Anggaran Sektor Pertanian Idealnya Rp200 Triliun

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menjelaskan, Sektor pertanian Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup pelik mulai dari minimnya infrastruktur, kurangnya keberpihakan pemerintah, persoalan tata niaga, persoalan lahan dan kurangnya produktivitas petani karena harga jual yang rendah.

Menurut Enny, Setelah Pak Harto sebagai Presiden RI tidak lagi menjabat, praktis pemerintah setelah itu kurang member perhatian pada sector pertanian. Itu bisa dilihat dari minimnya infrastruktur pertanian yang dibangun seperti sarana irigasi bahkan infrastruktur yang ada tidak dirawat. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani menjadi lebih besar dari biasanya karena mereka harus mengusahakan sendiri irigasi untuk mengaliri kebun atau sawahnya.

Setelah berproduksi, Petani masih menghadapi persoalan lain yakni harga jual yang rendah dan kadang malah dibawah biaya produksi yang menyebabkan petani harus merugi. Padahal, sepertihalnya Thailand dan Jepang, Pemerintah mestinya bisa member subsidi dengan cara membeli produksi pertanian diatas harga pasar. Dengan demikian, petani bisa mendapatkan keuntungan sehingga lebih bersemangat untuk produksi selanjutnya.

Yang ada saat ini, petani menjadi kurang bergairah dalam berproduksi karena harga jual rendah sehingga nilai tukar petani (NTP) menjadi rendah menyebabkan petani menderita kerugian. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang terlalu tergantung pada Impor. Hampir sebagian kebutuhan pangan dalam negeri di Impor sehingga harga produksi di dalam negeri tertekan dan petani merugi.

Pemerintah mestinya menghentikan kebijakan impor dan membenahi industri pertanian dengan cara menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sector pertanian.

“Idealnya anggaran untuk sector pertanian 200  Triliun rupiah, saat ini baru 20 Triliun rupiah. Dengan anggaran yang besar tersebut, Pemerintah bisa membenahi infrastruktur dan member insentif yang cukup pada petani,” katanya kepada Koran Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut Enny, Keberpihakan pemerintah di sector pertanian sudah saatnya dilakukan dan hal itu tentu saja tidak menyalahi aturan di WTO karena negara lain juga melakukan hal yang sama sehingga pemerintah tidak perlu takut pada WTO.

“Harus ada Goodwill yang kuat dari pemerintah untuk membenahi sector pertanian agar negara ini tidak lagi tergantung pada impor,” katanya.

Persoalan lain yang juga harus dibenahi pemerintah adalah persoalan lahan. Petani Indonesia umumnya memiliki lahan yang kecil dan bahkan banyak dari mereka hanya menjadi petani penggarap alias tidak memiliki lahan. Untuk itu, Land Reform atau reformasi agrarian harus dikebut dan harus ada keberpihakan pemerintah pada petani.

Pemerintah saat ini juga diminta untuk meneruskan program pertanian masa lalu yang dinilai berhasil yang menjadikan Indonesia bisa berswasembada. Misalnya program Koperasi Lumbung Dewa dan Kredit Usaha Tani yang cukup ampuh meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selain itu, pemerintah juga sudah saatnya mengoptimalkan lahan pertanian di Pulau Jawa karena infrastrukturnya sudh tersedia. (gus).