Tanah Dijual di Batam / land for sale in Batam

Ditawarkan lahan untuk dijual atau dikerjasamakan : Lokasi : Pulau Serapat kecil RT : XVI/08 Desa : Kasu Kecamatan : Belakang Padang Kota Batam Luas : 18 Hektare call : 0811702402

judi marak kembali di batam

BATAM – Bisnis Gelanggang Permain (Gelper) kembali marak di Batam setelah Pemerintah Kota mengeluarkan ijin pengeoperasian usaha tersebut. Sayangnya, sejumlah tokoh masyarakat memprotes dibukanya kembali Gelper karena dinilai mengandung judi.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, sejak Januari hingga Juli telah dikeluarkan ijin resmi untuk 14 usaha Gelper dan hingga saat ini Pemko Batam belum mengeluarkan ijin baru, meski banyak pengusaha yang telah mengajukan ijin tersebut.

Praktisi Hukum di Batam, Sutan Siregar mengatakan, Pemko Batam mestinya tidak lagi mengeluarkan ijin pengoperasian Gelper karena sudah jelas usaha tersebut merupakan judi. Unsur judi dalam Gelper sangat jelas terlihat dari adanya uang dan hadiah dalam setiap permainannya.

“Usaha Gelper ini sudah sering di tertibkan bahkan olehMabes Polri namun masih juga buka sampai saat ini karena aparat tidak tegas,” katanya, Rabu (17/10).

Menurut Sutan, Pemko Batam mestinya menarik kembali ijin yang telah dikeluarkan dan tidak lagi member ijin pengoperasian Gelper karena secara norma susila dan agama, Gelper mengandung unsur judi dan itu tidak diperkenankan dalam agama serta social karena akan merusak generasi muda dan merusak perekonomian daerah. Untuk itu, aparat hokum seperti Kepolisian harus bersikap tegas dengan menertibkan seluruh Gelper yang ada di Batam tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Polda Kepri telah Menetapkan Tiga Tersangka Terkait Perjudian Berkedok Gelper Tersangka diantaranya Pemain, Karyawan dan penyelenggara Gelanggang Permainan terebut.

Humas Polda Kepri AKBP Hartono, SH dalam keterangan persnya mengatakan, telah mengamankan tiga orang tersangka dengan dugaan tindak pidana perjudian. Ketiga tersangka tersebut diantaranya 1. Cony Ade Mayang Sari selaku penyelenggara dan juga merangkap Gelanggang Sebagaimana tertuang surat izin Pariwisata 466 / 556 / ITUP / JRHK.1 / IX /07 Tanggal 2012,  yang dikeluarkan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota dengan Nama Walikota Batam; 2. Moch. Yusuf yang bekerja sebagai teknisi bagian Permainan (Gelper) Mall yang menyerahkan hasil kemenangan (Juan Ronal yang menang) 3. Juan Ronal selaku pemain permainan pada ketangkasan (Lucky Doraemon) yang lokasi Gelanggang Permainan (Gelper) di Kepri Mall.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar ketika dikonfirmasi Koran Jakarta belum dapat memberi penjelasan terkait rencana Mabes Polri yang akan turun ke Batam menertibkan Gelper tersebut. (gus).

Pemprov Kepri Akan Tarik Seluruh Saham di Bank Riau-Kepri

BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berencana menarik seluruh sahamnya di Bank Riau-Kepri untuk selanjutnya mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sendiri. Rencana yang sedang dikaji tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Gubernur Kepri, H.M Sani mengatakan, wacana pembentukan BPD Kepri sudah dikemukakan sejak beberapa tahun lalu namun belum juga direalisasikan padahal daerah ini mestinya sudah memiliki BPD sendiri sepertihalnya daerah lain. Untuk itu, Pemprov Kepri akan mengesa pembentukan BPD Kepri dengan cara membentuk tim yang akan mengaji kelayakan pendirian Bank tersebut.

“Sudah dibentuk tim yang akan mengaji kelayakan serta manfaat pendirian BPD Kepri dan diharapkan tim ini bekerja cepat sehingga rencana pendirian Bank Daerah bisa terealisasi,” katanya, Selasa (16/10).

Anggota DPR RI asal Kepri, Harry Azhar Azis berharap pendirian BPD Kepri bisa segera terealisasi karena Kepri membutuhkan lembaga pembiayaan seperti bank untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur yang kondisinya masih sangat minim di berbagai daerah di Kepri.

Untuk itu, seluruh kelompok masyarakat termasuk anggota DPRD Kepri harus mendukung rencana tersebut dengan cara mengalokasikan anggaran yang cukup sebagai modal awal pendirian bank tersebut.

Amhar Ismail, Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri, mengatakan pendirian bank daerah atau Bank Kepri perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan Pemprov Kepri terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini.

“Melalui Bank Kepri, Pemprov Kepri berkeinginan membentuk bank daerah yang 100 persen asetnya milik Pemprov,” katanya.

Dengan didirikannya Bank Kepri nantinya, seluruh saham Pemprov Kepri di Bank Riau Kepri akan ditarik untuk dijadikan modal awal pendirian Bank Kepri. Nilai seluruh saham dari Bank tersebut diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah sehingga cukup sebagai modal awal pendirian Bank Riau Kepri.

Pemda sendiri, kata dia masih mencari formulasi yang tepat untuk mendirikan Bank Daerah., Bank Kepri bisa dibentuk dari tiga opsi pembentukan bank daerah yang ada, misalnya dengan mendirikan bank baru, lalu proses akuisisi bank yang sudah ada atau dengan cara spin opp atau pemisahan unit usaha dari bank. Semua alternative tersebut masih dikaji dan diharapkan bisa diputuskan dengan tepat oleh tim yang sudah dibentuk. (gus).

 

DPRD Kepri Desak Pembangunan Jembatan Batam-Bintan

TANJUNG PINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) minta Pemerintah Daerah segera menyusun rencana strategis untuk merealisasikan pembangunan jembatan Batam-Bintan yang sudah direncakan beberapa tahun lalu. Mengingat pentingnya keberadaan jembatan tersebut untuk pembangunan daerah.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Joko Nugroho meminta Pemerintah Provinsi Kepri serius merealisasikan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan (Jembatan Babin). Dengan terealisasinya jembatan itu, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kepri.

"Jembatan Babin akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi terutama di Pulau Bintan, sebab keberadaan jembatan tersebut mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan lancarnya transportasi sehingga investor akan melirik potensi Pulau Bintan yang sangat besar," katanya, Senin (15/10).

Untuk itu, DPRD Kepri minta Pemprov Kepri segera melakukan pemaparan tentang rencana pembangunan jembatan tersebut. DPRD sendiri akan membantu guna mempercepat realisasinya.

"Kami berharap agar ada pemaparan yang jelas dari Pemprov Kepri dalam waktu dekat ini terkait rencana pembangunan jembatan tersebut. Tidak masalah apakah pendanaannya dari APBN atau swasta murni, yang penting kita tahu dan bisa menjelaskannya kepada masyarakat," kata Joko.

Proyek Jembatan Batam – Bintan pertama kali digagas oleh BP Batam dengan nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah. Jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Bintan tersebut nantinya memiliki panjang sekitar 6,7 kilometer dan diperkirakan akan memberi dampak signifikan bagi kemajuan Provinsi Kepri. Sayangnya, meski proyek tersebut strategis namun, Pemprov Kepri dinilai tidak serius merealisasikannya, sebab sampai saat ini belum ada pemaparan yang jelas dari Pemerintah daerah kepada DPRD.

Sementara itu, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja beberapa waktu lalu mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah selesai melakukan blue print terkait pembangunan Jembatan Babin, dimana tahun 2013 mendatang akan dilakukan studi kelayakannya.

"Pemerintah pusat bersama BP Batam saat ini sedang melakukan kajian atas pembiayaan rencana pembangunan jembatan itu, apakah akan dari investasi atau kerja sama kemungkinan tersebut masih dikaji. Tapi pengerjaaannya kelas internasionalnya sekarang ini sedang dipelajari konsultan," kata Mustofa. (gus).

Tujuh Perusahaan Investasi di Karimun Senilai Rp86,7 Triliun

BATAM – Sebanyak tujuh perusahaan asing dan domestik segera merealisasikan rencana investasinya di kawasan perdagangan serta pelabuhan bebas (FTZ/Free Trade Zone) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan total nilai investasi sekitar 86,7 triliun rupiah. Investasi itu dipastikan akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Karimun karena jumlah tenaga kerja lokal yang diserap mencapai ribuan.

Bupati Kabupaten Karimun, Nurdin Basirun mengatakan, tujuh perusahaan yang akan menanamkan modalnya adalah PT Citra Putra Mandiri yang akan membangun industri penyulingan minyak dan resort di daerah Karimun Anak dengan nilai investasi sekitar 38,820 triliun rupiah. Kemudian, PT Putra Bengkong Sunrise bergerak dibidang jasa terpadu dengan nilai investasi sekitar 335 miliar rupiah. PT Sumatera Karimun Shipyard bergerak di bidang industri pembuatan kapal dan bangunan terapung dengan nilai investasi sekitar 30 juta dollar AS setara dengan 270 miliar rupiah dengan kurs 9 ribu rupiah per dollar AS.

Selanjutnya PT Soma Daya Utama bergerak di bidang industri pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan nilai investasi 855 miliar rupiah. PT Karya Maritim Makmur bergerak di bidang perbaikan dan pemotongan kapal dengan nilai investasi 25 miliar rupiah dan PT Karimun Kostal Maritim dengan nilai investasi 100 miliar rupiah. Lalu ada satu perusahaan yang telah memberi komitmen langsung ke Pemerintah pusat yakni Perusahaan asal Italia, PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) yang akan membangun kilang minyak dengan investasi 5 Miliar dollar AS atau sekitar  47,5 triliun rupiah.

“Enam dari tujuh perusahaan tersebut sudah kami tandatangni MoU rencana investasinya dan tahun depan diharapkan terealisasi, sedangkan satu perusahaan lagi yang berasal dari Italia langsung member komitmen pada pemerintah pusat,” katanya, Minggu (14/10).

Menurut Nurdin, penandatanganan MoU dengan perusahaan tersebut dilakukan Jumat (12/10) yang langsung dilakukan oleh Direksi masing masing perusahaan tersebut dan disaksikan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini.

Direktur PT Citra Putra Mandiri, Raja Sapta Oktohari mengatakan, pihaknya sudah memiliki beberapa perusahaan di BBK (Batam , Bintan dan Karimun) sedangkan proyek yang baru dilaksanakan nanti merupakan industri penyulingan minyak dan pembangunan resort. Pemerintah daerah, kata dia sudah menyediakan lahans eluas 60 hektare untuk pembangunan pabrik penyulingan dan 788 hektare untuk pembangunan resort.

“Salah satu alasan kami memilih Karimun sebagai lahan investasi lantaran posisi Karimun berada di kawasan yang sangat strategis,  berhadapan langsung dengan pintu gerbang lalu lintas dunia yakni selat malaka,” katanya.

Menurut  Raja Sapta Oktohari yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini peluang investasi di Karimun sangat bagus dan menjanjikan karena selain berstatus sebagai kawasan FTZ, karimun juga memiliki lokasi yang strategis.

Ketua Kadin Kepri, Johanes Kennedy Aritonang mengatakan, kawasan FTZ BBK memang sangat prospektif karena banyak mendapat fasilitas dan kemudahan berinvetasi dari pemerintah pusat selain itu, lokasinya juga sangat strategis sehingga memudahkan investor untuk pengiriman barang ke penjuru dunia.

Meski demikian, pertumbuhan investasi di kawasan itu terbilang lambat bila disbanding dengan kawasan sejenis di negara tetangga seperti Malaysia, China dan Vietnam serta India. Itu disebabkan, masih ada sejumlah kendala investasi yang dihadapi investor seperti kepastian hokum, persoalan buruh, persoalan lahan dan infrastruktur.

Untuk mendukung pertumbuhan investasi di kawasan itu, kata Kennedy, pemerintah mestinya bisa meningkatkan kapasitas pelabuhan kargo yang ada saat ini karena kapasitasnya sudah maksimal. Kemudian, Pemerintah juga diminta segera mengalihfungsikan lahan di Pulau Rempang dan Galang untuk dijadikan kawasan komersil seiring makin tingginya permintaan lahan dari investor, semendata lahan yang ada sudah sangat terbatas khususnya di Batam. ( gus)

 

Kepri Menarik Investor Asing Bangun Kilang Skala Besar

BATAM – Dua perusahaan asing asal China dan Itala akan membangun kilang minyak skala besar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Rencana investasi triliunan rupiah tersebut dilakukan seiring letak Kepri yang sangat strategis berada di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan dunia tersibuk.

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengatakan, perusahaan asal Italia yakni PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) telah berkomitmen menanamkan investasi sebesar 5 Miliar dollar AS atau sekitar  47,5 triliun rupiah untuk membangun kilang minyak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

"Saipem merupakan Perusahaan Asing asal Italia, bergerak dibidang Kilang Minyak dan Konstruksi Migas, dan berkomitmen untuk menanamkan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$ 5 miliar," katanya, Jumat (12/10).

Selain perusahaan Italia, Perusahaan China yakni Sinopec juga telah merealisasikan rencana investasinya membangun kilang minyak di Pulau Janda Berhias, Batam Provinsi Kepualauan Riau (Kepri) tahun ini juga. Proyek dengan nilai investasi sekitar 815 juta dollar AS setara dengan 7,3 Triliun rupiah dengan kurs 9 ribu rupiah per dollar AS itu diyakini sebagai kilang terbesar di Asia Tenggara yang nantinya akan merekrut tidak kurang dari 1.900 pekerja lokal.

Presiden Direktur Sinopec West Point Terminal Hawana di Batam, Wang Tianpu mengatakan, rencana investasi di Pulau Janda Berhias sudah direncanakan sejak dua tahun lalu dan baru direalisasikan saat ini karena pulau tersebut sudah masuk dalam kawasan perdagangan serta pelabuhan bebas Batam atau daerah FTZ. Dengan demikian, perseroan nantinya akan mendapat sejumlah fasilitas dari pemerintah seperti fasilitas pajak dan lainnya.

Proyek yang akan dibangun, kata dia adalah Kilang Bahan Bakar Minyak atau Oil Storage yang nantinya menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas maksimal 2,6 juta meter kubik setara dengan 16 juta barel BBM.

“Kilang minyak yang akan kami bangun nantinya mampu menyaingi kapasitas yang dimiliki kilang di Jurong, Singapura dan Malaysia,” katanya usai peletakan batu pertama pembangunan proyek, Rabu (10/10).

Ditambahkan, minyak yang ditampung di Kilang tersebut nantinya berasal dari sejumlah perusahaan Cina yang ada di kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah. Proyek yang dibangun dengan biaya sekitar 815 juta dollar As tersebut diharapkan rampung dalam beberapa tahun kedepan.

Menurut Wang, dalam proyek tersebut pihaknya bekerjasama dengan MAS grup atau PT MAS Capital Trust dan diharapkan bisa member efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Acara peletakan batu pertama pembangunan proyek dihadiri President SINOPEC Wang Tianpu, Managing Director SINOPEC Ye Zhijun dan President PT MAS Capital Trust Bond Hawana. Turut disaksikan pula oleh Duta Besar Cina untuk Indonesia Liu Jianchao, Gubernur Kepri H.M Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan serta Ketua Badan Pengusaaan Batam Mustofa Widjaya.

Gubernur Kepri H.M Sani mengatakan, direalisasikanya rencana investasi tersebut tidak terlepas dari perubahan status pulau Janda Berhias yang masuk menjadi kawasan FTZ.

“Semulai Pulau Janda Berhias tidak termasuk ke dalam kawasan FTZ, namun pemerintah akhirnya memasukkan pulau ini menjadi bagian dari kawasan FTZ sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut karena keinginan SINOPEC berinvestasi di sana,” katanya.
Peralihan status pulau itu menjadi kawasan FTZ menurutnya sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan dukungan dan perhatian yang besar terhadap perkembangan investasi di Indonesia dan di Kepri khususnya.

Sani berharap dengan adanya adanya investasi tersebut akan membawa hubungan yang semakin baik antara Indonesia dan Cina, sehingga investasi dari Cina diharapkan bisa lebih meningkat lagi kedepanya. (gus).

Pemerintah Segera Bangun Pulau Nipah

BATAM – Pemerintah pusat diketahui telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk membangun Pulau Nipah yang merupakan pulau terluar berbatasan langsung dengan Singapura. Pembangunan pulau tersebut nantinya akan menjadi proyek percontohan pengamanan pulau terluar di Indonesia.  

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementrian Pertahanan RI, Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan pemerintah melalui beberapa instansi seperti Kementrian Pertahanan dan Kementrian Kelautan dan Pesisir akan membangun beberapa proyek di Pulau Nipah. Misalnya, bunker bahan bakar dan logistik untuk pusat pengisian bahan bakar kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan tersebut dan proyek itu akan dimulai pengerjaanya tahun depan.

"Pulau Nipa akan menjadi percontohan bagi pengamanan pulau-pulau terluar lainnya," katanya, Kamis (11/10).

Untuk tahap pertama, Pulau Nipah seluas sekitar 60 hektare itu akan dibagi beberapa cluster. Cluster pertama seluas 15 hektare di utara digunakan untuk pertahanan, lalu 10 hektare di tengah untuk konservasi, dan 35 hektare untuk zona ekonomi di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Guna mendukung proyek tersebut, Pemerintah akan membangun beberapa infrastruktur dasar seperti listrik dengan memasang solar cell dan penyediaan kapal di dermaga pulau itu untuk keperluan transportasi satgas. Kemudian akan dibangun sarana komunikasi agar tidak lagi tergantung dari sinyal milik Singapura.

Dikatakan, pembanguna Pulau Nipah nantinya akan menjadi proyek percontohan pengamanan pulau terluar. Indonesia memiliki 92 pulau terluar, 12 di antaranya tak berpenghuni termasuk Pulau Nipah. Pulau yang berada di Selat Malaka ini dijaga satuan tugas (satgas) yang terdiri dari prajurit TNI Angkatan Laut (Marinir) dan TNI Angkatan Darat serta petugas Pos AL dengan jumlah 96 personel.(gus).

Masih Bertumpu Pada Sektor Industri

 

Ekonomi Kepri hingga saat ini masih digerakan sektor indsutri pengolahan yang sebagian besar berada di Batam dan dimiliki investor asing. Oleh karenanya, keberadaan perusahaan asing di daerah ini menjadi sangat penting dalam menggerakan roda ekonomi daerah sehingga upaya untuk mengaet investor asing terus dilakukan.

 

Untuk menjaring investor asing, Badan Pengusahaan FTZ Batam yang dulu bernama Otorita Batam yang punya tanggung jawab terhadap pertumbuhan investasi di daerah ini terus melakukan promosi seperti yang dilakukan di Amerika Serikat pada September lalu. Promosi di negeri Paman Sam diadakan di dua kota utama yakni Washington DC dan New York.

Kepala BP Batam, Mustafa Widjaja dalam kesempatan itu menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada investor dari Amerika. Itu sesuai dengan rencana pemerintah yang akan mengenjot pembangunan infrastruktur di Batam, seperti pelabuhan laut, pengembangan bandara, pembuangan air limbah, kereta api dan jalan tol. Sebelumnya, BP Batam juga mengundang 35 Duta Besar negara asing ke Batam untuk melihat secara langsung potensi investasi dan peluang yang bisa dikerjakan oleh investor asing di Batam.

"Status Batam sebagai daerah FTZ menjadi salah satu poin penting bagi investor untuk berinvestasi. Kami juga menyediakan banyak kemudahan berinvestasi dibandingkan di tempat lainnya,” katan Mustafa.

 

Upaya yang dilakukan BP Batam membuahkan hasil ditandai dengan adanya kunjungan sejumlah pengusaha dari beberapa negara asing untuk menjajaki peluang investasi di Batam. Sementara itu, selama Agustus ini saja terdapat lima investor yang merealisasikan rencana investasinya senilai 26,6 juta dollar AS di Batam. Nilai investasi paling besar ditanamkan oleh perusahaan nasional yang bergerak di industri galangan kapal, sedangkan  empat perusahaan lainnya yang merealisasikan investasi di Batam sepanjang Agustus 2012 yakni PMA join venture Singapura-Indonesia yang bergerak dibidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam, dengan investasi sebesar 1 juta dollar AS.  Kemudian, dua PMA Singapura yang bergerak dibidang industri perbaikan kapal dengan nilai investasi 2 juta dollar AS dan jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin peralatan berat berteknologi tinggi dengan investasi 200.000 dollar AS. Yang terakhir adalah PMA join venture Inggris-Singapura yang bergerak di bidang industri barang dari kulit dan kulit buatan dengan investasi 1 juta dollar AS.

 

Batam atau Provinsi Kepri agaknya memang memiliki daya tarik tersendiri bagi investor. Buktinya, perusahaan China dibawah payung Sinopec tak tanggung tanggung akan membangun kilang terbesar di Asia Tenggara di daerah ini dengan nilai investasi sekitar 815 juta dollar AS setara dengan 7,3 Triliun rupiah dengan kurs 9 ribu rupiah per dollar AS.

 

Presiden Direktur Sinopec West Point Terminal Hawana di Batam, Wang Tianpu mengatakan, rencana investasi di Pulau Janda Berhias, Batam sudah direncanakan sejak dua tahun lalu dan baru direalisasikan saat ini karena pulau tersebut sudah masuk dalam kawasan perdagangan serta pelabuhan bebas Batam atau daerah FTZ. Dengan demikian, perseroan nantinya akan mendapat sejumlah fasilitas dari pemerintah seperti fasilitas pajak dan lainnya.

 

Proyek yang akan dibangun, kata dia adalah Kilang Bahan Bakar Minyak atau Oil Storage yang nantinya menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas maksimal 2,6 juta meter kubik setara dengan 16 juta barel BBM. Kilang tersebut nantinya mampu menyaingi kapasitas yang dimiliki kilang di Jurong, Singapura dan Malaysia. Adapun BBM untuk Kilang tersebut akan dipasok dari sejumlah perusahaan Cina yang ada di kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah.

 

Gubernur Kepri H.M Sani mengatakan, direalisasikanya rencana investasi Cina di Batam menunjukan daerah ini masih menjadi magnet bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Terlebih Pulau Janda Berhias saat ini sudah berubah status menjadi kawasan FTZ dan masuk dalam lingkungan kerja BP Batam.

 

“Semulai Pulau Janda Berhias tidak termasuk ke dalam kawasan FTZ, namun pemerintah akhirnya memasukkan pulau ini menjadi bagian dari kawasan FTZ sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut karena keinginan SINOPEC berinvestasi di sana,” katanya.

 

Peralihan status pulau itu menjadi kawasan FTZ menurutnya sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan dukungan dan perhatian yang besar terhadap perkembangan investasi di Indonesia dan di Kepri khususnya. Sani berharap dengan adanya adanya investasi tersebut akan membawa hubungan yang semakin baik antara Indonesia dan Cina, sehingga investasi dari Cina diharapkan bisa lebih meningkat lagi kedepanya. (gus).

 

 

Perusahaan Cina Bangun Kilang Senilai USD815 Juta di Batam

BATAM – Perusahaan asal China Sinopec merealisasikan rencana investasinya membangun kilang minyak di Pulau Janda Berhias, Batam Provinsi Kepualauan Riau (Kepri) ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan, Rabu (10/10). Proyek dengan nilai investasi sekitar 815 juta dollar AS setara dengan 7,3 Triliun rupiah dengan kurs 9 ribu rupiah per dollar AS itu diyakini sebagai kilang terbesar di Asia Tenggara yang nantinya akan merekrut tidak kurang dari 1.900 pekerja lokal.

Presiden Direktur Sinopec West Point Terminal Hawana di Batam, Wang Tianpu mengatakan, rencana investasi di Pulau Janda Berhias sudah direncanakan sejak dua tahun lalu dan baru direalisasikan saat ini karena pulau tersebut sudah masuk dalam kawasan perdagangan serta pelabuhan bebas Batam atau daerah FTZ. Dengan demikian, perseroan nantinya akan mendapat sejumlah fasilitas dari pemerintah seperti fasilitas pajak dan lainnya.

Proyek yang akan dibangun, kata dia adalah Kilang Bahan Bakar Minyak atau Oil Storage yang nantinya menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas maksimal 2,6 juta meter kubik setara dengan 16 juta barel BBM.

“Kilang minyak yang akan kami bangun nantinya mampu menyaingi kapasitas yang dimiliki kilang di Jurong, Singapura dan Malaysia,” katanya usai peletakan batu pertama pembangunan proyek, Rabu (10/10).

Ditambahkan, minyak yang ditampung di Kilang tersebut nantinya berasal dari sejumlah perusahaan Cina yang ada di kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah. Proyek yang dibangun dengan biaya sekitar 815 juta dollar As tersebut diharapkan rampung dalam beberapa tahun kedepan.

Menurut Wang, dalam proyek tersebut pihaknya bekerjasama dengan MAS grup atau PT MAS Capital Trust dan diharapkan bisa member efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Acara peletakan batu pertama pembangunan proyek dihadiri President SINOPEC Wang Tianpu, Managing Director SINOPEC Ye Zhijun dan President PT MAS Capital Trust Bond Hawana. Turut disaksikan pula oleh Duta Besar Cina untuk Indonesia Liu Jianchao, Gubernur Kepri H.M Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan serta Ketua Badan Pengusaaan Batam Mustofa Widjaya.

Gubernur Kepri H.M Sani mengatakan, direalisasikanya rencana investasi tersebut tidak terlepas dari perubahan status pulau Janda Berhias yang masuk menjadi kawasan FTZ.

“Semulai Pulau Janda Berhias tidak termasuk ke dalam kawasan FTZ, namun pemerintah akhirnya memasukkan pulau ini menjadi bagian dari kawasan FTZ sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut karena keinginan SINOPEC berinvestasi di sana,” katanya.

Peralihan status pulau itu menjadi kawasan FTZ menurutnya sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan dukungan dan perhatian yang besar terhadap perkembangan investasi di Indonesia dan di Kepri khususnya.

Sani berharap dengan adanya adanya investasi tersebut akan membawa hubungan yang semakin baik antara Indonesia dan Cina, sehingga investasi dari Cina diharapkan bisa lebih meningkat lagi kedepanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, sepanjang Agustus 2012 terdapat lima penanam modal asing yang merealisasikan rencana investasinya senilai 26,6 juta dollar AS di Batam.

“Ada lima perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Tetap pada Agustus, nilai investasinya US$ 26,6 juta. Meningkat jika dibandingkan Agustus tahun lalu,” katanya.

Menurutnya, melonjaknya nilai investasi pada periode Agustus kali ini berasal dari salah satu perusahaan galangan kapal asal Indonesia. Sementara empat perusahaan lainnya yang merealisasikan investasi di Batam yakni PMA join venture Singapura-Indonesia yang bergerak dibidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam, dengan investasi sebesar 1 juta dollar AS.  Kemudian, dua PMA Singapura yang bergerak dibidang industri perbaikan kapal dengan nilai investasi 2 juta dollar AS dan jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin peralatan berat berteknologi tinggi dengan investasi 200.000 dollar AS. Yang terakhir adalah PMA join venture Inggris-Singapura yang bergerak di bidang industri barang dari kulit dan kulit buatan dengan investasi 1 juta dollar AS. (gus).

Ekonomi Kepri Belum Merata

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di kuartal dua tahun ini 7,25 persen, dengan demikian target 8,0 persen sepanjang tahun 2012 diyakini tercapai. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut dinilai tidak berkualitas dan belum merata.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Batam, Uzersyah dalam kajian ekonomi regional menyebut laju pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan kedua tahun ini 7,25 persen, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang 7,63 persen. Meski demikian masih diatas rata rata pertumbuhan nasional yang 6,0 persen.

Menurutnya, faktor utama pendorong  pertumbuhan ekonomi Kepri adalah sector industri pengolahan dan sector perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan laju peningkatan tertinggi terjadi pada sector bangunan,  perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara itu, kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri masih didukung oleh Batam sebagai kawasan perdagangan dan industri, sedangkan daerah lain seperti Kabupaten Lingga, Natuna, Anambas dan Tanjung Pinang masih minim.

Gubernur Kepri, H.M Sani mengatakan, Pemerintah daerah terus mengenjot pertumbuhan ekonomi di daerah dengan cara meningkatkan anggran dan tahun 2012 ini APBD sudah mencapai 2,4 triliun rupiah. Untuk itu, fokus utama yang akan dilakukan pemerintah adalah membangun infrastruktur khususnya didaerah yang terisolir agar daerah tersebut bisa tumbuh.

“Hingga saat ini, kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi maka target 8 persen memang belum tercapai, baru 7,3 persen. Artinya, masih kurang 0,7 persen dan kami optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai,” katanya.

Pemerintah daerah juga berusaha menekan laju inflasi dengan cara mengontrol pergerakan harga sembako di pasar. Jika sebelumnya Kepri ditetapkan laju inflasi paling tinggi berkisar 4 persen, kini tingkat inflasi Kepri hanya 3,6 persen, dan tentu saja sudah bagus secara nasional.

Begitu juga dengan tingkat kemiskinan mikro yang dulunya mencapai 18 persen, kini sudah turun menjadi 12 persen, meskipun belum memenuhi target yang ditentukan yaitu 10 persen.

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi Kepri, mestinya berdampak positif pada perekonomian warga, namun faktanya jumlah pengangguran meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)  jumlah pencari kerja pada Februari mencapai 891.217 orang naik 43.220 orang dibanding Agustus 2011 yang 847.997 orang. Kemudian angka kemiskinan masih cukup tinggi berkisar 12-18 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kepri yang cukup tinggi itu juga dinilai hanya terjadi di beberapa daerah saja terutama di Batam, sedangkan daerah lain seperti Kabupaten Lingga, Natuna, Anambas dan Bintan masih tertinggal. Daerah tersebut bahkan belum memiliki infrastruktur dasar yang cukup. Bahkan ada beberapa daerah yang hingga saat ini masih terisolasi.

Ketua STISIPOL Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Drs Zamzami A Karim MA mengatakan, memang secara factual telah terjadi pertumbuhan ekonomi di Kepri namun sayangnya belum ada perkembangan yang menggembirakan terkait kesejahteraan warga. Padahal keduanya mestinya harus berjalan beriringan.

Dari catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah, seluruh pendapatan Provinsi Kepri selama semester satu 2012 hanya digunakan untuk belaja pegawai, hibah, belanja barang, belanja tak terduga dan belanja belanja lainnya. Untuk belanja tidak langsung saja yang terdiri dari belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan social, bagi hasil kepada daerah, belanja tak terduga, bantuan keuangan totalnya mencapai 1999,9 miliar rupiah selama semester satu 2012. Sedangkan belanja langsung mencapai 485,7 miliar rupiah, sehingga total pengeluaran Provinsi Kepri selama semester satu 1,45 triliun rupiah atau mencapai 61 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, realisasi pendapatan Provinsi Kepri selama semester satu 2012 hanya 1,13 triliun rupiah sehingga daerah ini tekor atau mengalami defisit sekitar 300 miliar rupiah.

Menurut Zamzami, defisit yang terjadi selama semester satu menunjukan ketidakcakapan pejabat daerah ini dalam mengelola anggaran. Terlebih anggaran yang telah direalisasikan ternyata tidak memberi dampak positif pada pertumbuhan kesejahteraan warga karena tidak ada se sen pun yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti investasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi, meskipun tinggi namun bersipat semu karena tak dirasakan warga.

 

Contohnya di Kabupaten Lingga masih ada daerah yang sama sekali belum tersentuh kebutuhan dasar dan prasarana. Bupati Lingga, H Daria mengatakan, kondisi Kabupaten Lingga saat ini terdapat isu aktual yang merupakan permasalahan yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Ada beberapa isu aktual yang mengemuka, diantaranya masih terdapatnya masyarakat miskin yang belum tersentuh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan prasarana,” katanya.

Selain di Kabupaten Lingga, infrastruktur di Kabupaten Anambas juga masih buruk. Bahkan, daerah ini sering mengalami kekurangan pasokan bahan makanan jika kondisi cuaca buruk yang menyebabkan kapal pembawa sembako tidak dapat merapat ke pulau tersebut.

Sementara itu, di Kabupaten Karimun meskipun hanya berjarak sekitar 1 jam dari Batam dan juga menjadi kawasan perdagangan serta pelabuhan bebas namun infrastruktur listrik masih sangat minim. Kekurangan listrik di daerah itu menjadi pemicu lambatnya pertumbuhan investasi karena investor yang akan masuk kuatir dengan ketersediaan pasokan listrik di daerah itu.

Pengamat Ekonomi Kepri, Romi Novriadi mengatakan, tidak meratanya dan tidak berkualitasnya penmbangunan ekonomi Kepri salah satu faktornya disebabkan tidak fokusnya pemerintah daerah dalam menentukan sector prioritas. Mestinya sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan sebagian besar mata pencarian warganya nelayan maka industri yang perlu mendapat dukungan penuh adalah perikanan.

Pemerintah daerah,  katanya sering dalam setiap kesempatan menyebut akan memprioritaskan pembangunan perikanan di Kepri tapi realisasinya tidak ada. Contohnya saja, hingga saat ini belum ada industri pengolahan ikan dan pakan ikan padahal industri tersebut sangat dibutuhkan warga yang sebagian besar adalah nelayan.

“Sudah saatnya Provinsi yang berbasiskan kelautan dan perikanan ini memiliki pabrik produksi pakan tersendiri, guna menunjang optimalisasi jumlah produksi,” katanya.

Didalam pengelolaannya, sektor perikanan dapat dikembangkan menjadi Industri yang berorientasi ekspor melalui industrialisasi dengan komoditas utama udang, kerapu, catfish dan tilapia (sejenis ikan lokal). Yakni dengan membuat pola yang menjalin kemitraan antara industri, pemerintah, perbankan dan masyarakat. (gus).

 

 

 

 

Gizi Buruk di Kepri Menguatirkan

BATAM – Kasus gizi buruk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus meningkat setiap tahun seiring minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta meningkatkan anggaran untuk program pemberian makanan tambahan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.  

Ketua Kelompok Kerja PKK Kabupaten Bintan, Ekandra Sadri mengatakan, kasus gizi buruk pada anak di Kabupaten Bintan meningkat 30 persen disbanding tahun lalu dan daerah terparah berada di Kecamatan Bintan Timur dan Teluk Bintan.

”Kami prihatin. Gizi buruk yang dialami anak-anak saat ini meningkat di Bintan,” katanya, Selasa (9/10). Untuk mengurangi kasus gizi buruk di Bintan, Pemerintah Daerah membantu memberikan asupan gizi dengan menambah makanan tambahan plus susu.

Sementara itu, di Kota Batam kasus gizi buruk masih banyak ditemui dipemukiman liar atau rumah liar. Banyaknya kasus tersebut disebabkan orang tua yang tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Batam, Arlan Yulvar mengatakan, kasus gizi buruk di Kota Batam banyak dipicu oleh penyakit infeksi dan buruknya sanitasi. Selain itu, pengetahuan orang tua tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan juga sangat minim sehingga mendorong munculnya kasus gizi buruk tersebut.

Untuk itu, Pemerintah Kota Batam menambah anggaran untuk program makanan tambahan dan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan serta perlunya menjaga sanitasi. Program tersebut difokuskan untuk daerah yang rentan yakni di kawasan pemukiman liar atau Ruli (Rumah liar).

“Meski kasus gizi buruk di Batam cenderung turun, namun jumlahnya masih cukup banyak dan penyakit ini masih menjadi prioritas pemerintah daerah untuk ditangani,” katanya. (gus).

Investor Realisasikan Investasi 26,6 Juta Dollar AS di Batam

 

BATAM – Empat perusahaan asing dan satu perusahaan dalam negeri merealisasikan rencana investasi senilai 26,6 juta dollar AS setara dengan 260 miliar rupiah pada berbagai sektor industri seperti galangan kapal dan elektronik di Kota Batam selama Agustus ini.

Direktur Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, perusahaan yang merealisasikan investasi di Batam tersebut diantaranya joint venture Singapura-Indonesia yang bergerak di bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam, dengan investasi sebesar satu juta dolar AS. Kemudian, dua penanam modal asing (PMA) Singapura di bidang industri perbaikan kapal dengan nilai investasi 2 juta dolar AS serta jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin peralatan berat berteknologi tinggi dengan investasi 200 ribu dolar AS. Lalu, join venture Inggris-Singapura yang bergerak di bidang industri barang dari kulit dan kulit buatan dengan investasi senilai satu juta dolar AS.

Sedangkan nilai investasi yang terbesar berasal dari perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang industri pembuatan dan perbaikan kapal dengan nilai investasi 22,43 juta dolar AS.

"Industri perkapalan masih menjadi salah satu bidang yang diminati investor domestik karena cukup prospektif seiring banyaknya pekerjaan galangan kapal dari Singapura yang dialihkan ke sejumlah perusahaan di Batam karena Perusahaan perkapalan di Singapura sudah Full Booking," katanya, Senin (8/10).

Direalisasikanya rencana investasi tersebut nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja dan diperkirakan akan menyerap sekitar 317 pekerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran secara nasional.

Menurut Djoko, Batam masih menjadi incaran para pebisnis asing dan lokal karena banyak fasilitas yang diberikan pemerintah seperti insentif pajak dan cukai serta ketersediaan infrastruktur yang cukup.

Selama Semester satu ini saja, katanya BP Batam mencatat realisasi investasi asing di Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Batam mencapai 112 juta dolar AS, naik sekitar 61 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Adapun investor yang menamkan modalnya antara lain , Singapura, Malaysia, Australia, Italia, India, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Philipina, Sri Langka, British Virgin Island, Belanda, Norwegia, Philipina, Inggris, Taiwan, Irlandia, Ukraina dan Korea Selatan.

Djoko optimistis hingga akhir tahun ini target untuk menjaring 100 investor asing dapat tercapai karena hingga saat ini sudah tercapai lebih dari separuh.

Kendala Lahan

Ketua Kadin Kepri, Johanes Kennedy Aritonang mengatakan, BP Batam masih belum maksimal menjaring investor asing masuk untuk menanamkan modalnya di daerah ini karena jika disbanding Malaysia dan Vietnam serta China maka Batam masih tertinggal. Padahal, pemerintah pusat sudah memberikan sejumlah fasilitas namun sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh regulator di daerah.

Salah satu kendala belum banyaknya investor asing yang menanamkan modal di batam karena kendala keterbatasan lahan. Batam saat ini mengalami krisis lahan sehingga banyak investor asing yang akan menanamkan modalnya terpaksa membatalkannya karena tidak adanya lahan. Oleh karena itu, Pemerintah pusat diminta segera mengalih fungsikan lahan di Pulau Rempang dan Galang untuk dijadikan kawasan komersil sehingga bisa dikelola oleh investor.

“Pulau Rempang dan Galang sudah dipersiapkan sejak masa BJ Habibie menjabat Ketua Otorita Batam dengan dibangunya jembatan Barelang. Dengan adanya jembatan itu maka akses untuk menuju lokasi menjadi lebih cepat,” katanya. (gus).

 

 

Petugas Bea Cukai Sita Beras Selundupan di Karimun

KARIMUN – Petugas Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau menyita sekitar 800 ton beras di perairan Karimun yang diduga akan diselundupkan ke daerah Temilahan dari Malaysia. Aksi penyelundupan yang sering terjadi di perairan Karimun tersebut telah merugikan negara miliaran rupiah.

Kepala Bidang Penindakan dan Pencegahan Bea Cukai Kepri, Ahmad Rofik mengatakan, penangkapan kapal yang membawa 800 ton beras selundupan itu dilakukan di hari yang berbeda dengan lokasi yang sama. Kapal pertama ditangkap pada 26 September yakni KM Lian Wi yang membawa 300 ton beras selundupan karena tidak dilengkapi ijin impor. Beras tersebut berasal  dari Malaysia yang akan dibawa ke Tembilahan. Kapal itu ditangkap di Perairan Pasir Selatan koordinat 02-35-30 Utara dan  101-18-20 Timur.

Lalu, kapal kedua ditangkap pada Senin (1/10) yakni KM Dede Jaya Putra yang memuat sekitar 500 ton beras dengan nilai ditaksir 1,5 miliar rupiah. Kapal itu diamankan di Perairan Bantan Tengah pada koordinat 01-47-00 Utara dan  102-21.00 Timur. Tujuan muatan kapal tersebut juga ke Tembilahan yang berasal dari Malaysia.

”Dalam kasus ini dua tersangka masing-masing nakhoda kapal berinisial Jn dari KM Dede Jaya Putra dan As dari KM Lian Wi sudah ditahan dan akan dilakukan pemeriksanaan begitupun dengan ABK dan barang bukti sudah diamankan,’’ katanya, Jumat (5/10).

Menurut Rofik, penangkapan terhadap kapal-kapal yang membawa muatan beras impor bukan baru kali ini, tetapi sudah sering terjadi. Selain beras, petugas Bea Cukai juga sering menangkap barang selundupan lainnya seperti yang terjadi beberapa hari lalu dimana petugas mengamakan KLM Cinta Damai yang membawa muatan berbahaya jenis amonium nitrat (AN) sekitar 57,5 ton asal Port Klang, Malaysia dengan tujuan Sulawesi tanpa ijin.

”Penangkapan barang berbahaya yang dapat dijadikan sebagai pupuk, bom ikan, juga patut diduga sebagai perlengkapan untuk kegiatan terorisme. Yang boleh mengimpor barang ini adalah pihak yang sudah mengantongi izin dari Mabes Polri dan Kementerian Pertahanan. Untuk itu, dalam kasus ini kita sudah koordinasi dengan Polres Karimun,’’ kata Rofik.

Modus yang digunakan para penyelundup biasanya dengan memalsukan  kemasan barang, atau dengan memalsukan dokumen pengiriman barang. Para penyelundup tersebut memanfaatkan kelemahan petugas dilapangan karena jarang dilakukan pemeriksaan. Selain itu, banyak juga penyelundup yang menyogok petugas agar barang yang akan diselundupkan bisa terkirim dengan lancar. (gus).

Batam Siapkan 9.000 Hewan Kurban

BATAM – Pemerintah Kota Batam bekerjasama dengan pengusaha lokal telah menyiapkan 2.000 ekor sapi dan 7.000 kambing untuk persediaan Hari Raya Qurban yang tinggal tiga pekan lagi. Hewan yang didatangkan dari sejumlah daerah tersebut dijual seharga 25 juta sampai 40 juta rupiah untuk sapid an 2 juta rupiah untuk kambing.

Ketua Tempat Penjualan Hewan Kurban (TPKH) Batam, Sumardi mengatakan,  tempat penangkaran hewan milik Badan pengawasan Batam di Seitamiang yang saat ini dikelolah oleh asosiasi tempat penjualan hewan kurban (TPKH) Batam telah kebanjiran order hewan kurban untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. TPKH sendiri telah mempersiapkan 9.000 hewan kurban, diantaranya 2000 ekor sapi dan 7000 ekor kambing.

“Pasokan yang tersedia saat ini, 25 persennya sudah terjual atau dipesan warga dan diantara pemesan banyak juga warga Singapura yang akan berkurban di Batam,” katanya, Kamis (4/10).

Ditambahkan, pasokan 9.000 hewan kurban tersebut belum seluruhnya tersedia di Batam karena sebagian masih dalam perjalanan dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, dipastikan satu pecan sebelum Idul Adha hewan tersebut sudah berada di batam. Hewan hewan tersebut didatangkan dari daerah, Jawa, Lampung dan Bali khususnya sapi sedangkan Kambing dari Lampung, Palembang, Jawa dan Bali.

Menurut Sumardi, jumlah hewan kurban itu memang tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meski demikian pasokan tersebut dikuatirkan kurang karena permintaan saat ini cukup tinggi. Untuk itu, pihaknya sedang mempersiapkan untuk menambah pasokan dari daerah lain.

 “Tahun lalu sapi yang kami sediakan 1500 ekor tetap kekurangan, begitu juga kambing 5000 ekor masih kurang, hewan habis order masih banyak. Sehingga tahun ini persedian kita tambahkan lagi, itupun anggota masih kuatir takut kejadian seperti tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, sapi yang dijual di Batam terdiri dari empat jenis yakni Ramos yang beratnya mencapai 1 ton, Limosin, metal dan sapi Bali. Harga yang ditawarkan berkisar 25 juta sampai 40 juta rupiah tergantung ukuran dan jenis sapi. Adapun sapi yang paling mahal adalah sapi jenis Ramos dan yang paling murah sapi Bali. (gus).

 

Memacu Pembangunan Ekonomi Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah pemekaran yang baru pada tahun 2008 dibentuk. Meski daerah baru, Anambas memiliki APBD besar mencapai 1,2 Trilliun rupiah pada tahun 2012 ini, dengan jumlah penduduk kurang dari 100 ribu jiwa atau 41 ribu orang pada tahun 2007. Bandingkan dengan Batam yang memiliki APBD hanya 1,4 Triliun rupiah tahun 2012 ini dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa.

Meski memiliki anggaran besar, namun pembangunan ekonomi Anambas masih terbelakang. Sejumlah infrastruktur dasar bahkan belum dibangun di daerah ini sehingga menjadi tugas berat bagi pemimpin daerah ini untuk mengejar ketertinggalannya. Untuk mengetahui rencana pembangunan Anambas berikut petikan wawancara dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Drs Tengku Mukhtaruddin.

Bisa anda ceritakan sedikit tentang pembentukan Anambas sebagai Kabupaten ?...

Daerah ini memiliki sejarah cukup panjang sejak masa Kolonial Belanda hingga saat bergabung dengan Provinsi Riau, hingga pada akhirnya melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 terbentuklah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Ditambah dengan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 dengan cakupan wilayah administrasi Desa Air Asuk, Desa Air Sena dan Desa Teluk Siantan.

Meski baru terbentuk, namun ABPD Anambas cukup besar lantas apa rencana anda ?..

Ya memang benar, kami baru mendapat kabar bahwa DPRD Kabupaten Anambas telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) perubahan 2012 pada (3/10) sebesar 1,151 triliun rupiah, bertambah 34,2 milliar rupiah dari APBD murni Anambas 2012 1,117 triliun rupiah.

Tentu dengan anggaran yang cukup besar tersebut kami akan memacu lebih kencang pembangunan ekonomi di daerah ini, terutama infrastruktur dan pembangunan ekonomi rakyat.

Apa Fokus pembangunan yang anda rencanakan ?...

Anambas merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masuk dalam program Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Untuk itu, kami bersinergi dengan Pemerintah Pusat guna merencanakan pembangunan di daerah ini. Salah satu aspek penting membangun Anambas adalah dengan memberikan dukungan teknologi untuk potensi lokal yakni sector maritime atau perikanan.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian untuk membangun daerah ini yakni energi, food dan water. Ketiga hal ini harus direncanakan dengan baik dan bersifat sustainable. Untuk itu kami bekerjasama dengan BPPT untuk memberikan asistensi agar rencana yang disusun bisa dijalankan.

Apa daya tarik yang dimiliki Anambas ?..

Sebagai daerah Kepulauan tentu saja Anambas kaya dengan sumber perikanan dan daerah ini juga kaya dengan hasil tambang yakni minyak dan gas sepertihalnya Natuna. Selain itu, sector Pariwisata juga akan menjadi andalan perekonomian Anambas kedepannya.

Kualitas obyek wisata Anambas tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia seperti Bali, hanya saja belum digali secara optimal. Untuk itu, kami segera membangun infrastruktur dan mengelola sejumlah obyek wisata yang potensial untuk dijual ke turis domestic maupun asing. Kami juga akan menjadikan daerah ini sebagai kota perikanan karena melimpahnya sumber daya laut. Untuk itu, kami akan mengandeng swasta membangun industri pengolahan ikan dan saya optimistis akan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di sector itu karena melimpahnya bahan baku. (gus).

Industri di Batam Lumpuh

BATAM – Sejumlah kawasan industri di Kota Batam yang berada di Muka Kuning, Tanjung Uncang dan Kabil lumpuh akibat aksi mogok ribuan buruh. Aksi mogok buruh dilakukan bersamaan dengan peringatan hari buruh nasional yang menuntut penghapusan outsourcing, menuntut pemberlakuan UU BPJS pada Januari 2014, dan Iuran buruh ditanggung pengusaha, serta menolak upah murah dan upah kelompok usaha diberlakukan sesuai SK Walikota Batam Tahun 2011.

Aksi buruh di Batam yang mogok kerja dan turun ke jalan pada Rabu (3/10) dimulai sejak pagi hari pukul 06.00 WIB. Ribuan buruh bergerak dari kawasan industri di Muka Kuning, Tanjung Uncang dan Kabil serta Batam Centre menuju kantor DPRD dan Walikota Batam. Meski aksi unjuk rasa diikuti sekitar 10 ribu buruh namun pantauan dilapangan aksi berlangsung tertib.

Kordinator Garda Metal FSPMI, Suprapto mengatakan, aksi buruh kali ini menuntut empat hal yakni penghapusan outsourcing, menuntut pemberlakuan UU BPJS pada Januari 2014, dan Iuran buruh ditanggung pengusaha, serta menolak upah murah dan upah kelompok usaha diberlakukan sesuai SK Walikota Batam Tahun 2011.

Walikota Batam Ahmad Dahlan yang menemui pengunjuk rasa mengatakan, akan menerima dan memenuhi semua tuntutan buruh walau harus menunggu kepastian revisi Kepmenaketrans terkait outsourching. Meski demikian,  Dahlan menegaskan untuk Batam, hanya ada lima pekerjaan yang bisa dioutsorchingkan yakni katering, sekuriti, cleaning service dan perminyakan.

Selain itu, Dahlan juga menegaskan semua komponen kebutuhan hidup layak sekitar 60 item sesuai aturan tetap dihitung untuk penentuan UMK nanti. Terkait pengawasan, Dahlan juga janjikan akan turun langsung bersama pihak serikat mengawasi ketenegakerjaan di perusahaan-perusahaan.

Setelah mendapat respon dari Walikota Batam, Para buruh merasa puas dan para pengunjuk rasa membubarkan diri.

Meski unjuk rasa hanya berlangsung setengah hari, namun kegiatna itu telah melumpuhkan aktivitas produksi di puluhan perusahaan yang berada di kawasan industri Batamindo, Tanjung Uncang dan Kabil. Para buruh yang sedianya bekerja, pagi itu tidak melakukan aktivitas kerja sehingga produksi terhenti.

Pantauan Koran ini di Kawasan Industri Batamindo, Panbil, Tanjung Uncang dan Kabil yang biasanya sejak pagi sudah dipenuhi buruh yang akan bekerja terlihat lengang pada pagi Rabu kemarin. Para buruh yang akan bekerja diminta untuk ikut unjuk rasa oleh aktivitas buruh lainnya.

Ketua Apindo Batam, OK Simatupang mengatakan, dalam negara demokrasi seperti Indonesia kegiatan Demonstrasi atau unjuk rasa di perbolehkan, tapi jangan sampai aksi tersebut berlangsung anarkis dan merusak. Selain itu, buruh yang tidak bersedia ikut unjuk rasa mestinya jangan dihalangi.

“Unjuk rasa boleh asal tidak anarkis dan para buruh juga harus memikirkan perusahaan yang tidak bisa produksi kalau aksi terus dilakukan, dan hal itu tentu saja sangat merugikan banyak pihak,” katanya. (gus).

 

Anggaran Sektor Pertanian Idealnya Rp200 Triliun

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menjelaskan, Sektor pertanian Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup pelik mulai dari minimnya infrastruktur, kurangnya keberpihakan pemerintah, persoalan tata niaga, persoalan lahan dan kurangnya produktivitas petani karena harga jual yang rendah.

Menurut Enny, Setelah Pak Harto sebagai Presiden RI tidak lagi menjabat, praktis pemerintah setelah itu kurang member perhatian pada sector pertanian. Itu bisa dilihat dari minimnya infrastruktur pertanian yang dibangun seperti sarana irigasi bahkan infrastruktur yang ada tidak dirawat. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani menjadi lebih besar dari biasanya karena mereka harus mengusahakan sendiri irigasi untuk mengaliri kebun atau sawahnya.

Setelah berproduksi, Petani masih menghadapi persoalan lain yakni harga jual yang rendah dan kadang malah dibawah biaya produksi yang menyebabkan petani harus merugi. Padahal, sepertihalnya Thailand dan Jepang, Pemerintah mestinya bisa member subsidi dengan cara membeli produksi pertanian diatas harga pasar. Dengan demikian, petani bisa mendapatkan keuntungan sehingga lebih bersemangat untuk produksi selanjutnya.

Yang ada saat ini, petani menjadi kurang bergairah dalam berproduksi karena harga jual rendah sehingga nilai tukar petani (NTP) menjadi rendah menyebabkan petani menderita kerugian. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang terlalu tergantung pada Impor. Hampir sebagian kebutuhan pangan dalam negeri di Impor sehingga harga produksi di dalam negeri tertekan dan petani merugi.

Pemerintah mestinya menghentikan kebijakan impor dan membenahi industri pertanian dengan cara menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sector pertanian.

“Idealnya anggaran untuk sector pertanian 200  Triliun rupiah, saat ini baru 20 Triliun rupiah. Dengan anggaran yang besar tersebut, Pemerintah bisa membenahi infrastruktur dan member insentif yang cukup pada petani,” katanya kepada Koran Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut Enny, Keberpihakan pemerintah di sector pertanian sudah saatnya dilakukan dan hal itu tentu saja tidak menyalahi aturan di WTO karena negara lain juga melakukan hal yang sama sehingga pemerintah tidak perlu takut pada WTO.

“Harus ada Goodwill yang kuat dari pemerintah untuk membenahi sector pertanian agar negara ini tidak lagi tergantung pada impor,” katanya.

Persoalan lain yang juga harus dibenahi pemerintah adalah persoalan lahan. Petani Indonesia umumnya memiliki lahan yang kecil dan bahkan banyak dari mereka hanya menjadi petani penggarap alias tidak memiliki lahan. Untuk itu, Land Reform atau reformasi agrarian harus dikebut dan harus ada keberpihakan pemerintah pada petani.

Pemerintah saat ini juga diminta untuk meneruskan program pertanian masa lalu yang dinilai berhasil yang menjadikan Indonesia bisa berswasembada. Misalnya program Koperasi Lumbung Dewa dan Kredit Usaha Tani yang cukup ampuh meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selain itu, pemerintah juga sudah saatnya mengoptimalkan lahan pertanian di Pulau Jawa karena infrastrukturnya sudh tersedia. (gus).

 

Sensasi Belanja Tas Impor di Batam

Selain dikenal sebagai kota indsutri,  Batam juga terkenal sebagai surga belanja tas wanita. Berbagai tas dari sejumlah merek terkenal dunia ada di Kota ini seperti LV, Aigner, Gucci dan lainnya.

Untuk mendapatkan tas impor merek terkenal tersebut bisa diperoleh di pusat belanja tas Batam daerah Nagoya. Di tempat itu hampir semua jenis dan merek ternama dijual, namun pembeli harus berhati hati membelinya karena jika salah malah mendapat barang tiruan.

“Kawasan Nagoya ini sudah lama dikenal sebagai pusat jualan tas merek terkenal selain itu juga dijual arloji dan parfum dan sebagian besar pembelinya berasal dari Jakarta serta daerah lain di Indonesia,” kata salah seorang pedagang di Nagoya, Chici, Sabtu (29/9).

Menurutnya, untuk mendapatkan tas tas tersebut selain datang langsung ke toko, banyak pengusaha di Batam juga telah menjual tasnya dengan sistem online atau melalui internet. Dengan system tersebut, masyarakat dari berbagai daerah bisa langsung memesan tas yang diinginkan selanjutnya tas akan dikirim.

Terkait dengan model tas yang sedang diburu konsumen, Chici mengatakan saat ini sedang trend tas yang simple buatan Eropa seperti merek LV dan Gucci. Harga tasnya diatas 2 juta rupiah tergantung kualitas ada yang KW 1 dan ada yang KW 2. Namun, tas dari China dengan warna warna cerah juga banyak diburu konsumen.

Menurutnya, selera konsumen untuk tas sulit ditebak, karena banyak konsumen yang justru ingin membeli tas yang berbeda dengan yang lain atau yang tidak pasaran. Selain itu, konsumen biasanya sangat teliti membeli tas yang diinginkan karena harga jual tasnya juga cukup tinggi sehingga mereka harus mencari tas yang bener bener sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk konsumen dengan kelompok usia yang sudah lanjut atau 40 tahun keatas biasanya membeli tas yang klasik dengan warga gelap, dan biasanya merek yang di buru adalah Gucci serta LV. Sedangkan konsumen dengan kelompok usia muda biasanya membeli tas yang lebih simple dari berbagai merek ternama seperti Aigner.

Menurut Chici, tren mode tas yang disukai konsumen biasanya sangat tergantung dari iklan atau promosi yang dikeluarkan produk tersebut.  Jika promosinya gencar biasanya konsumen akan mengincar produk tersebut.

Selain tas impor, banyak juga konsumen yang membeli tas produksi dalam negeri, hanya saja merek yang ditawarkan belum dikenal sehingga konsumen hanya membeli modelnya saja. Jika model yang ditawarkan menarik maka biasanya mereka membeli tas tersebut.  

Salah seorang pembeli asal Jakarta, Thia mengatakan dia selalu menyempatkan diri untuk belanja tas setiap berkunjung ke Batam. Selain tas Thia juga selalu membeli arloji dan parfum karena harga yang ditawarkan cukup murah jika disbanding dengan harga jual di Jakarta.

Namun, untuk membeli barang tersebut harus hati hati karena banyak pedagang yang menjual produk kelas dua atau produk tiruan yang sulit dibedakan antara asli dan palsu. Untuk itu sebelum membeli harus diteliti betul apakah barang tersebut asli atau palsu. Pedagang sendiri umumnya tidak akan memberitahukan barang yang dijualnya tersebut apakah asli atau palsu. (gus).