BUMN Siapkan Rp138 Miliar Gelar Pasar Murah

BATAM – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli menggelar pasar murah di seluruh Indonesia pada 12-22 April 2012. Program pasar murah yang juga digelar di Provinsi Kepri tersebut bertujuan membantu rakyat miskin mendapatkan Sembako murah. Asisten II Setda Provinsi Kepri, Amhar Ismail usai rapat koordinasi Pasar Murah BUMN di Batam, Senin (2/4) mengatakan, Program BUMN Peduli selalu diadakan setiap tahun dan tahun ini diperkirakan anggaran yang disediakan mencapai 138 miliar rupiah untuk menggelar pasar murah di seluruh Indonesia. “BUMN Peduli melalui program pasar murah juga akan digelar di seluruh kota dan Kabupaten di Provinsi Kepri dengan alokasi anggaran sekitar 4 miliar rupiah,” katanya, Senin (2/4). Program pasar murah bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin mendapatkan Sembako atau Sembilan Bahan Pokok dengan harga murah. Untuk mendukung program tersebut, sudah ada sejumlah perusahaan di bawah Kementerian BUMN bekerja sama dengan Provinsi Kepri mengadakan Pasar Murah dengan menjual kebutuhan pokok dengan harga murah. Program tersebut akan digelar pada 12 sampai 22 April 2012. Adapun barang yang dijual antara lain, beras, gula dan minyak goreng. Menurut Amhar, program pasar murah di Kepri akan difokuskan pada 75.000 rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten dan Kota se Kepri. Dari 75.000 rumah tangga miskin di Kepri, sekitar 50.000 di antaranya berada di Kota Batam. “Pasar murah merupakan bentuk dari penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan BUMN,” katanya. Program pasar murah melalui BUMN Peduli merupakan bagian dari tanggung jawab dan bantuan sosial BUMN bagi masyarakat miskin di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan minim. Pasar Murah BUMN tahun ini akan digelar di 400 titik di seluruh Indonesia, dengan nilai bahan pokok yang dijual murah mencapai 300 miliar rupiah. (gus).

Panasonic Hentikan Kegiatan Produksi di Batam

BATAM – Perusahaan elektronik asal Jepang yang memproduksi komponen radio, PT Panasonic Shikoku menghentikan kegiatan produksinya di Batam sejak awal April 2012 ini disebabkan perseroan tidak lagi memproduksi komponen radio tersebut dipicu penjualan yang terus menurun. Direktur Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, manajemen PT Panasonic Shikoku Batam yang berlokasi di kawasan industri Batamindo sudah memberitahukan secara resmi tentang penghentian kegiatan produksinya. Itu dilakukan karena komponen radio yang selama ini disuplai untuk pembuatan radio tidak lagi diproduksi, dengan demikian Panasonic tidak akan lagi memproduksi komponen penunjang peralatan radio tersebut. Komponen yang diproduksi oleh Panasonic Shikoku yaitu coil, transformator, remote control dan resistor. “Panasonic yang sudah beroperasi di Batam sejak 1994 dengan investasi awal 26 juta dollar AS telah menutup pabrik pembuatan komponen radionya di Batam karena order yang terus menurun,” katanya, Minggu (1/4). Menurut Joko, Manajemen PT Panasonic Shikoku Batam yang beroperasi di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Batam dengan didampingi kuasa hukumnya mengadakan pertemuan dengan Anggota 5 Deputi Bidang Pengawasan Pengendalian BP Batam yakni Ir. Asroni Harahap, M.Sc yang didampingi Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Direktorat Investasi dan Marketing di lantai 6 BP Batam, Batam Centre, Batam, pada hari Kamis, (29/3).. Pertemuan pihak manajemen PT Panasonic Shikoku Batam dimaksudkan untuk berpamitan kepada BP Batam sebagai instansi pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam terkait dengan berhentinya operasional perusahaan joint venture Singapura-Jepang tersebut di Batam. Sementara itu, perusahaan Panasonic lainnya yakni PT Panasonic Industrial Devices Batam yang berlokasi di kawasan industry Batam Centre yang memproduksi pengubah tegangan pengubah arus dan pengontrol tegangan, serta industri komponen elektronik tidak akan menghentikan kegiatan produksinya di Batam. Perusahaan ini tidak terpengaruh dengan rencana penutupan pabrik Panasonic Shikoku yang memproduksi komponen radio disebabkan produksi yang dihasilkan berbeda, selain itu manajemen yang mengelola dua perusahaan itu juga berbeda. PT Panasonic Shikoku Batam mulai beroperasi pada tahun 1994 di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Batam dengan Surat Pendirian No. 103/I/PMA/1994 tanggal 8 April 1994 dengan bidang usahanya industri komponen elektronika dan merupakan perusahaan joint venture Singapura-Jepang dengan nilai investasi 26.000.000 dollar AS. Sementara itu, PT Panasonic Industrial Devices Batam mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan Surat Pendirian No. 451/I/PMA/1995 tanggal 18 Agustus 1995 dan dulunya masih bernama PT Panasonic Electronic Devices Batam dengan nilai investasi sebesar 5.000.000 dollar AS dengan bidang usaha industri pengubah tegangan pengubah arus dan pengontrol tegangan, serta industri komponen elektronik. Quality Assurance PT Panasonic Industrial Devices, Adi Suratman mengatakan, PT Panasonic Shikoku Batam dan PT Panasonic Industrial Devices Batam tidak berada dalam satu manejemen sehingga penutupan pabrik PT Panasonic Shikoku tidak berpengaruh apapun terhadap kegiatan produksi PT Panasonic Industrial Devices Batam. Menurutnya, kegiatan produksi dari PT Panasonic Industrial Devices selama ini berjalan lancar tanpa hambatan. Perseroan hanya melakukan perubahan nama dari PT Panasonic Elektrikal Devices menjadi PT Panasonic Industrial Devices beberapa waktu lalu. Sementara itu, perusahaan elektronik jepang lainnya yakni Sharp justru akan melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia. Perseroan akan pabrik baru di kawasan Karawang Internasional Industrial City pada Juli tahun ini juga. Pabrik seluas 30 hektare ini ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2013 mendatang. President Director PT Sharp Electronics Indonesia, Fumihiro Irie mengatakan, pabrik baru itu didirikan dengan nilai investasi sebesar 1,2 triliun rupiah akan digunakan untuk memproduksi lemari es dan mesin cuci, mengambil alih beban produksi dari pabrik lama yang terletak di Pulogadung. Pabrik di Pulogadung nantinya akan digunakan untuk produksi TV, pusat servis, serta pusat pelatihan. Irie menyebutkan bahwa keberadaan pabrik baru ini akan menggenjot produksi mesin cuci dan lemari es. Di pabrik Pulogadung, produksi lemari es mencapai 120 ribu unit per bulan, sementara untuk mesin cuci mencapai 50 ribu unit per bulan. Sementara itu, kapasitas produksi pabrik baru untuk lemari es nantinya akan mencapai 220 ribu unit per bulan sedangkan mesin cuci mencapai 140 ribu unit per bulan. Saat ini lemari es yang akan diproduksi di Karawang berukuran hingga 300 liter, sedangkan untuk model yang lebih besar masih akan diimpor dari Thailand. Untuk mesin cuci, yang akan diproduksi adalah mesin cuci dengan dua tabung. Menurut Irie, membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia akan meningkatkan permintaan barang-barang elektronik seperti lemari es dan mesin cuci. Tahun lalu penetrasi lemari es dan mesin cuci meningkat menjadi 35 persen dan 16 persen. Pada 2015, Irie memperkirakan angka ini meningkat menjadi 45 persen untuk lemari es dan 20 persen untuk mesin cuci. (gus).

Pengusaha Kepri Minta Jaminan Keamanan

BATAM – Pengusaha di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) minta jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis kepada kepolisian terkait maraknya Demonstrasi atau unjuk rasa pekerja dan penegakan hokum yang sering diabaikan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya mengatakan, Apindo Kepri secara langsung telah menemui Kapolda Kepri yang baru dilantik yakni Brigjen Pol Yotje Mende untuk meminta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya. Secara rinci ada tiga hal yang disampaikan Apindo kepada kepolisian, pertama, Apindo minta agar hukum bisa ditegaka secara adil, contohnya saja terkait permasalahan tumpang tindih lahan milik pengusaha yang dikuasai oleh rumah liar (Ruli). Menurut Cahya saat ini, setidaknya terdapat 60 ribu Kepala Keluarga yang tinggal ruli di Batam. Lahan yang ditempati warga di Ruli adalah milik pengusaha karena pengusaha telah mengantongi surat-surat dengan lengkap, namun faktanya di lahan itu berdiri Ruli yang sulit untuk ditertibkan. Permintaan yang kedua adalah terkait maraknya aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan buruh. Pengusaha kerap mendapat tekanan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh. Contohnya aksi unjuk rasa buruh akhir November 2011 lalu yang masih dirasakan kalangan pengusaha yang berakhir dengan tindakan anarkis melakukan pengrusakan sejumlah aset pemerintah. Saat itu, Apindo diminta menelan mentah-mentah untuk menerima perubahan SK Gubernur terkait UMK yang tadinya naik 10 persen menjadi 20 persen. Kondisi saat itu membuat Apindo seperti makan buah simalakama. Kalau sampai ditolak maka situasi Batam saat itu katanya, akan semakin tidak terkendali dan yang disalahkan pada akhirnya adalah Apindo. Permintaan Apindo yang ketiga terkait masalah ketidakpastian dasar hukum mobil di Batam. Menurutnya sampai dengan saat ini tercatat 4.000-an unit mobil di Batam yang masuk pada tahun tahun 2003 hingga 2009 dinyatakan bermasalah oleh Samsat Kepri. Kapolda Kepri, Brigjen Pol Yotje Mende berjanji akan menegakkan keadilan bagi pihak yang merasa memerlukan keamanan. Menanggapi tiga permintaan yang diajukan Apindo Kepri nantinya menjadi tugas bagi Kepolisian di Kepri untuk bisa menyelesaikannya. Terhadap persoalan yang pertama yakni status lahan, dijelaskan masalah sengketa lahan saat ini tidak hanya bermasalah di Batam, namun hampir di seluruh wilayah di tanah air pada kenyataannya terjadi masalah yang serupa. Dia meminta kepada pengusaha atau pemilik lahan yang memiliki legalitas yang sah, agar melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib, sehingga dapat diambil tindakan tegas. Namun dia juga mengatakan sebelum melaporkannya, terlebih dahulu harapnya persoalan sengketa lahan yang menjadi rumah liar (Ruli) itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga tidak terjadi konfliik di kemudian hari. Terkait masalah demonstrasi, katanya buruh yang melakukan aksi demo akan ditertibkan dengan aman sehingga tidak terjadi kekacauan hingga perbuatan anarkis. "Bagi demonstran yang melakukan demo cukup menyampaikan aspirasi. Untuk pengaman demonstrans di Batam sejauh ini masih dikendalikan oleh Kapolresta Barelang, dalam tiga hari terakhir ini saya langsung terjun ke lapangan memantau langsung aksi demonsstran di seluruh Kepri. Dan bila nantinya situasi tidak dapat diatasi, maka saya langsung yang akan mengambil alih," ujarnya. Sedangkan masalah mobil yang dinyatakan bodong, Yotje Mende berjanji akan berupaya semaksimal dalam kasus yang menyangkut banyak orang. Strategi awal kembali ke pokok masalah telah dimulainya. Kedepan, katanya akan menggelar kembali kasus mobil sehingga akan diketahui titik terang dalam kasus mobil asal Singapura itu. "Kasus mobil 'bodong' sudah kami rancang kembali sedekimian rupa untuk di rekon ulang, kasus ini dipegang oleh Ditreskrimum," katanya. (gus).

Sebanyak 329 Sekolah di Batam Terima BOS

BATAM – Pemerintah Kota Batam akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 329 lembaga pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2012 ini. Jumlah sekolah yang mendapat BOS dan nilai bantuan yang diterima tahun ini lebih besar dibanding bantuan yang diberikan pada tahun lalu. Wakil Walikota Batam, Rudi mengatakan, pada tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Batam akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS kepada 329 sekolah yang terdiri dari 135 SD Negeri, 101 SD Swasta, 46 SMP Negeri dan 47 SMP Swasta. Jumlah sekolah yang menerima BOS tahun 2012 ini lebih banyak dibanding tahun lalu begitupun dengan nilai bantuannya. Pada tahun 2011 nilai bantuan BOS yang diberikan sebesar 400.000 rupiah per siswa per tahun sedangkan tahun 2012 ini menjadi 580.000 rupiah per siswa per tahun untuk Sekolah Dasar. Sedangkan untuk SMP pada tahun 2011 nilai bantuannya 575.000 rupiah per siswa per tahun dan untuk tahun 2012 ini menjadi 710.000 rupiah per siswa per tahun. “Tahun 2012 ini nilai bantuan dan sekolah yang menerima lebih banyak disbanding tahun lalu. Selain itu, mekanisme penyalurannya juga di rubah. Yang mulanya ditransfer ke Kabupaten atau Kota, pada tahun 2012 dana BOS ditransfer ke Pemerintah Provinsi dan kemudian di transfer langsung pada satuan pendidikan,” kata Rudi, Kamis (29/3). Agar tujuan pelaksanaan program BOS berhasil sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik diantara lembaga terkait. Hal itu penting mengingat pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan untuk menghindari penyimpangan penggunaannya. Untuk itu, Pemko Batam melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Bantuan Dana BOS pada Selasa (27/03) yang diikuti 240 Kepala Sekolah SD dan SMP negeri dan swasta se-kota Batam. Rudi berharap, Kepala Sekolah yang mendapat bantuan BOS untuk terus memberikan data dan laporan yang akurat apabila ada guru yang sudah tidak mengajar disekolah lagi atau ada murid yang pindah agar tidak terjadi kesalahan penerima bantuan. Program BOS yang pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Untuk itu perlu dilakukan pendataan terhadap siswa, guru dan sekolah yang berhak menerima bantuan. Selain itu, sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana BOS sesuai dengan ketentuan. (gus).

Subaru Bangun Pusat Distribusi di Jakarta

BATAM – PT TC Subaru, distributor resmi mobil Subaru di Indonesia akan membangun Pusat Distribusi Kendaraan dan Pusat Spare Part seluas 5000 meter persegi di Marunda, Jakarta Utara untuk mendukung rencana ekspansi perseroan di pasar nasional. Presiden Direktur PT. TC Subaru, Glen Tan mengatakan, pihaknya akan segera melakukan perluasan pasar di Indonesia untuk itu berbagai factor pendukung segera dibangun seperti pembangunan pusat distribusi dan spare part di Marunda Jakarta Utara. Proyek bernilai miliaran rupiah itu akan dibangun tahun ini juga. “Dilihat dari bulan Januari sampai Desember 2011, Subaru mengalami peningkatan penjualan sebesar 914,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Kami yakin penjualan akan terus meningkat di masa akan datang apalagi dengan diperkenalkannya Subaru XV baru ini,” kata Glenn Tan kepada Koran Jakarta, Rabu (28/3). Untuk mendukung rencana ekspansi di Indesia, PT. TC. Subaru menawarkan kesempatan kepada pengusaha di Indonesia menjadi dealer Subaru. Kerjasama itu dimaksudkan untuk mendukung rencana mid term Fuji Heavy Industry (FHI) yang dinamakan sebagai Motion V, dimana Cina dan ASEAN adalah pangsa pasar yang akan ditembus dalam rangka mencapai penjualan global satu juta unit per tahun. Dalam rangka ekspansi, FHI juga telah memulai langkah pertama dengan melakukan penandatanganan memorandum of understanding yang dilakukan oleh Grup Tan Chong untuk merakit Subaru XV di Malaysia. Subaru XV adalah mobil SUV yang dirancang untuk bersaing dengan Mitsubishi ASX, Hyundai Tucson and KIA Sportage. Pada tahap awal produksi, XV akan diproduksi sebanyak 5000 unit per tahun. “Untuk mendukung penjualan Subaru di Indonesia, PT. TC Subaru akan memulai program ekspansi dengan membuka 17 dealer Subaru di Indonesia pada tahun 2012 dengan target penjualan 1400 unit. Investor yang bertanggung jawab dan berkomitment diharapkan dapat bergabung sebagai dealer Subaru. Untuk menunjukan kesungguhan komitmen kami, kami akan lebih meningkatkan aktivitas marketing untuk mendukung merek dan penjualan” kata Glen Tan. Saat ini, Subaru telah memiliki kantor pemasaran atau showroom di Kelapa Gading - Jakarta Utara dan Pusat 3S di Pondok Indah - Jakarta Selatan, kemudian di Bali, Batam dan Surabaya. Subaru merupakan merek mobil yang berpusat di Jepang yang merupakan divisi otomotif dari Fuji Heavy Industries (FHI), sebuah perusahaan manufaktur alat transportasi yang beragam dan komprehensif yang mengembangkan beragam luas produk inovatif seperti kendaraan bermotor, dunia angkasa, pembuatan bis, pabrikasi pembangunan rumah, produk-produk industrial dan sistem ekologi. Dibangun pada tahun 1955, Subaru telah berkembang menjadi salah satu pemimpin dunia dalam pembuatan mobil.Tahun 1972, Subaru telah menjadi yang pertama di dunia, yang memproduksi mobil berpenumpang All-Wheel Drive (AWD) dan menjadi pelopor di Jepang untuk mobil station wagon berperforma tinggi yang mengkombinasikan mesin bertenaga turbo dengan sistem AWD.Subaru telah menyempurnakan dan menyelaraskan sistem AWD, untuk menciptakan sistem AWD yang simetrikal yang dapat mengoptimalkan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Subaru terkenal di organisasi kendaraan bermotor sedunia untuk mesinnya, design, fungsi, keselamatan dan kemampuannya. Jajaran kendaraan Subaru meliputi Forester, Legacy, Outback, Impreza, Impreza WRX, Impreza WRX STI, Exiga dan Tribeca. Secara keseluruhan, mereka terkenal sebagai "driver's cars" (kendaraan pengemudi) yang menawarkan kehandalan berkendaraan karena teknologi All-Wheel-Drive yang diikut sertakan ke semua model. (gus).

FTZ BBK Diyakini Mampu Bersaing

Kawasan FTZ BBK (Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun) di Provinsi Kepulauan Riau diyakini mampu bersaing dengan kawasan sejenis di negara tetangga Malaysia, Vietnam dan China karena potensi yang dimiliki seperti letak yang strategis, ketersediaan lahan yang cukup dan sumber daya manusia berlimpah. Duta Besar RI untuk Singapura, Abdul Hadi ketika berkunjung ke Tanjung Pinang beberapa waktu lalu mengatakan, FTZ BBK masih tetap menjadi andalan investasi nasional hingga saat ini dan diyakini mampu bersaing dengan kawasan industri lainnya di Asia Tenggara. "Saya yakin FTZ BBK mampu bersaing dengan kawasan sejenis di negara tetangga karena letaknya yang dekat dengan pusat perdagangan dunia, Singapura dan berada di jalur perdagangan tersibuk di dunia yakni Selat Malaka," katanya. Nilai lebih yang dimiliki FTZ BBK antara lain, ketersediaan lahan yang sangat luas dan sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pasar yang sangat menarik. Jika dibandingkan dengan negara tetangga maka hal itu sangat berbeda jauh. Untuk itu, KBRI di Singapura terus berupaya mempromosikan BBK kepada investor di Singapura. KBRI di Singapura juga berperan aktif untuk mensinergikan hubungan antara Indonesia khususnya FTZ BBK dengan Singapura. Sinergi tersebut sangat penting mengingat peran Singapura cukup besar terhadap pertumbuhan investasi di BBK karena hingga saat ini sebagian besar investor yang menanamkan modalnya di BBK berasal dari Singapura. Singapura juga diyakini akan mengalami titik jenuh pada pertumbuhan ekonominya yang sedang maju pesat saat ini sehingga pada saatnya nanti akan mencari wilayah lain yang terdekat untuk mengalihkan sebagian industrinya disebabkan keterbatasan lahan. CEO Kawasan Industri Latrade Batam, Teo Pea Ngo mengatakan, FTZ BBK khususnya Batam pada satu sisi sangat bersaing dibanding Vietnam atau China. Sebagai contoh, upah minimum di China saat ini sudah mencapai 250 dollar AS per bulan atau sekitar 2,5 juta rupiah per bulan, sedangkan Thailand sekitar 200 dollar AS dan Vietnam relative sama dengan Indonesia sekitar 120 sampai 140 dollar AS per bulan. Kemudian, kualitas tenaga kerja Indonesia khususnya di BBK juga relatif lebih baik dibanding tenaga kerja di Vietnam atau Malaysia dan yang terpenting lagi ketersediaanya sangat cukup sedangkan Malaysia dan Vietnam tenaga kerjanya terbatas. . Namun, pada sisi lain daya saing Indonesia khususnya BBK masih dibawah Vietnam dan Malaysia serta China seperti pajak perusahaan atau pajak Badan yang dikenakan masih cukup besar yakni 30 persen. Padahal, Hongkong saja mengenakan pajak badan hanya 15 persen, Singapura 17 persen dan China 25 persen. Kemudian, regulasi di BBK dinilai banyak investor sering berubah ubah dan tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi investor dalam berusaha padahal, pengusaha biasanya membuat rencana bisnis setidaknya untuk jangka waktu lima atau 10 tahun. Jika regulasinya berubah setiap tahun maka pengusaha harus melakukan penyesuaian kembali. Menurut Teo, Pemerintah Indonesia mestinya belajar dari China yang member banyak kemudahan pada investor untuk masuk ke negaranya. Untuk itu berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi di berikan kemudian pajak di rendahkan. Namun, ketika perusahaan tersebut sudah berhasil dalam beberapa tahun kemudian barulah pajak secara perlahan dinaikan. “Pemerintah Indonesia harus welcome terhadap investor asing, pajak harus lebih rendah dari negara lain, birokrasi harus efisien, pengurusan ijin harus dipercepat dan persyaratannya dipermudah sehingga investor bersedia menanamkan modalnya di BBK,” katanya. Menurut Teo, meski Batam saat ini memiliki banyak kelebihan disbanding kawasan lain di negara tetangga ironisnya belum banyak investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Itu disebabkan pemerintah sendiri yang menghambatnya, contohnya saja untuk membuat perusahaan di Batam membutuhkan waktu paling sedikit 6 bulan dan terkadang bisa mencapai 3 tahun. Padahal di Singapura, Vietnam dan China hanya membutuhkan waktu paling lama dua minggu. Akibatnya, investor yang awalnya tertarik untuk membuat perusahaan dan menanamkan modalnya di Batam malah mengalihkan rencananya ke negara lain disebabkan lambatnya mengurus ijin. (gus)

Batam Tingkatkan Daya Saing Investasi

Batam terus berbenah meningkatkan daya saingnya sebagai Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) agar tetap menarik bagi investor. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam terus membangun infrastruktur dan membenahi layanan serta birokrasi supaya lebih efisien. Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, selama lima tahun terakhir alokasi anggaran di APBD selalu difokuskan pada pembangunan infrastruktur selain tentunya untuk belanja rutin. Contohnya saja pada APBD tahun 2012 ini yang sekitar 1,4 triliun rupiah sebagian besar digunakan untuk belanja modal diantaranya membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan fasilitas umum. “Batam punya visi menjadi Bandar Dunia yang Madani Modern dan menjadi andalan Pusat Perekonomian Nasional dan saat ini Batam telah menjadi sebuah daerah Industri, perdagangan, alih kapal, jasa dan pariwisata yang maju pesat. Sejalan dengan hal tersebut Pemko Batam dan DPRD Kota batam telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang menjadi acuan bagi pembangunan Batam lima tahun kedepan,” katanya, Senin (26/3). Untuk tahun 2013, meski masih 9 bulan lagi telah disusun rencana strategis pembangunan kota Batam. Rencana tersebut tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan DPRD Provinsi Kepri Daerah Pemilihan Batam, DPRD KotaBatam, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, BP Kawasan, tokoh masyarakat, Bappeda Provinsi Kepri, Instansi Vertikal Kota Batam, utusan dari Kecamatan LSM, Organisai profesi dan tokoh masyarakat se Kota Batam yang diselenggarakan baru baru ini. Hasil Musrenbang telah menghasilkan program kegiatan prioritas untuk tahun 2013 yang masih tetap fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut Dahlan, meskipun infrastruktur di Batam saat ini cukup memadai dan lebih baik dibanding beberapa daerah lain di Indonesia, namun hal itu belum cukup untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai tujuan investasi bagi investor global. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur terus dilakukan dan setiap tahun alokasi anggaran akan tetap difokuskan untuk membangun infrastruktur. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Pemko Batam menggenjot pendapatan sehingga setiap tahun terjadi peningkatan APBD . Pada Tahun 2011 APBD Kota Batam hanya 1,3 triliun rupiah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 335 miliar rupiah dari target sebesar 276 miliar rupiah dengan demikian PAD Tahun 2011 melebihi target sebesar 121,19 persen%. Sementara itu tahun 2012 APBD Kota Batam mencapai 1,4 Triliun dengan target PAD sebesar 375 miliar rupiah. Menurut Dahlan, target itu dapat dicapai seiring dengan peralihan beberapa pajak dari Pusat ke daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang memberi kewenangan tambahan kepada daerah diantaranya BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam juga langsung mempersiapkan landasan hukum dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan BPHTB. Sejak di laksanakan Pada bulan januari 2011 sektor BPHTB telah memberi kontriusi yang besar terhadap PAD Kota Batam yang mencapai 155 Miliar, ini lebih lebih besar dari perimbagan dana BPHTB sebelum di limpahkan ke Daerah pada tahun 2009 berjumlah 86 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2012 dari sektor BPHTB di targetkan sebesar 153 Miliar . Sementara dari sektor PBB baru akan di realisasikan pada januari 2013, yang berarti lebih cepat dari batas waktu yang diberi pusat pada akhir Tahun 2014. Beberapa proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Pemko Batam tahun ini antara lain, peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan baru. Selama 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam telah mengerjakan peningkatan jalan kota sepanjang 8,2 kilo meter, lalu pemeliharaan berkala jalan sepanjang 1 kilo meter dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 35 kilo meter. Selain jalan, Pemko Batam juga telah membangun Penerangan Jalan Umum (PJU) yang pada tahun 2011 sebanyak 75 titik dan hingga saat ini telah terbangun sebanyak 9.423 titik. Pembangunan di daerah hinterland juga tidak ditinggalkan, sejumlah proyek seperti jembatan atau pelantar beton dibangun di beberapa pulau untuk memudahkan akses antara masyarakat yang ada di pulau satu dengan masyarakat pulau lainnya. Pemko Batam juga membangun 43 unit sumur dangkal, fasilitas sanitasi dan pengadaan air bersih serta listrik di daerah hinterland. “Untuk mengatasi banjir, Pemko Batam membangun drainase dan melakukan pemeliharaan terhadap drainase yang telah ada. Pada tahun 2011 saja telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan secara rutin terhadap drainase sepanjang 40.000 meter,” kata Dahlan. Investasi Tumbuh Direktur Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, saat ini banyak negara di dunia yang telah membangun kawasan FTZ seperti Batam sehingga persaingan untuk merebut investor global sangat ketat. Malaysia contohnya telah membangun kawasan industry Johor begitupun dengan Vietnam dan China. Oleh karenanya, Batam memang perlu meningkatkan daya saingnya dengan membangun infrastruktur yang handal dan kecepatan dalam proses pengurusan perijinan. Dengan kondisi saat ini saja, investasi di Batam masih tetap tumbuh dan sepanjang Januari 2012 terdapat empat penanaman modal asing (PMA) yang mengajukan aplikasi investasi di Batam yang berasal dari Singapura dan negara Asia lainnya. “Tahun 2012 ini BP Batam harus bekerja ekstra mempromosikan potensi investasi di Batam, untuk itu anggarannya pun dinaikkan dari 1 miliar rupiah pada 2011 menjadi 7,5 miliar rupiah untuk tahun 2012 ini,” katanya. Salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat di Batam adalah properti, dan baru baru ini salah satu investor asing yang bekerjasama dengan investor local akan membangun Apartemen terbesar di Batam yakni PT Adhitya Inti yang akan membangun tiga menara apartemen tertinggi dengan nilai investasi sekitar 2 trilun rupiah. Direktur Operasional PT Adhitya Inti Helmi Soe mengatakan, pihaknya berencana membangun sebuah kompleks apartemen terpadu di kawasan Baloi, Batam yang diberinama Bliss Park. Masing masing tower atau menara akan dibangun 667 sampai 705 unit apartemen dengan 23 lantai sehingga nantinya Apartemen Bliss Park berkapasitas 2.911 unit apartemen. Tenaga Kerja Menurut Ahmad Dahlan, untuk menjaring investor agar mau menanamkan modalnya di Batam selain ketersediaan infrastruktur dan birokrasi yang efisien maka ketersediaan tenaga kerja yang handal juga mutlak diperlukan. Untuk itu, Pemko Batam terus membangun sarana kesehatan dan pendidikan guna menjaga kualitas masyarakat Batam. Salah satu upaya yang dilakukan Pemko Batam yakni dengan ditingkatkannya tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Tipe D ke Tipe C. Peningkatan tipe RSUD ini dimulai pada tahun 2009 lalu dan kini sudah rampung diselesaikan dan telah dioperasionalkan sejak tahun 2011 lalu. Ditingkatkannya tipe RSUD ini seiring dengan tingginya jumlah penduduk Kota Batam. Keberadaan RSUD dibutuhkan baik untuk pelayanan per orangan maupun rujukan dari Puskesmas. Yang menjadi sasaran pelayanan RSUD adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pelayanan kesehatan juga bisa diperoleh masyarakat di Puskesmas, Pustu dan Polindes. Bahkan sejak tahun 2007 lalu, Wali Kota Batam telah mengeluarkan kebijakan berobat gratis bagi masyarakat yang berobat di Puskesmas. Hingga tahun 2011 ini, jumlah Puskesmas di Kota Batam 15 unit, Pustu berjumlah 50 unit dan Polindes sebanyak 23 unit. Pemko Batam setiap tahunnya menambah jumlah Pukesmas, Pustu maupun Polindes. Dengaan demikian maka visi Pemko Batam untuk mewujudkan masyarakat Batam sehat dapat terwujud. Sementara itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) setiap tahun. Sampai Tahun 2011, Pemko Batam telah membangun sebanyak 136 Sekolah Dasar (SD) Negeri, 46 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. Di tingkat SLTA, Pemko Batam bersama Pemprov Kepri telah membangun 17 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri. Sementara untuk jumlah siswa, SD negeri sebanyak 58,942 siswa, SMP negeri sebanyak 15723 siswa, SMA negeri sebanyak 7,978 siswa dan SMK negeri sebanyak 2,334 siswa. Khusus bagi pekerja, Pemko Batam juga membangun hunian atau Rumah Susun sewa pekerja dengan harga sewa terjangkau. Langkah Pemko Batam yang membangun Rusun untuk pekerja telah mendapat penghargaan dari Kementrian Perumahan pada tahun 2011 dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (gus).