Pabrik Baru Semen Indonesia di Rembang Siap Dibangun

REMBANG - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memantapkan sejumlah langkah untuk merealisasikan pembangunan pabrik baru yang berkapasitas 3 juta ton semen per tahun di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada hari ini Sabtu (16/2/2013), Perseroan melakukan prosesi Penyiapan Lahan Tambang yang dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Bupati Rembang M. Salim.

Dalam kesempatan ini perseroan memberikan bantuan sebanyak 4000 paket sembako yang setiap paketnya terdiri atas 5 kilogram beras, 1 kilogram gula, 5 bungkus mie instan, sebuah selimut.

Paket Sembako tersebut diberikan kepada 7 Desa di Kecamatan Gunem Yakni : Pasucen, Timbrangan, Suntri, Dowan, Tegaldowo, Kajar dan Desa Jatisari Kecamatan Sale. Selain itu perseroan juga memberikan bantuan kepada Balai Desa Tegaldowo senilai Rp 160 Juta dan Desa Kadiwono senilai Rp 150 Juta, sehingga total pemberian senilai Rp 800 Juta Rupiah.

Dwi menuturkan “Pemberian bantuan sembako melalui program CSR ini sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat sekitar karena meningkatnya kinerja perseroan tak luput dari dukungan masyarakat sekitar”. 

Selain itu pada Jumat (15/2/2013) dalam rangka Tasyakuran juga digelar pagelaran wayang kulit oleh Dalang Purboasmoro dengan lakon Bangun Candi Sapto Argo. ”Pementasan wayang tersebut merupakan simbol bahwa dalam operasi bisnisnya, perseroan senantiasa berupaya membangun harmoni dengan kultur masyarakat setempat, sehingga tercipta satu pemahaman bersama antara perusahaan dan masyarakat,” ujar Direktur Utama Semen Indonesia, Dwi Soetjipto.

Dwi menuturkan, saat ini perseroan telah menuntaskan pengadaan lahan seluas sekitar 200 hektar dengan kemampuan tambang setara deposit 30 tahun. Perseroan saat ini tengah memproses tukar-menukar kawasan hutan di Rembang dalam skema pinjam pakai yang mengharuskan Semen Indonesia menyiapkan lahan yang siap dihutankan sebagai ganti dari wilayah hutan yang akan digunakan untuk kepentingan produksi perseroan..

”Kami terus berkoordinasi dan meminta pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM serta Kementerian Kehutanan sebagai otoritas kehutanan. Kami selalu taat pada aturan yang menunjukkan setiap investasi perseroan adalah investasi yang bertanggung jawab,” kata Dwi.

Selain lahan, perseroan juga telah melakukan proses pengadaan peralatan utama pabrik baru tersebut. Lebih dari 85 persen proporsi material pabrik ditunjang oleh peralatan-peralatan yang dihasilkan di dalam negeri (local equipment). Konstruksi sipil, pemasangan mesin dan peralatan, serta elektrikal dan instrumentasi dari pabrik ini 100 persen akan dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri dengan nilai investasi mencapai Rp 3,7 triliun.

”Sebagaimana pabrik-pabrik kami terbaru lainnya, pabrik Rembang ini juga dikerjakan secara swakelola. Pabrik ini tidak hanya menjadi kebanggaan Grup Semen Indonesia, tapi juga menjadi kebanggaan nasional karena menjadi bukti bahwa industri manufaktur, permesinan, dan konstruksi lokal telah mampu mewujudkan pabrik berkelas dunia,” kata Dwi.

”Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kami akan terus mendorong penggunaan energi alternatif biomass seperti sekam padi, serbuk gergaji, cocopeat, dan limbah tembakau untuk menggantikan sebagian batubara,” terang Dwi.

Konstruksi pabrik akan dimulai pada kuartal pertama 2013 sampai kuartal pertama 2016 yang melibatkan sekitar 3.500 tenaga kerja proyek. Commissioning pabrik ditargetkan pada awal 2016. ”Kami targetkan pabrik sudah bisa beroperasi penuh mulai kuartal ketiga 2016,” ujar Dwi.

Dengan tambahan pabrik baru di Rembang, Sumatera Barat serta pabrik-pabrik baru lainnya, kelompok perusahaan semen terbesar di Indonesia ini akan mempunyai kapasitas 36,5 juta ton per tahun pada 2016. ”Peningkatan kapasitas produksi dilakukan secara terukur merupakan salah satu strategi perseroan untuk mempertahankan posisi market leader di industri semen nasional. Peningkatan kapasitas produksi juga sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan memenuhi permintaan semen yang terus meningkat,” ujar Dwi.

Terkait kinerja, sepanjang 2012, perseroan mampu menjual 22,5 juta ton semen, meningkat 14,7 persen dibanding realisasi penjualan 2011 sebesar 19,6 juta ton. Pertumbuhan penjualan Semen Indonesia mampu melampaui rata-rata pertumbuhan industri semen secara nasional yang hanya 14,5 persen.

 

Hingga September 2012, Semen Indonesia membukukan pendapatan sebesar Rp 13,677 triliun, meningkat 17,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2011. Kinerja menggembirakan tersebut membuat laba bersih perseroan hingga September 2012 melonjak 22,8 persen menjadi Rp 3,38 triliun. Adapun kinerja hingga Desember 2012 saat ini masih dalam tahap audit. (gus)

Perairan Natuna Dilintasi Kapal Perang Asing

NATUNA – Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diketahui sering dilintasi kapal perang dari negara lain seiring meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan antar sejumlah negara memperebutkan Pulau Sparatly. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di perairan tersebut guna menjaga kedaulatan negara.

Kepala Bakesbanglinmaspol Pemkab Anambas, Baharuddin Thalib mengatakan, kapal-kapal perang negara asing diduga sering melintas di Perairan Natuna, namun tidak terpantau disebabkan kekurangan sarana dan personil. Untuk itu pemerintah pusat harus memperketat pengawasannya dan tidak menganggap sepele hal tersebut karena bisa menganggu kedaulatan NKRI.

“Seringnya kapal asing melintasi di perairan Natuna menunjukan bahwa perairan Natuna memiliki nilai geopolitik yang sangat tinggi karena letaknya sangat strategis,” katanya, Senin (18/2).

Baharuddin kuatir jika Pemerintah tidak segera meningkatkan penjagaan dan pengawasan di perairan Natuna bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan negara lain, karena banyak negara yang bisa mengklaim wilayah tersebut menjadi milik mereka.

Sebelumnya, kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate dan satu tanker minyak pernah memasuki kawasan alur perairan Pulau Laut dan Pulau Subi di Kabupaten Natuna dan keberadaan kapal tersebut terlacak monitor Satuan Radar 212 TNI-AU di Batam.

TNI AU langsung berkoordinasi dengan TNI AL Ranai dengan menerbangkan pesawat cassa TNI-AL untuk mengintai keenam kapal perang AS tersebut.  Hasilnya, keenam kapal dengan persenjataan lengkap dan serba otomatis itu berjalan beriringan di perairan Indonesia.

Tanpa melakukan tindakan apa pun, pesawat pengintai TNI AL terus memantau pergerakan iring-iringan kapal perang Amerika Serikat itu. Setelah tiga jam mengintai, tanpa disadari sebuah helikopter puma AS mendekati pesawat pengintai tersebut. Sempat terjadi perdebatan. Namun, tidak berlangsung lama karena perlahan-lahan iring-iringan kapal perang AS itu menjauh dari perairan Indonesia.

Dari hasil pengintaian tersebut diperoleh data bahwa iring-iringan kapal perang AS terdiri atas kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate, satu tanker minyak. Kapal induk USS Ronald Reagan itu mengangkut puluhan pesawat tempur.

Kejadian melintasnya kapal perang Amerika di perairan Natuna, kata Baharuddin akan terjadi lagi jika pemerintah mengabaikan pengawasan dan penjagaan di perairan tersebut.

Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli mengatakan, aparat TNI senantiasa menjaga kedaulatan NKRI termasuk di perairan Natuna. Namun keterbatasan sarana dan personil menjadi masalah dalam menjalankan tugas tersebut. Meski demikian, wilayah Natuna hingga saat ini masih dalam keadaan aman dan terkendali serta belum ada gejolak ataupun tekanan dari negara asing.

"Saya pastikan Natuna ini masih sangat aman dan sangat terkendali, karena selama ini kan kita tahu bersama belum ada gejolak maupun tekanan yang berasal dari luar,” katanya.

Ditambahkan, meski perairan Natuna sering dijadikan lintasan kapal perang asing namun hingga saat ini belum ada klaim sepihak dari negara lain yang mengakui perairan tersebut miliknya. Meski demikian, pengawasan dan penjagaan harus tetap ditingkatkan. Untuk itu, diharapkan TNI dapat menambah personil dan sarana untuk menjaga perairan Natuna yang cukup luas tersebut.

“Walaupun itu hanya sekedar isu, tapi kita semua mesti mengambil pelajaran seraya berbenah diri dengan cara membangun kekuatan baik  ekonomi, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar kuat untuk menghadapi gejolak yang datang dari luar,” katanya. (gus).

 

Kepri Butuh 6100 Polisi Baru

TANJUNG PINANG – Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) diketahui hanya memiliki 3.900 polisi, padahal idealnya daerah ini butuh 10 ribu personil sehingga masih kekurangan sekitar 6.100 polisi. Untuk itu, Polda Kepri membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi polisi.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri AKBP Hartono mengatakan, rata-rata persentase personil yang ada di seluruh jajaran di Polda Kepri masih kurang, mulai dari direktorat yang ada di Polda hingga ke tingkat Satuan di Polresta atau Polres. Jumlah personil saat ini sekitar 3900 an anggota dan idealnya 10 ribu personel. Untuk memenuhi jumlah personel yang ideal, pihak Polda Kepulauan Riau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemuda Pemudi Warga Kepulauan Riau untuk dididik menjadi Brigadir Polri.

"Tanggal 2 Maret mendatang akan dibuka penerimaan Brigadir Polisi TA.2013 dengan jumlah kuota 17 ribu orang seluruh Indonesia," katanya, Jumat (15/2).

Dari 17 ribu perwira yang dibutuhkan tersebut, terdiri dari 500 Orang Polwan dan 16.500 Pria yang nantinya akan ditempatkan dibeberapa kesatuan. Sebanyak 4250 orang diantaranya akan ditempatkan di Brigadir Brimob dan 12.250 orang di Brigadir Dalmas.

Dijelaskan, untuk mekanisme tahapan pemeriksaan atau ujian, calon harus melakukan Registrasi Online melalui Website www.penerimaan.polri.go.I'd. Selanjutnya, setelah mendapatkan ID Registrasi calon datang sendiri ketempat pendaftaran yang telah ditunjuk dengan membawa syarat administrasi. Tempat pendaftaran terbuka dan disiapkan jaringan Komputer, tempat pendaftaran dipasang spanduk bertuliskan MASUK POLISI TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

“calon yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan toleransi, itu penting untuk mewujudkan penerimaan Brigadir Polri yang transparan, Akuntabel dan Humanis,” katanya.

Panitia membentuk Tim pengawas Internal dan pengawas Eksternal yang terdiri dari DIKNAS, Ikatan Dokter, Ikatan Sarjana Psikologi, Akademi, Guru Olah raga, Tokoh Masyarakat / Adat, LSM dan Media Massa. Guna memonitor pelaksanaan dan penyeleksian secara ketat. (gus).

Ribuan Mobil Bekas Singapura Beredar di Batam

BATAM – Pemerintah Kota Batam berencana melarang penjualan mobil bekas asal Singapura seiring banyaknya jumlah mobil bekas asal negara itu yang beroperasi di Batam mencapai ribuan unit. Itu perlu dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang terus meningkat.

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, kondisi jalanan di Kota Batam sudah sangat mengkhawatirkan akibat kemacetan dijalan raya, terutama dalam waktu-waktu sibuk. Itu disebabkan banyaknya jumlah kendaraan roda empat khususnya mobil bekas Singapura yang beredar di Batam. Hal tersebut bisa terjadi karena harga mobil bekas Singapur relative murah sehingga banyak warga Batam yang membelinya.

"Setidaknya ada sembilan hal yang akan dilakukan Pemko Batam guna mengantasi pengendalian dan peredaran kendaraan di Kota Batam, salah satunya mengeluarkan atau melarang penjualan mobil bekas Singapura," katanya, Rabu (13/2).

Jika usulan mengeluarkan mobil ex-Singapura dari Batam terjadi, maka mobil-mobil tersebut akan didistribusikan ke wilayah FTZ lain, seperti Karimun dan Bintan.

Sementara itu, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Kepri AKBP Andri SIK, MH mengatakan, jumlah kendaraan roda empat atau mobil bekas Singapura yang beredar di Batam mencapai ribuan kendaraan dan yang baru terdata sekitar 42.162 unit.

Kepolisian sendiri berupaya untuk membatasi peredaran mobil bekas Singapura dengan cara mengeluarkan aturan pendaftaran seluruh mobil bekas Singapura yang masih bernomor polisi serie X untuk dirubah menjadi serie Z.

“Hingga saat ini, dari 42.162 mobil bekas atau rekondisi asal Singapura dengan seri X yang beredar di Batam, baru 67 persen yang telah melakukan registrasi untuk dialihkan ke serie Z. artinya masih 13.988 unit lagi yang belum didaftarkan,” katanya.

Meski diwajibkan untuk didaftar ulang, kata Andri tidak semua mobil bekas Singapura bisa didaftarkan karena harus dilengkapi dengan dokumen dan kondisi kendaraan juga harus dalam kondisi baik.

“Kepolisian Daerah (Polda) Kepri telah menolak proses pendaftaran (registrasi) sekitar 30 persen dari 42 ribu unit mobil berplat X yang masuk ke Batam dari Singapura karena dokumen kepemilikannya tidak terdaftar di database Samsat maupun di Bea dan Cukai,” katanya. (gus).

Pantai Lagoi Tercemar Limbah Minyak

BINTAN – Kawasan wisata utama di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Pantai Lagoi tercemar puluhan ton limbah minyak hitam atau sludge oil yang dibuang kapal tangker di perairan internasional lalu hanyut di sekitar perairan Kepri. Akibatnya, ratusan turis asing yang menginap di sejumlah resort mempersingkat waktu liburnya di Lagoi.

Direktur Operasional Nirwana Garden and Resort Lagoi, Arya mengatakan, Kasus pencemaran pantai di Lagoi selalu terjadi setiap tahun ketika angin musim utara yang membawa limbah dari perairan internasional ke laut Kepri. Akibatnya, banyak limbah seperti limbah sludge oil yang dibuang puluhan kapal tangker dari Singapura hanyut di sekitar perairan Kepri termasuk pantai Lagoi.

“Pencemaran pantai lagoi menyebabkan banyak tamu atau turis asing yang komplain karena tidak dapat menikmati pantai akibatnya sebagian wisatawan memperpendek masa tinggalnya dan memilih  check out lebih awal. Ini  memberikan dampak yang tidak baik terhadap wajah wisata Bintan ke depannya jika tidak ada tindakan nyata dari semua stake holder," katanya, Selasa (12/2).

Ditambahkan, daerah Lagoi sangat mengandalkan pendapatanya dari industri pariwisata dan wisata utamanya adalah pantai, sehingga jika pantai rusak atau tercemar maka akan mematikan industri pariwisata di Lagoi, Kabupaten Bintan.

Menurut Arya, limbah sludge oil berupa minyak hitam tersebut terdampar di pantai saat air laut surut dan menyebabkan pasir pantai menjadi tercemar. Untuk saat ini, limbah minyak yang datang tidak dalam kantong-kantong seperti beberapa tahun yang lalu, tapi berupa cairan dan ini sangat menyulitkan karena minyak-minyak tersebut meresap kedalam pasir dan menyebabkan pasir menjadi berbau dan berwarna hitam.

Sebagai langkah awal, untuk mengatasi pencemaran tersebut, manajemen hotel dan resort di Lagoi sudah mengerahkan seluruh karyawan untuk membersihkan pantai dan hasilnya terdapat 20 ton limbah minyak yang saat ini sudah disimpan sebagai barang bukti.

Selain mencemari pantai, dampak dari limbah minyak tersebut juga telah merusak ekosistem khususnya terumbu-terumbu karang yang ada di sekitar pantai tersebut. Selain itu, nelayan lokal juga tidak dapat mencari ikan.

Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan, kasus pencemaran pantai di Lagoi selalu terjadi setiap tahun dan belum ada tindakan nyata dari Pemerintah Daerah padahal isu tersebut berpotensi mematikan sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah karena industri pariwisata sebagai sektor andalan terpukul.

Untuk itu, Pemerintah pusat harus turun tangan menyelesaikan kasus limbah minyak hitam yang mencemari kawasan pariwisata di Bintan Resort Lagoi karena penyelesainya harus dilakukan lintas negara (government to government), tidak bisa diselesaikan oleh  pemerintah daerah.

“Kamu sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta terkait limbah minyak hitam yang diduga berasal dari negara tetangga yang muncul setiap musim utara dan pihak Kementerian menyarankan agar diselesaikan antar negara,” katanya.

Dikatakan, limbah minyak hitam tersebut datang ke perairan Bintan setiap musim utara dan jumlahnya cukup banyak. Hal itu harus menjadi menjadi perhatian serius stake holder yang ada di Bintan dan harus ada kordinasi untuk mencari penyelesainya.

“Pemkab Bintan harus melakukan koordinasi dengan TNI AL, Polair dan KPLP untuk melaksanakan operasi gabungan dalam menjaga laut Bintan dari pencemaran limbah tersebut,” katanya.

Lamen juga meminta Pemerintah Singapura untuk mewajibkan setiap kapal yang memasuki negaranya harus dalam keadaan bersih, sebab dikuatirkan jika dalam keadaan kotor maka saat membersihkan kapalnya sengaja dilakukan saat musim angin utara yang ketika itu arus air laut menuju ke Bintan, sehingga perairan Singapura bebas dari pencemaran. (gus).

 

Pemko Batam Bagikan 21 Ribu Obat Kaki Gajah

BATAM – Pemerintah Kota Batam membagikan secara gratis 21 ribu obat Diethyl Carbamazine Citrate (DEC) dan Albendazole atau obat untuk menyembuhkan penyakit kaki gajah (Filariasis) kepada warga Batam, seiring ditetapkanya Batam sebagai daerah endemis dipicu banyaknya warga yang menderita penyakit tersebut.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, pemberian obat secara masal tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementrian Kesehatan dalam rangka pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan. Program tersebut akan dilakukan selama empat tahun berturut turut dengan anggaran dari APBD.

“Batam harus bebas penyakit kaki gajah pada tahun 2020, untuk itu sejak sekarang pemberian obat pencegah penyakit tersebut sudah diberikan kepada warga yang potensial terkena penyakit tersebut,” katanya, Senin (11/2).

Direktur pengendalian penyakit menular, Andi Muhadir mengatakan, seharusnya Batam sudah harus bebas penyakit kaki gajah pada 2018 namun diperkirakan baru bisa terlaksana 2020. Hingga saat ini sudah ada sekitar 14 warga Batam yang menderita penyakit kaki gajah dan jumlahnya akan terus bertambah seiring prilaku masyarakat yang kurang peduli untuk menjaga kebersihan.

“Setiap orang dapat terjangkit penyakit filariasis dengan seribu atau tiga ribu kali gigitan nyamuk yang sebelumnya telah menggigit tubuh dari orang yang terjangkit sebelumnya,” katanya.

Oleh karena itu, Pemko Batam gencar melakukan sosialisasi tentang penyakit kaki gajah agar masyarakat peduli untuk menjaga kebersihan. Selain itu juga diberikan obat pencegahan secara gratis kepada Warga Batam, namun bagi ibu hamil dan menyusui dilarang mengonsumsi obat tersebut. (gus).

Batam Akan Dimekarkan Menjadi 20 Kecamatan

BATAM – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan dimekarkan menjadi 20 Kecamatan dari 12 Kecamatan saat ini untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah terutama kawasan hinterland yang masih jauh tertinggal di banding Batam daratan.

Wakil Walikota Batam, Rudi mengatakan,  saat ini Pemerintah Kota Batam sedang menunggu pembahasan anggaran untuk realisasi penambahan 8 Kecamatan baru. Jika usulan tersebut terealisasi maka Batam akan memiliki 20 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada saat ini.

“Kecamatan baru nantinya banyak di daerah pulau atau Hinterland sehingga dengan adanya kecamatan baru tersebut pembangunan ekonomi di kawasan Hinterland bisa dipercepat,” katanya, Sabtu (9/2).

Menurut Rudi, luasnya teritorial satu kecamatan saat ini mempersulit pelayanan kepada masyarakat, akibatnya kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat rendah. Contohnya Kecamatan Batam Kota, kecamatan Sagulung dan Kecamatan Batuaji yang wilayah teritorialnya sangat luas. Kondisi itu menyebabkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan menjadi sulit karena selain jumlah aparat terbatas, letak kantor pemerintah juga cukup jauh.

Selain luasnya wilayah per kecamatan, penambahan kecamatan ini sudah layak seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Hampir semua kecamatan di Mainland sudah memili warga lebih dari 100ribu. Kalau tidak dimekarkan maka pelayanan dari pemerintah tidak akan maksimal. Meski demikian Rudi belum bisa menyebutkan kecamatan mana saja yang akan dimekarkan.

“Kalau kecamatan mana saja yang dimekarkan belum saya jawab. Tapi perlu saya ulangi Batam butuh delapan kecamatan baru, dan mungkin akan segera terealisasi, tunggu anggarannya saja,” kata Rudi. (gus).

 

Ribuan Lampion Semarakan Imlek di Batam

 

BATAM – Menyambut tahun baru China atau Imlek sejumlah ruas jalan protokol, pusat perbelanjaan dan hotel serta tempat hiburan di Kota Batam dipasang ribuan lampion berwarna merah yang menambah semarak perayaan pergantian di Batam.

Ketua Forum Organisasi Kepemudaan Provinsi Kepri, Andi Kusuma mengatakan, khusus di pusat perbelanjaan Kepri Mall telah dipasang sekitar 5.000 lampion berdiameter satu meter. Lampion tersebut bisa terbang keudara dan nantinya akan dipasang lilin disetiap lampion yang akan menambah semarak perayaan Imlek di Batam.

“Lampion tersebut akan dinyalakan pada malam pergantian tahun dan akan menyala Lilinnya selama 30 menit akan menghasilkan warna merah ketika lampion terbang ke udara,” katanya, Jumat (8/2).

Sementara itu, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) di Batam menyalakan lebih dari 3000 lampion di sejumlah jalan protocol di kawasan Jodoh dan Nagoya Batam. Lampion tersebut akan menyala pada malam hari menambah semarak Kota Batam.

Tokoh masyarakat Tionghoa Kota Batam yang juga pengurus PSMTI, Amat Tantoso mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu memasang Lampion setiap menjelang Imlek dan itu merupakan tradisi untuk menyemarakan pergantian tahun baru China. Dengan dipasangnya lampion tersebut diharapkan bisa memberi semangat bagi warga Batam untuk terus berusaha dan membawa kemajuan bagi Kota Batam.

Sementara itu, manajemen Harris Resort Waterfront Batam juga merayakan imlek bersamaan dengan hari Valentine dengan membuat sejumlah program bagi pengunjung resort tersebut.

Public Relation dan Marketing Harris Resort Batam, Herlianti mengatakan, untuk perayaan Imlek tahun ini temanya ular air dan nantinya akan ada pertunjukan barongsai yang mengitari beberapa sisi hotel, pertunjukan semacam ini di anggap sebagai pemberkatan bagi umat yang merayakan.

“Perayaan imlek di Harris Resort Batam akan di laksanakan pada tanggal 09, 10 Februari 2013, paket yang di tawarkan adalah makan malam bersama keluarga, teman dan saudara dengan di isi acara – acara khusus bertemakan imlek,” katanya.

Selanjutnya pada tanggal 16 februari 2013 akan ada program menarik untuk merayakan hari kasih saying atau Valentine, dimana acara makan malam romantis rencananya di lakukan di Restaurant H-Grill yang berlokasi di depan pantai. (gus).

Potensi Industri Shipyard di Kepri

Industri galangan kapal atau Shipyard di Provinsi Kepri diyakini akan terus tumbuh seiring pulihnya perekonomian global dan Batam telah menjadi pengekspor kapal terbesar secara nasional dengan kontribusi sekitar 60 persen dari realisasi ekspor nasional yang 1,01 miliar dolar AS pada Januari hingga September 2012.

Ketua Kadin Kepri, Johanes Kennedy mengatakan, di bidang produksi kapal, Provinsi Kepri khususnya Batam sudah menjadi leading sector di Indonesia. Produksi kapal-kapal dari Indonesia khusus untuk tugboat dan kapal-kapal kecil sebagian besar dihasilkan galangan kapal di Batam. 

“Industri galangan kapal di Batam akan terus tumbuh dan mestinya itu diperhatikan oleh pemerintah dengan membangun pelabuhan khusus untuk ekspor kapal karena selama ini ekspor kapal dari Batam melalui Singapura sehingga kapal produksi Batam menjadi Made in Singapura,” katanya.

Selain untuk kebutuhan dalam negeri, sebagian besar kapal produksi dari Batam juga untuk memenuhi pasar global seperti Eropa dan Amerika tetapi sebagian besar dari kapal ekpor itu masih lewat Singapura. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelabuhan di Batam yang khusus menuju negara tujuan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, realisasi ekspor kapal RI selama sembilan bulan pertama tahun 2012 mencapai 1,01 miliar dolar AS, naik signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 0,68 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, lebih 60 persen realisasi ekspor kapal tersebut berasal dari Batam.

Selain Batam, Karimun juga memiliki potensi pengembangan industri galangan kapal didukung kedalaman laut yang cukup untuk membangun industri tersebut. Baru baru ini bahkan sebuah perusahaan swasta nasional berminat membangun kawasan industri perkapalan di 200 hektare lahan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang termasuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ).

Wakil Ketua Badan Pengusahaan Karimun Muhammad Tahar mengatakan, saat ini sudah ada puluhan perusahaan galangan kapal di Karimun dan akan terus bertambah karena sudah banyak perusahaan lokal dan asing yang menyatakan minat untuk investasi membangun industri galangan kapal di Karimun.

Menurut Tahar, ada perusahaan swasta nasional yang akan membangun pusat industri perkapalan atau shipyard yang didukung beberapa perusahaan pendukung, seperti perusahaan pengadaan besi baja atau pengadaan barang-barang yang dibutuhkan untuk pembuatan kapal.

"Nanti akan ada sekitar 20 perusahaan di kawasan tersebut, termasuk berbagai perusahaan pendukung kawasan industri shipyard.  Alokasi lahan perusahan pendukung tidak terlalu luas, paling-paling satu atau dua hektare untuk satu perusahaan. Yang luas itu untuk perusahaan 'shipyard'-nya," kata dia.

Selain izin lokasi, lanjut dia, perusahaan tersebut juga telah mengajukan izin reklamasi karena lahan seluas 200 hektare yang akan di pinggir pantai. Pembangunan kawasan industri galangan kapal (shipyard) di Meral akan berdampak pada pertumbuhan investasi di kawasan perdagangan bebas.

"Dampaknya tentu sangat positif karena akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Meral makin pesat karena memberikan efek ganda bagi sektor usaha masyarakat," tuturnya.

Saat ini, kata dia, sejumlah perusahaan "shipyard" juga telah berdiri di Meral, seperti PT Karimun Marine Shipyard, PT Multi Ocean Shipyard dan PT Karimun Sembawang Shipyard, termasuk perusahaan fabrikasi dan offshore PT Saipem Indonesia Karimun Branch dengan nilai investasi mencapai triliunan rupiah. (gus)

 

 

 

Pengembangan Industri di BBK Harus Fokus

Pengelola kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK) mestinya bisa fokus mengembangkan industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja seperti industri manufaktur untuk mengatasi pengangguran.

Menteri Perindustrian, M.S Hidayat sewaktu berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu minta agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfokuskan pengembangan industri di kawasan FTZ BBK pada tiga bidang yakni industri galangan kapal, industri elektronik dan industri penunjang Minyak dan gas. Alasanya ketiga industri tersebut banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengatasi persoalan pengangguran.

Menurut Hidayat, ketiga industri itu sudah cukup berkembang di BBK terutama Batam dan bisa terus ditingkatkan jika Pemerintah daerah bisa memberi layanan birokrasi yang nyaman pada investor yang ingin masuk.

“Lokasi BBK sangat strategis dan memang diperuntukan bagi kawasan industri, hanya saja dalam pengembanganya harus fokus agar daerah ini memiliki cirri dan daya saing di tingkat global,” katanya.

Gubernur Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK, H. M Sani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kepri dikontribusi cukup besar dari kawasan BBK karena pusat pertumbuhan di Kepri memang di tiga daerah itu. Sementara itu, sektor ekonomi yang berperan penting adalah industri pengolahan serta perdagangan sedangkan hotel dan restoran tetap menjadi source of growth.

“Berdasarkan data BPS sampai dengan triwulan III 2012, sektor industri pengolahan dan perdagangan secara tahunan masing-masing tumbuh 7,44 persen dan 12,07 persen dipicu masih kuatnya permintaan domestic dan global,” katanya.  Sani meyakini sector industri masih tetap tumbuh di tahun 2013 dan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kepri.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kepri akan mewaspadai perlambatan permintaan global akibat kondisi ekonomi Eropa dan Amerika yang belum pulih. Kondisi itu menyebabkan permintaan sejumlah produk menurun sehingga berdampak pada ekspor dari kawasan FTZ BBK yang selama ini hampir seluruh produksinya untuk kebutuhan ekspor.

Kekuatiran itu cukup beralasan sebab kondisi di 2012 cukup menguatirkan. Berdasarkan data BPS Kepri, pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro Kecil Triwulan IV tahun 2012 secara total turun sebesar 4,23 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan III tahun 2012. Begitupun dengan pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro Kecil Triwulan II tahun 2012 secara total turun sebesar 0,24 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan I tahun 2012.  Kondisi yang sama juga terjadi pada Triwulan I tahun 2012 yang secara total turun sebesar 2,47 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan IV tahun 2011.

Kenaikan hanya terjadi pada Triwulan III tahun 2012 yang secara total naik sebesar 2,93 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan II tahun 2012.

Peneliti The Habibie Centre, Zamroni Salim mengatakan, pengelola kawasan FTZ BBK memang sudah saatnya untuk fokus pada bidang industri tertentu dan idealnya industri yang berbasis tenaga kerja, karena pemerintah tidak memungut bea masuk dan pajak atas barang yang masuk dan keluar dari kawasan tersebut, dengan demikian, pemerintah tidak memiliki pendapatan atas pungutan pajak dan bea masuk sepertihalnya daerah lain. Kehilangan pendapatan pemerintah atas pajak dan bea masuk tersebut, mestinya digantikan dengan pendapatan yang diterima rakyat dengan adanya lapangan pekerjaan.

Ironisnya, sejak beberapa tahun terakhir struktur ekonomi di kawasan FTZ BBK khususnya Batam cenderung bergeser dari sector industri ke perdagangan. Zamroni kuatir jika sector perdagangan terus tumbuh melampauai industri akan menghilangkan keistimewaan BBK sebagai kawasan industri.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Profesor Tan Khee Giap di Batam mengatakan, kawasan FTZ BBK memiliki potensi besar untuk tumbuh dan menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan. Untuk itu, Dewan Kawasan FTZ BBK mestinya membuat kluster industri sebagai strategi pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

“Berdasarkan riset yang kami kerjakan, setidaknya saat ini terdapat 11 kluster industri yang sesuai dengan kawasan FTZ BBK dan pemerintah daerah ini harus melihat ke arah industri kluster, dan mencari kluster yang kedepannya sangat menjanjikan serta paling memungkinkan,” katanya.

Beberapa industri kluster yang menjanjikan untuk BBK saat ini adalah Kluster Elektronik atau Manufaktur, Kluster Aircraft atau Automotif atau Precision Engineering, Kluster Teknologi Informasi dan Kluster Agrikultur.

Untuk Kluster industri Otomotif, potensi tersebut menjanjikan baik di BBK maupun di daerah Indonesia lainnya mengingat tingkat konsumsi produk otomotif di Indonesia cukup tinggi. Sehingga jika langkah kluster ini direalisasikan, diperkirakan tingkat produksi otomotif nasional pun akan meningkat.

Sedangkan untuk Kluster Teknologi Informasi, lanjut dia, dua negara di regional Asia sudah bergerak ke arah ini, yakni China dan Singapura.

Sehingga ia menilai Indonesia bisa mengikuti pergerakan industri ini di BBK.

Sama halnya dengan Kluster Agrikultur. Tan Khee menegaskan bahwa kluster industri ini harus diperhatikan Indonesia karena pentingnya industri ini. Ia memperkirakan jika Indonesia memerhatikan industri ini, Indonesia akan menjadi mitra bersama China dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini mengingat China memiliki industri proses produk makanan yang berkualitas.

“Agrikutur, sangat penting. China akan mengimpor produk ini untuk 40 tahun kedepan. Indonesia dan China akan menjadi ‘natural partner’ jika Indonesia bisa memaksimalkan Agrikultur,” katanya.

Tan Khee pun mengatakan Singapura memprediksi Indonesia bisa memiliki kekuatan ekonomi menengah atau Mid-power pada 2013. Prediksi ini dilakukan karena Singapura saat ini tengah mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi di regional Asia.

Singapura, katanya ingin memastikan tidak melewatkan sedikitpun pertumbuhan di Asia saat Amerika Serikat dan Eropa sedang melemah. (gus).

Batam Tunggu Pusat Limpahkan Wewenang Ijin Impor Elektronik

BATAM – Perdagangan produk elektronik khususnya Telepon Seluler, Komputer jinjing dan Komputer Tablet di Kota Batam melambat seiring belum di limpahkanya wewenang ijin impor barang tersebut dari Pemerintah Pusat ke Badan Pengusahaan FTZ Batam.

Direktur Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan (BP) Batam Fathullah mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu ketentuan yang mengatur pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat ke BP Batam atas ijin impor produk elektronik khususnya Telepon Seluler, Komputer Gengam dan Komputer Tablet.

“Aturan pemasukan atau impor ponsel, komputer jinjing dan tablet akan dilimpahkan ke BP Batam dan revisi Permendag terkait ponsel akan digesa pemerintah pusat bulan ini, dan berlaku sekitar Maret,” katanya, Kamis (7/2).

Limpahan wewenang itu diperlukan sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Gengam dan Komputer Tablet yang mewajibkan importasi dilakukan oleh importir terdaftar (IT). Dengan status Batam sebagai kawasan FTZ menyebabkan Permendag tersebut tidak berlaku dan wewenang pemberian ijin impor cukup dilakukan oleh BP Batam.

Sekretaris Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Jon Arizal menambahkan, meski Batam memiliki aturan sendiri dalam perdagangan produk elektronik impor khususnya telepon seluler, computer jinjing dan tablet. Namun, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdangan harus ada aturan dalam pelaksanaanya.

“Saat ini aturan main perdagangan produk elektronik di kawasan FTZ BBK sedang dibuat oleh Dewan Kawasan,” katanya.

Salah satu ketentuannya, setiap produk impor harus melalui uji tipe yang dilakukan Kementerian Perindustrian dan akan disesuaikan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Misalnya, setiap ponsel harus memiliki serifikat kominfo, harus didaftarkan, dan memiliki izin frekuensi. Ponsel tersebut juga wajib memiliki label yang sesuai dengan SNI dan wajib memiliki garansi dan buku petunjuk berbahasa Indonesia.

“SNI itu kan bentuk perlindungan terhadap konsumen,” kata Jon.

Ditambahkan, Permendag tersebut pada dasarnya berpedoman pada empat hal, yakni perlindungan konsumen, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Batam sampai saat ini masih tetap dapat mengimpor dari Singapura dengan ketentuan yang sudah diatur. Importir Terdaftar yang berdomisili di Batam dapat bekerja sama dengan prinsipal di Singapura atau pabrikan. Seperti misalnya, untuk penerbitan buku manual berbahasa Indonesia. (gus).

Kepri Menargetkan Pencapaian MDGs di 2014

TANJUNG PINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan pencapaian seluruh indikator MDGs atau Milenium Development Golds pada tahun 2014. Untuk itu, 14 indikator yang belum tercapai akan digesa pelaksanaanya tahun ini.

Gubernur Kepulauan Riau H Muhammad  Sani mengatakan, semua indikator MDGs (Milenium Development Golds) sebanyak 48 indikator diharapkan bisa tercapai tahun 2014 dan saat ini 24 di antaranya sudah tercapai, 14 akan tercapai dan 10 lagi perlu perhatian khusus.

“Pencapaian MDGs tahun 2014 perlu dilakukan sebagai salah satu indicator meningkatnya kesejahateraan warga. Untuk itu, seluruh stake holder seperti Walikota dan Bupati harus bekerja keras untuk mengupayakanya,” kata Sani, Rabu (6/2).

Sepuluh indikator yang perlu mendapat perhatian khusus adalah, pertama, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 kilokalori per kapita per hari. Kedua, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 kilo kalori per kapita per hari. Ketiga, rasio APM  perempuan/laki-laki di SMA.

Indikator keempat yakni angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara). Kelima, angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (cara modern) dan Keenam cakupan pelayanan antenatal (empat kali kunjungan).

Indikator ketujuh, prevalensi HIV/AIDS dari total populasi, Kedelapan, proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Kesembilan, angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria. Kesepuluh, proporsi rumah tangga dengana akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan.

Sementara untuk indikator yang tercapai, Sani, rata-rata di Kepri sudah melebihi persentase nasional. Seperti tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, prevalensi balita dengan berat badan lahir rendah/kekurangan gizi, prevalensi balita gizi buruk dan prevalensi balita gizi kurang.

"Indikator lainnya yang tercapai adalah proporsi murid kelas satu yang berhasil menamatkan SD/MI, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Lalu, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD, angka kematian balita (AKBA) per seribu kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian neonatal per seribu kelahiran hidup," kata Sani.

Selanjutnya, angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan menikah usia   15-49 cara tradisional, cakupan pelayanan antenatal (K1) unmeet need, penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir, proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS.

Selain itu, ada juga indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan, proporsi rumah tangga dengan akses brkelanjutan terhadap sanitasi layak, perdesaan.

Sementara, untuk indikator yang akan tercapai yaitu tingkat kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan (kemiskinan mikro, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, laki-laki dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan.

Indikator lainnya yang akan tercapai, yaitu rasio APM perempuan atau laki-laki di SD, rasio APM perempuan atau laki-laki di SMP, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, proporsi anak aalita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan  dan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan menambahkan, untuk kota Batam hanya perlu mencapai delapan indicator yang perlu mendapat perhatian khusus, yang utama adalah masalah ketenagakerjaan.

“Pertumbuhan tenaga kerja cukup cepat di daerah ini, meski lapangan kerja cukup terbuka, namun banyak yang datang adalah warga yang unskillable (kurang berkemampuan). Contohnya, saat diadakan bursa kerja dengan 5.000 lowongan kerja, hanya lebih 3000-an saja yang terisi,” katanya.(gus).

Jembatan Selat Malaka Senilai Rp58 Triliun Segera Dibangun

KARIMUN – Jembatan Selat Malaka (JSM) yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia sepanjang 41,45 kilometer dengan nilai investasi ditaksir 58 triliun rupiah segera dibangun setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Bupati Kabupten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Palelawan, Provinsi Riau telah menggagas rencana bersama untuk membangun jembatan yang nantinya terhubung antara Indonesia dan Malaysia. Proyek itu diyakini dapat membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Pelaksanaan proyek prestisius ini telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dan saat ini tinggal menunggu sinyal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya, Senin (4/2).

Sebagai tahap awal, Pemkab Karimun dan Pelalawan telah mempersiapkan rencana program merangkai pulau pulau yang akan dilalui jembatan tersebut. Kemudian juga telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan beberapa tokoh Riau dan Kepri di Pusat dan daerah untuk merespon positif rencana itu.

Berdasarkan kajian sementara, Jembatan Selat Malaka nantinya akan menghubungkan Sembilan pulau yang dimulai dari Kecamatan Kuala Kampar di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau lalu melewati Pulau Mendong. Dari Pulau Mendong ke Sawang Kec Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepri kemudian ke Sawang Pulau Belat lalu ke Pulau Papan kemudian ke Pulau Lumut. Dari Pulau Lumut ke Pulau Parit dan ke Pulau Karimun. Dari Pulau Karimun selanjutnya jembatan dihubungkan ke Kukup Johor Malaysia.

Total panjang jembatan nantinya diperkirakan 41,45 kilometer dengan biaya investasi ditaksir 58 triliun rupiah. Biaya investasi nantinya bisa diperoleh dari Pemerintah Pusat di Jakarta dan Pemerintah Malaysia dengan melibatkan pihak swasta. Untuk itu, Pemkab Karimun telah melobi Pemerintah Pusat supaya proyek itu dijadikan program prioritas nasional agar mendapat pembiayaan dari APBN.

Pemkab Karimun juga kata Nurdin bersama dengan Pemkab Pelalawan telah menyusun enam langkah strategis untuk merealisasikan proyek itu, yakni pembentukan sekretariat bersama, merencanakan pertemuan pendahuluan dengan Pemerintah Negara Bagian Johor Malaysia, mengajuan surat dengan justifikasi yang kuat ke Kementerian terkait dan DPR-RI, publikasi gagasan ke media, audiensi dengan Presiden RI dan Kementerian terkait. Selain itu juga telah disiapkan kajian teknisnya termasuk juga rincian perkiraan total biayanya untuk nantinya akan dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat  serta dikaji dan dianalisa dan ditelaah lebih lanjut.

Menurut Nurdin, proyek Jembatan Selat Malaka sangat penting bagi Karimun dan Pelalawan karena daerah itu berada di posisi sangat strategis, yakni di jalur Lintas Timur Sumatera serta ,berbatasan dengan Provinsi Kepri dan negara Malaysia. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Palelawan terus berupaya mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

"Proyek itu juga diyakini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta kawasan,” katanya.

Bupati Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, M Harris menambahkan, terkait dengan pembiayaan, sebelumnya investor asal Malaysia, Strait of Malacca Partners Sdn Bhd telah berkomitmen untuk membiayai proyek Jembatan Selat Malaka dengan investasi triliunan rupiah. Berdasarkan studi yang dilakukan, jembatan tersebut nantinya berada di kedalaman 50-60 meter sehingga kapal kapal besar dengan kapasitas ribuan ton masih bisa melewati jembatan tersebut.

Proyek jembatan nantinya tak lagi menggunakan tiang, melainkan kabel-kabel besar dengan jarak antartiang 4,3 km. Jembatan itu juga akan dinaikkan hingga 76 meter, sehingga kapal-kapal besar tetap bisa  melewati bawah jembatan ini. Di jembatan itu nantinya juga akan dibangun dua tempat penyeberangan kapal yang lain, masing-masing hanya selebar 2,3 dan 2,8 km.

Jembatan akan dibuat sebagai tempat penyeberangan yang ekonomis dan penampilan yang menarik. Orang-orang yang lewat nantinya tak hanya menyeberangi selat, tapi juga bisa melihat pemandangan di pulau-pulau sekitar. (gus).

 

 

Ijin 146 Stasiun Radio Dipersoalkan

BATAM – Pemerintah diketahui telah membuat teguran secara tertulis terhadap 146 lembaga penyiaran swasta stasiun penyiaran radio karena belum memperpanjang ijin hingga batas waktu yang ditentukan. Dari jumlah itu 76 stasiun radio terancam dicabut ijinnya karena tidak merespon surat teguran kedua.

“Sesuai dengan peraturan dan Undang Undang yang ada, setiap perusahaan penyiaran radio harus memperpanjang ijinya paling lambat satu tahun sebelum ijinya berakhir. Selama ini banyak perusahaan radio yang melanggar aturan tersebut sehingga konsekuensinya ijin siaran dicabut,” kata

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S. Dewa Broto di Batam akhir pekan lalu.

Ditambahkan, hingga saat terdapat 146 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran radio yang memperoleh IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) antara tahun 2006-2008, yang belum mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran ke pemerintah.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta disebutkan, bahwa paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya ijin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin secara tertulis kepada Menteri dengan memenuhi syarat-syaratnya.

Menurut Gatot, ijin yang dimiliki stasiun radio selama ini bersifat sementara sehingga harus diperpanjang jika waktu berlakunya habis. Hal itu diatur dalam ayat dua PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta,”Jangka waktu berlakunya perpanjangan ijin adalah lima tahun untuk stasiun radio dan 10 tahun untuk stasiun televisi,” katanya

Jika stasiun radio atau televisi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,

”Kami telah menerbitkan surat teguran pertama tertanggal 26 November 2012 terhadap 146 stasiun radio itu,” ungkapnya

Karena tidak ada respon, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Teguran Kedua tertanggal 27 Desember 2012. Setelah mendapat surat teguran pertama dan kedua, maka per tanggal 15 Januari 2013, terdapat 70 stasiun radio yang telah merespons dengan mengajukan perpanjangan ijin. Sisanya sebanyak 76 stasiun radio belum mengajukan perpanjangan ijin sehingga terancam dihentikan operasionalnya.

“Apabila stasiun radio tersebut tidak mengindahkan teguran dan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama satu bulan kedepan setelah diberikan surat teguran, maka 76 stasiun radio yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak dua kali itu akan dikenai sanksi administratif, Yaitu berupa tidak diberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran lagi, sehingga tidak boleh lagi siaran,” katanya. (gus)

 

Agen Penjualan Tiket Batavia di Kepri Rugi Rp5 Miliar

BATAM – Puluhan perusahaan agen tiket pesawat Batavia Air se Provinsi Kepulauan Riau diketahui merugi sekitar 5 miliar rupiah akibat berhentinya operasional maskapai penerbangan tersebut.

Wakil Ketua Bidang Tiketing Asosiasi Travel Agent (Asita) Provinsi Kepri, Annawati mengatakan puluhan perusahaan jasa pengadaan tiket maskapai penerbangan Batavia Air Se Provinsi Kepri diketahui tekah menyetor sejumlah uang secara tunai sebagai bentuk defosit atas kerjasama penjualan tiket dengan maskapai penerbangan Batavia Air.

“Kami hanya berharap pemerinah mau membantu dan berperan menyelesaikan kasus ini karena jika hanya mengandalkan para kurator akan sulit bagi kami untuk  menuntut hak kami kembali setelah Batavia Air dinyatakan pailit,” katanya, Jumat (1/2).

Annawati mengatakan, perusahaan penjualan tiket Batavia se Kepri diketahui merugi sekitar 5 miliar rupiah akibat berhentinya operasional perusahaan penerbangan  tersebut. Meski demikian, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terkait kerugian tersebut karena seluruh kantor Batavia Air di Kepri telah tutup. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut

Terkait pailitnya Batavia, Annawati mengaku sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak Batavia. Bahkan mereka merasa aneh, malam kejadian pihak Batavia masih membuka penjualan tiket via online.

Ketua Asosiasi Travel Agent (Asita) Provinsi Kepri, Kadek Sutraini mengatakan, atas kejadian ini pihak Batavia Air tidak boleh lepas tangan dan perusahaan itu harus segera menyelesaikan masalah yang ada dengan konsumen. Asita, dalam hal ini akan membantu mengarahkan konsumen yang telah membeli tiket untuk melakukan klaim ke pihak Batavia.

“Kita tidak lepas tanggung jawab, tetapi jangan minta uang ke kami, karena uang pembelian tiket sudah diserahkan ke Batavia," kata Kadek.

Kadek mengaku belum mengetahui berapa banyak masyarakat Kepri yang telah mengantongi tiket Batavia melalui travel agen. Namun begitu, Kadek berharap pihak Batavia segera memberi penjelasan kepada masyarakat, baik tentang klaim dan  hal-hal lainnya.

"Kita tunggu keterangan dari Batavia, dan Batavia harus tanggung jawab, mereka harus kembalikan uang masyarakat yang sudah disetorkan untuk pembelian tiket," katanya. (gus)

 

 

Ratusan Pekerja Conoco Pilips di Natuna Tuntut Kenaikan Upah

NATUNA – Ratusan pekerja sub kontrak PT Conoco Philips di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berunjuk rasa di depan kantor perusahaan tersebut, menuntut tujuh hal yang salah satunya minta kenaikan upah dari 1.609.650 rupiah menjadi 4 juta rupiah.

Kapolres Natuna, AKBP Anton Setyawan membenarkan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan pekerja Sub Kontrak PT Conoco Philips di depan kantor perusahaan. Aksi berlangsung secara damai dan telah terjadi dialog antara perwakilan pekerja dan perusahaan.

Dalam aksi tersebut, pekerja menuntut tujuh hal antara lain, peningkatan upah minimum sektoral (UMS) dari 1.609.650 rupiah menjadi 4 juta rupiah.

Selain itu, pekerja juga menuntut agar manajemen memberikan kenaikan tunjangan, status karyawan yang lama agar menjadi permanen dan karyawan harian menjadi karyawan kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“Untuk mengamankan jalannya aksi pekerja PT Conoco Philips, kami mengerahkan dua pleton personil ditambah 2/3 kekuatan setiap polsek dari Kabupaten Kepulauan Anambas,” katanya, Jumat (1/2).

Mardi perwakilan Buruh mengatakan, sebelum mengadakan aksi demonstrasi, pekerja telah meminta secara baik baik kepada manajemen untuk memperbaiki system kerjanya dan meningkatkan upah karyawan sehubungan dengan semakin tingginya harga kebutuhan pokok di Natuna.

Namun, permintaan pekerja tidak mendapat respon dari manajemen sehingga para pekerja terpaksa melakukan aksi unjuk rasa untuk menekan perusahaan agar mengabulkan keinginan mereka.

“Kami tidak ingin demonstrasi jika pihak perusahaan mau mendengar dan mengabulkan keinginan pekerja,” kata Mardi.

Para pekerja akan terus melakukan aksi jika manejemen tidak mengabulkan tuntutan mereka. Untuk itu, pekerja telah siap jika harus menginap selama beberapa hari di depan kantor perusahaan. (gus)

Ratusan Penumpang Batavia di Batam Terlantar

BATAM – Ratusan calon penumpang maskapai penerbangan Batavia Air di Bandara Internasional Hang Nadim Batam tujuan sejumlah kota seperti Jakarta terlantar menyusul berhentinya operasional perusahaan tersebut paska ditetapkan pailit oleh Pengadilan.

“Saya tidak mendapat informasi dan tidak tahu jika hari ini Batavia tidak beroperasi, seharusnya calon penumpang diberitahu terlebih dahulu dan uang tiket harus dikembalikan,” kata salah seorang calon Penumpang tujuan Jakarta, Nasikin, Kamis (31/1).

Hal yang sama juga dialami ratusan penumpang lainnya yang merasa tidak mendapat informasi tentang berhentinya operasional Batavia. Kondisi itu menyebabkan ratusan penumpang Batavia terlantar di Bandara Hang Nadim Batam sehingga para penumpang mendatangi kantor Batavia yang ada di Bandara tersebut, sayangnya tak satupun petugas atau karyawan Batavia Air yang bekerja.

Di kantor Batavia Air tersebut hanya ada pengumuman berisikan Putusan Pengadilan Niaga nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT-PST tanggal 30 Januari 2013. maka segala kewenangan Batavia Air beralih kepada kurator. Sementara itu, sejumlah kantor Batavia Air di kota Batam didatangi ratusan calon penumpang untuk meminta penjelasan terkait uang yang telah disetorkan untuk membeli tiket.

Wakil Sekretaris Jenderal ASITA Kepri Febriansyah minta supaya Maskapai Penerbangan Batavia Air segera menunjuk kurator di Batam.

“Kalau kita lihat di pengumuman itu, kurator yang ditunjuk semuanya dari pusat. Bayangkan kalau semua orang menghubungi kurator itu. Jelas tidak mungkin,” katanya.

Dengan adanya penunjukkan kurator di Batam, pihaknya menilai akan lebih mudah bagi masyarakat Batam untuk mencari kejelasan terkait tidak beroperasinya maskapai penerbangan tersebut.

Maskapai penerbangan Batavia Air, dikatakan Febri, sering digunakan oleh Warga Batam. Ini karena Batavia Air banyak membuka rute penerbangan langsung yang tidak dibuka oleh maskapai lainnya, seperti misalnya rute Batam-Palembang, Batam-Pontianak, Batam-Lampung, atau juga Batam-Yogyakarta. (gus).