnya.

Sementara itu, Kabid Promosi, Investasi, Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPIPPT) Kabupaten Bintan, Dahsyat Gafnesia mengatakan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri pihaknya akan fakus melakukan promosi ke sejumlah negara potensial seperti vietnam. Untuk itu, pada September 2012 nanti akan dilakukan ekspos pariwisata di Ho Chi Minh City, Vietnam.

"Rencanya Pemkab Bintan akan menggelar ekspos pariwisata kepada travel-travel agent yang ada di Ho Chi Minh, untuk itu kami difasilitasi KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Hanoi," katanya.

Menurutnya, Vietnam merupakan salah satu negara yang sedang berkembang pesat saat ini, oleh karenanya minat wisatawan asal vietnam untuk ke luar negeri cukup tinggi seiring dengan tumbuhnya kehidupan sosial di negara Vietnam. Hal ini bisa dilihat dari semakin tingginya kunjungan wisman asal Vietnam ke Singapura tiap tahun. (gus).

Proyeksi Ekonomi Batam 2012

Awal tahun 2012, industri di Batam mengalami pukulan dengan tutupnya sejumlah perusahaan asing sehingga investor memperkirakan pertumbuhan industri dan ekonomi daerah ini akan slow down. Namun, ditengah sikap pesimistis tersebut ternyata masih ada sikap optimistis terhadap kondisi 2012 ditandai dengan investasi yang dikeluarkan sejumlah perusahaan yang nilainya ditaksir 300 miliar rupiah untuk menambah kapasitas produksi.

Pemimpin Bank Indonesia Batam, Elang Tri Praptomo mengatakan, kondisi 2011 tidak cukup menguntungkan bagi Batam karena pertumbuhan ekspor dan industri pengolahan mengalami perlambatan. Sejumlah perusahaan juga mengalami penurunan penjualan sehingga kapasitas produksi yang terpakai berkurang. Industri galangan kapal juga lesu karena order yang diterima turun menyebabkan kapasitas utilisasi pabrik anjlok dari 95 persen menjadi sekitar 60 persen.

Melambatnya sektor industri di Batam pada tahun 2011 tidak hanya terjadi pada industry yang berskala besar, industry kecil menengah juga melambat sebagaimana tercermin dari tren pembiayaan perbankan untuk sector industri pengolahan yang mengalami perlambatan secara signifikan.

Sejumlah pihak kuatir, buruknya kondisi ekonomi Batam tahun 2011 berlanjut 2012 sehingga perlu langkah antisipasi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko tersebut. Misalnya dengan tidak mengeluarkan peraturan daerah yang membebani pengusaha.

Direktur Kawasan industri Batamindo, Jhon Sulistiawan mengatakan pada tahun 2012, kemungkinan pertumbuhan industri di Batam slow down karena masih ada persoalan birokrasi dan regulasi yang membuat investor masih ragu menanamkan investasinya di Batam. Pengusaha hanya berharap kondisi itu tidak sampai mengurangi tenaga kerja, karena biaya yang harus dikeluarkan cukup besar untuk membayar pesangon.

"Malaysia melakukan reformasi birokrasi dengan cepat sehingga kawasan industrinya bisa lebih maju dibanding Batam, padahal awalnya mereka belajar dari Batam. Oleh karenanya harus ada pemangkasan-pemangkasan peraturan yang membuat lambatnya proses perizinan dan lainnya," kata Jhon.

Meski dihantui sikap pesimistis, namun sejumlah pihak tetap optimistis terhadap pertumbuhan industry di Batam tahun 2012. Pasalnya, pada akhir tahun 2011 terdapat investasi sekitar 300 miliar rupiah yang dilakukan sejumlah perusahaan asing untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Kemudian minat investor asing untuk menanamkan modalnya juga cukup tinggi terlihat dari aplikasi rencana investasi yang sedang di urus.

Elang Tri Praptomo mengatakan, meski sejumlah sektor industri mengalami perlambatan pada tahun ini, namun masih ada beberapa sector yang diperkirakan tumbuh seperti industry penunjang aktivitas offshore yang bergerak dibidang galangan kapal dan logistic minyak dan gas atau migas.

Saat ini industry itu sudah mencapai lebih dari 120 perusahaan dengan serapan tenaga kerja sekitar 200 ribu orang. Industri ini telah meningkatkan penjualan pipa baja sehingga sejumlah produsen pipa baja di Batam mengalami pertumbuhan penjualan. Meski demikian, pemerintah dirasa perlu melakukan proteksi karena saat ini banyak pipa baja asal China yang dijual bebas di Batam dengan harga murah yang dikuatirkan dapat mengancam keberadaan perusahaan pipa baja lokal.

Melambatnya perekonomian Batam tahun 2012 juga tidak terlepas dari kondisi buruknya perekonomian Singapura tahun ini yang diperkirakan pejabat serta analis negara itu. Kondisi itu tidak berlebihan karena Singapura merupakan investor dan pasar terbesar dari produksi yang dihasilkan industry di Batam.

Oleh karenanya, sejumlah pihak berharap pemerintah berperan untuk dapat mengurangi sejumlah risiko bisnis yang terjadi di Batam agar pertumbuhan industry bisa terjaga. Caranya dengan memangkas birokrasi, mempercepat revisi PP no 02 tahun 2009, mempercepat reposisi kelembagaan BP Batam serta memperjelas status lahan khususnya di Pulau Rempang dan Galang. (gus).

FTZ Batam, Antara Fakta dan Harapan

Batam terasa istimewa dibanding daerah lain, betapa tidak investasi yang dikeluarkan Pemerintah telah mencapai triliunan rupiah sejak 1971, daerah ini juga mendapat keistimewaan regulasi dibanding daerah lain. Harapan pemerintah, Batam tumbuh menjadi daerah industri maju agar dapat menampung banyak tenaga kerja. Sayangnya, pertumbuhan industri dan investasi saat ini seolah terseok, bahkan sejumlah perusahaan asing yang sudah ada malah pindah.

Tahun 1971 merupakan awal pembangunan pulau Batam setelah mantan Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden no 74 tahun 1971 tentang pengembangan pembangunan Pulau Batam. Pada tahun tahun berikutnya, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi yang memberi akses dan kemudahan bagi pengelola pulau Batam kala itu yakni Otorita Batam untuk menarik investor sebanyak banyaknya guna mengembangkan pulau seluas 41.500 hektare tersebut.

Sejalan dengan itu, Pemerintah menginvestasikan dana triliunan rupiah untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas publik dan lainnya. Dana yang sudah dikeluarkan itu tidaklah gratis, sebab ada visi yang ingin dicapai pemerintah yakni menjadikan Batam sebagai kawasan tujuan investasi terkemuka di Asia Pasifik. Sedangkan misi yang ingin diwujudkan pemerintah ada enam yaitu, menyediakan jasa kepelabuhan kelas dunia, menjadikan kawasan industri yang berdaya saing internasional, menjadikan kawasan perdagangan bertarap internasional, menjadikan daerah tujuan wisata bertarap internasional, mengembangkan sumber daya yang dimiliki dan mengembangkan infrastruktur bertaraf internasional.

Menilik visi dan misi yang ingin dicapai pemerintah terhadap kondisi Batam saat ini agaknya masih jauh dari harapan, meskipun sudah lebih 40 tahun pulau ini dikelola. Sebut saja misalnya visi Batam menjadi kawasan tujuan investasi terkemuka di Asia Pasifik. Fakta yang terjadi justru Batam jauh tertinggal dibanding kawasan industri di Johor dan China padahal kawasan industri di negara tersebut banyak belajar dari Batam saat awal didirikan.

Sejumlah pejabat pemerintahan di Batam mengkambinghitamkan pemerintah pusat sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan industri didaerah itu, karena dinilai tidak serius membangun Batam.

“Lambatnya pertumbuhan industri di Batam salah satu faktor penyebabnya karena lambatnya revisi PP no 02 tahun 2009 (tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan FTZ) yang dilakukan pemerintah, faktor lainya adalah belum seluruhnya kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke daerah,” kata Kepala Subdirektorat Investasi Badan Pengusahaan Batam, Yayan Ahyar.

Sementara itu, pebisnis di Batam justru menyalahkan pejabat di daerah, utamanya BP Batam karena dinilai lebih banyak mengurusi bisnis warisan Otorita Batam yang masih dikelola lembaga itu seperti bisnis rumah sakit, pelabuhan udara, pelabuhan laut, penarikan pajak tanah atau UWTO (Uang wajib tahunan otorita) dan lainnya. Sementara itu, upaya promosi dan negosiasi menarik investor asing yang merupakan tujuan utama keberadaan dirasa kurang maksimal pengerjaanya.

Faktanya, tidak banyak investor asing yang masuk ke Batam sejak lima tahun terakhir, yang terjadi justru sejumlah perusahaan asing yang sudah ada memilih untuk memindahkan pabriknya ke negara lain. Misalnya, Panasonic dan baru baru ini Perusahaan elektronik Jepang PT Exas Batam Indonesia diketahui telah menghentikan kegiatan produksinya sejak Jumat (30/12), dan menyusul PT Nuptune atau Thomson juga dikabarkan akan menutup pabriknya di Batam.

Kepala Bank Indonesia Batam, Elang Tri Praptomo dalam kajian ekonomi regional Provinsi Kepri menyebut kinerja industri di Batam selama 2011 memang mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan sektor industri pada triwulan tiga 2011 lebih rendah dibanding periode sebelumnya dari 9,41 persen menjadi 6,71 persen. Itu disebabkan melandainya pertumbuhan sektor industri pengolahan seperti elektronik dan alat angkutan atau kapal yang merupakan kontributor utama dalam pertumbuhan industri secara keseluruhan di FTZ BBK.

“Mayoritas perusahaan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) diperkirakan mengalami penurunan penjualan sekitar 3,0 persen sepanjang tahun 2011 dipicu turunya permintaan dari Eropa dan Amerika serta Jepang sebagai dampak dari bencana Tsunami beberapa waktu lalu,” katanya.

Selain sektor industri elektronik yang mengalami penurunan, industri alat angkutan atau perkapalan juga menurun akibat krisis Eropa dan Amerika Serikat. Itu terlihat dari rata rata utilisasi terpakai perusahaan galangan kapal yang ada di Batam termasuk Bintan dan Karimun hanya 50-70 persen padahal sebelumnya mencapai 95 persen. Penurunan itu dipengaruhi oleh tingginya harga bahan baku baja yang mengalami kenaikan 15-20 persen sepanjang tahun 2011. Kenaikan harga bahan baku itu menyebabkan sejumlah perusahaan melakukan koreksi terhadap harga sehingga berpengaruh terhadap volume penjualan.

Sementara itu, Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, Presiden mesti mengevaluasi kembali bisnis yang dikelola BP Batam saat ini. Pasalnya, sesuai dengan Undang undang pembentukan lembaga itu hanya mendapat wewenang dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan tersebut diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan Kapal Laut. Termasuk ijin yang sebelumnya berada di Otorita Batam diantaranya Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Cut and Field, Perijinan Alokasi Lahan, Perijinan titik titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT).

Sedangkan bisnis yang dikelola BP Batam saat ini seperti pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan rumah sakit yang diwariskan Otorita Batam dinilai tidak lagi wewenang BP Batam sesuai peraturan yang berlaku sehingga perlu dievaluasi untuk diserahkan pada institusi yang memang fokus mengurusi bisnis tersebut.

“BP Batam harus dikembalikan pada fungsinya untuk mengatur lalu lintas barang keluar masuk di pelabuhan dan menarik investor asing ke Batam sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Nada.

Nada optimistis jika insitusi negara yang mengelola Batam fokus pada bidang kerjanya maka misi dan visi yang di inginkan pemerintah bisa tercapai. Tidak seperti yang terjadi saat ini, untuk mencari investor pengembangan pelabuhan kontainer batu ampar saja sulit dilakukan BP Batam. Padahal, sejak awal pemerintah ingin menjadikan Batam sebagai kawasan penyedia jasa kepelabuhan kelas dunia. Ironisnya sampai hari ini, pengelolaan pelabuhan di Batam carut marut, selain itu kelayakan infrastrukturnya dipertanyakan, dan kapasitas yang ada tidak bertambah sejak sepuluh tahun terakhir, meskipun volume container meningkat.

Direktur Kawasan industri Batamindo, Jhon Sulistiawan mengakui sulit bagi pemerintah untuk mencapai misi dan visinya terhadap pengembangan Pulau Batam, sebab dari segi regulasi dan birokrasi jauh tertinggal dibanding kawasan sejenis di negara tetangga. Sebagian besar proses perijinan investasi di batam masih dinilai lambat sehingga sering dikeluhkan investor, padahal Batam harus bersaing dengan kawasan sejenis di Negara tetangga seperti Malaysia, China dan Vietnam yang sudah memiliki infrastruktur relatif baik dan birokrasi yang efisien. Contohnya Malaysia yang awalnya belajar dari Batam justru saat ini sudah lebih maju karena pemerintahnya melakukan reformasi birokrasi. (gus).

Perusahaan Jepang Tutup Pabrik di Batam

BATAM – Perusahaan asal Jepang yang memproduksi metal stamping, komponen untuk audio mobil dan komputer, komponen untuk Floppy Disk Drive dan Compact Disk serta aktivitas assembly untuk industri elektronik, PT Exas Batam Indonesia diketahui menghentikan kegiatan produksinya sejak Jumat (30/12) diduga disebabkan anjloknya order produksi.

Humas Kawasan Industri Batamindo, lokasi dimana PT Exas Batam Indonesia beroperasi, Andi Mapisangke mengatakan, belum mendapat informasi yang akurat terkait penutupan pabrik perusahaan asal Jepang tersebut, namun perseroan memang sudah menghentikan kegiatan produksinya sejak beberapa hari lalu.

“Informasi yang akurat belum saya terima, terkait tutupnya pabrik perusahaan jepang tersebut,” katanya kepada Koran Jakarta, Jumat (30/12).
Sementara itu, lebih dari 170 karyawan tetap perseroan sejak Jumat pagi sudah mendatangi lokasi pabrik untuk meminta pesangon setelah di PHK, namun hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian soal pesangon tersebut.

Salah seorang karyawan, Risma (41) mengatakan, hari jumat itu merupakan hari terakhir dia dan rekannya datang ke perusahaan untuk meminta pesangon sesuai dengan janji manajemen yang akan membayar pesangon sesuai peraturan yang berlaku.

“Perusahaan gulung tikar karena order produksi sudah tidak ada lagi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kawasan industri Batamindo, Jhon Sulistiawan belum bisa memberi komentar terkait penutupan pabrik perusahaan asal jepang tersebut. Namun disebutkan bahwa Kawasan industry Batamindo sebagai kawasan industry terbesar di Batam saat ini memiliki 76 perusahaan yang beroperasi, 72 perusahaan diantaranya merupakan penanam modal asing (PMA) dan 4 PMDN dengan jumlah karyawan sekitar 65 ribu.

Jhon mengatakan, dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang ditambah lagi dengan krisis keuangan di Eropa dan Amerika Serikat memang sangat memukul industry yang ada di Batam karena sebagian produksinya di ekspor ke kawasan tersebut. Akibatnya, order menurun bahkan sejumlah perusahaan tidak mendapat order lagi, sehingga terpaksa menghentikan kegiatan produksinya.

Untuk itu, Batamindo berupaya mendapatkan investor atau perusahaan baru agar mau membuka pabrik di kawasan itu, namun hal itu sulit dilakukan karena masih banyaknya persoalan di Batam meskipun sudah berstatus FTZ atau Free trade zone.

Salah satu persoalananya adalah masih rumitnya proses perijinan investasi di batam. Proses perijinan yang lambat dan rumit itu sering dikeluhkan investor sehingga pemerintah perlu melakukan pembenahan dan perbaikan agar para calon investor mau merealisasikan rencana investasinya.
Terlebih, Batam juga harus bersaing dengan kawasan sejenis di negara tetangga seperti Malaysia, China dan Vietnam yang sudah memiliki infrastruktur relative baik dan birokrasi yang efisien. Contohnya Malaysia yang awalnya belajar dari Batam justru saat ini sudah lebih maju karena pemerintahnya melakukan reformasi birokrasi.

"Malaysia melakukan reformasi birokrasi seperti yang diinginkan investor, oleh karenanya pemerintah juga harus melakukan reformasi birokrasi. Harus ada pemangkasan-pemangkasan peraturan yang membuat lambatnya proses perizinan dan lainnya," kata Jhon. (gus).

Kunjungan Warga Singapura ke Batam Melonjak Jelang Pergantian Tahun

BATAM – Aktivitas lalu lintas penumpang di tiga pelabuhan ferry internasional Batam tujuan Singapura dan Malaysia melonjak sejak 26 Desember dan diperkirakan berakhir 2 Januari 2012, seiring banyaknya warga Singapura dan Malaysia yang akan merayakan pergantian tahun di Batam dan begitupun sebaliknya banyak warga Batam yang merayakan pergantian tahun di Singapura dan Malaysia.

Kepala Satuan Kerja Pelabuhan Ferry Batam Center, Mangasi Panjaitan mengatakan, jumlah rata rata penumpang di Pelabuhan Ferry Batam Centre pada hari biasa sekitar tiga ribu orang per hari dan sejak tanggal 26 jumlahnya melonjak menjadi lima ribu orang per hari. Peningkatan paling tinggi diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu (31/12) dan Minggu (1/1) dengan jumlah penumpang diperkirakan lebih dari enam ribu orang.

“Jelang pergantian tahun, banyak warga Singapura dan Malaysia yang merayakanya di Batam, begitupun sebaliknya banyak warga Batam yang merayakan pergantian tahun di Singapura serta Malaysia sehingga aktivitas pelabuhan meningkat luar biasa,” katanya, Jumat (30/12).
Membludaknya jumlah penumpang di pelabuhan ferry batam centre memaksa sejumlah operator kapal laut menambah trip perjalanan sebanyak dua hingga tiga kali untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut.

“Kami juga meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang tidak diinginkan karena berjubelnya penumpang di pelabuhan,” katanya.
Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang dan Nongsa dengan pertumbuhan rata rata lebih dari 50 persen. Sebagian besar penumpang yang berasal dari Batam berencana pergi ke Singapura, begitupun sebaliknya penumpang dari Singapura banyak yang pergi ke Batam.

Banyaknya warga Batam yang merayakan pergantian tahun baru ke Singapura disebabkan jaraknya yang dekat hanya 45 menit dengan akses transportasi yang mudah diperoleh , kemudian ongkosnya juga relatif murah yakni sekitar 30 dollar Singapura sampai 45 dollar Singapura atau 210 ribu rupiah sampai 350 ribu rupiah untuk ongkos pulang dan pergi (pp). Selain itu, banyaknya acara yang digelar di Singapura dalam rangka pergantian tahun juga menjadi daya tarik warga Batam untuk pergi ke negara tetangga tersebut.

Sementara itu, warga Singapura sendiri justru banyak yang merayakan pergantian tahun di kota Batam. Kebanyakan warga Singapura telah memesan resort dan hotel sejak awal Desember lalu untuk menginap selama 3 – 7 hari. Melonjaknya warga Singapura yang berlibur ke Batam menyebabkan tingkat hunian atau occupancy hotel di Batam melonjak hingga 95 persen, bahkan sejumlah hotel sudah tidak dapat lagi menampung tamu.

Manager Pemasaran Holiday Inn, Adjat Sudradjat, mengatakan banyak warga Singapura yang merayakan pergantian tahun di sejumlah resort di Batam yang memiliki pemandangan alam alami serta udara yang sejuk. Oleh karenanya tingkat hunian hotel melonjak hingga 85 persen saat ini dan hingga tanggal 31 Desember diperkirakan penuh.

Director of Sales Novotel Hotel, Didit Iskandar, mengatakan sejak tanggal 24 Desember sudah 75 persen kamar terpesan, dan hingga tanggal 31 Desember dipastikan penuh. Sebagian besar tamu yang dating berasal dari luar negeri khususnya Singapura, Malaysia, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat.
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, Pemerintah Kota Batam sudah merancang sejumlah acara untuk merayakan pergantian tahun seperti pesta kembang api dan acara hiburan artis dari Jakarta. Sementara itu, sejumlah tempat hiburan juga mengadakan serangkaian acara untuk memperingati pergantian tahun tersebut.

Pihak kepolisian sendiri telah menyiagakan sekitar 522 personilnya untuk mengamankan perayaan pergantian tahun. Sebagian besar aparat akan ditempatkan di lokasi strategis seperti Jembatan Barelang yang selalu ramai dikunjungi warga jelang pergantian tahun.

“Berdasarkan data yang dihimpun ada sejumlah titik resmi pada malam pergantian malam tahun baru di Batam, yakni Dataran Engku Putri, Kawasan Wisata Ocarina dan Hotel Vista Baloi serta jembatan barelang,” kata Kabag Ops Polresta Barelang, Kompol Moch Sholeh.

Khusus jembatang barelang, dihimbau kepada warga untuk mengosongkan Jembatan I Barelang pada malam Tahun Baru 2012 karena dikuatirkan jika warga menumpuk di jembatan bisa mengurangi daya tahan jembatan tersebut.
“Tidak boleh ada manusia atau kendaraan yang parkir di atas Jembatan I karena bisa berbahaya bagi jembatan dan keselamatan warga,” katanya. (gus).