BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan agar segera dibangun jembatan dari Batam ke Singapura untuk membuka akses lalu lintas yang lebih luas dan efisien guna mendorong pertumbuhan investasi di Kepri.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri, Johanes Kennedy mengatakan, saat ini telah terjadi persaingan yang cukup tinggi antar kawasan FTZ dan kawasan industry di sejumlah negara Asia untuk memperebutkan investor. Kondisi itu harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah dengan membangun daya saing yang lebih tinggi seperti membangun jembatan Batam-Singapura untuk meningkatkan investasi di Kepri.
“Sulit bagi kawasan FTZ BBK untuk menawarkan investasi jika belum siap dari segi infrastruktur, birokrasi dan regulasi,” katanya, Kamis (22/3).
Kawasan Industri Iskandar di Johor Malaysia saat ini memiliki tiga akses dari Singapura yakni melalui laut, darat dan udara. Kawasan FTZ Malaysia tersebut juga didukung oleh dua perusahaan raksasa, yaitu Tamasek Holding dan Hosanah. Regulator di kawasan FTZ Malaysia juga member insentif yang sangat besar kepada calon investor. Oleh karenanya, kawasan industry Johor menjadi tumbuh lebih cepat dibanding Batam meskipun pada awalnya mereka belajar dari Batam.
Sementara itu, kondisi Batam saat ini kebalikan dari kawasan industry Iskandar Johor. Batam hingga saat ini belum mendapatkan investor besar dipicu berbagai alasan seperti birokrasi, regulasi dan ketersediaan lahan.
Oleh karena itu, pembangunan jembatan Batam- Singapura dinilai menjadi penting untuk menerobos halangan itu, sebab jika akses lalu lintas darat terbuka antara Batam dan Singapura maka akan semakin banyak warga dan investor Singapura yang berkunjung ke Batam.
Menurut Johanes, Singapura memiliki andil cukup besar bagi pertumbuhan investasi di Batam. Pada saat ini saja 75 persen perusahaan yang beroperasi di Batam berasal dari Singapura dan nilai investasi tertinggi juga berasal dari Singapura.
"Kita tidak bisa jadikan Singapura sebagai saingan, tetapi harus digandeng. Saat ini 75 persen investasi di Kepri dari Singapura. Karena itu, kita perlu membuka akses lebih besar di samping mempersiapkan strategi jangka panjang lainnya," kata Johanes.
Sementara itu, Anggota DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan kondisi FTZ Batam, Bintan dan Karimun perlu perjuangan lebih lanjut. Pemerintah pusat dinilai masih setengah hati memberikan keleluasaan kepada kawasan yang seharusnya istimewa ini.
Disebutkan Harry, dari segi pendanaan, Batam hanya mendapatkan 148 miiar rupiah dari APBN. Angka itu jauh dari dana yang diberikan untuk kawasan Sabang yang juga memiliki status FTZ yaitu 400 miliar sampai 500 miliar rupiah .
Dengan dana yang terbatas tersebut, sulit bagi pemerintah di daerah untuk membangun infrastruktur yang handal. Padahal, infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk menjaring investor asing agar mau menanamkan modalnya disuatu daerah. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar