Selasa, 27 Maret 2012

Mutu Pendidikan di Batam Dinilai Rendah

BATAM - Indeks Capaian Mutu Pendidikan (ICMP) kota Batam tahun 2011 sebesar 0,22 masuk dalam kategori rendah, ironisnya biaya pendidikan di kota ini termasuk yang paling tinggi di tanah air.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Beibel Effendi mengatakan, berdasarkan survei ICMP atau Indeks Capaian Mutu Pendidikan tahun 2011 maka kualitas pendidikan di Kota Batam termasuk terendah di tanah air dengan skor 0,22. Penilaian itu didasari atas kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang semuanya diukur dengan ujian sekolah, nasional dan uji kompetensi.

“Kondisi yang cukup aneh terjadi di Batam, kualitas pendidikannya rendah tapi biaya pendidikan di kota ini relatif tinggi dibanding kota lain di tanah air,” katanya, akhir pekan lalu.

Dijelaskan, pemerintah setiap tahun melalukan standarisasi mutu pendidikan dan pada tahun 2011 telah dilakukan penentuan standar mutu pendidikan terhadap 68 sekolah tingkat dasar atau SD, 26 tingkat SMP dan 9 tingkat SMA/SMK di Batam. Penilaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan materi dan tingkat kompetensi.

Dari penilaian terhadap delapan standar SNP yang dilakukan, katanya skor ICMP kota Batam 0,22, lebih rendah dibanding skor daerah Indragiri Hilir yang 0,40. Padahal, pertumbuhan ekonomi di Batam lebih tinggi dibanding Indragiri Hilir sehingga mestinya kualitas pendidikannya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonominya.

“Kondisi pendidikan di Batam bisa di umpamakan, biaya tinggi namun kualitasnya rendah. Ini hendaknya menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kota Batam,” kata Effendi.

Untuk itu, Batam perlu penguatan kebijakan, seperti memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan SMP yang nilai indeks kumulatifnya rendah. Kemudian mengembangkan dan memperkuat standard yang memiliki nilai rendah, terutama standard isi dan proses.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menyebut salah satu persoalan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah terhadap mutu pendidikan di Batam diantaranya Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dinilai membuat guru dan siswa tidak kreatif. Selain itu, perlu peningkatan jumlah pengawas sekolah karena saat ini perbandingan jumlah pengawas dengan tempat yang harus di awasi tidak seimbang, karena satu pengawas bertugas untuk 12 sekolah. Sertifikasi guru juga harus diperhatikan.

"LKS membuat anak tidak kreatif. Otaknya menyempit. Makanya di negara maju, LKS tidak digunakan lagi,"
katanya.

Pemerintah kota Batam, katanya harus segera membuat terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini, karena jika kualitas pendidikan rendah akan berpengaruh terhadap kualitas murid yang merupakan generasi muda di daerah ini. Jika kualitas pemuda di batam rendah maka sudah pasti tidak dapat bersaing dengan pemuda di kota lain terlebih pemuda di negara tetangga Singapura dan Malaysia.

Kondisi tersebut bisa berdampak buruk terhadap pertumbuhan industry di Batam karena sebagai kawasan industri, Batam membutuhkan tenaga kerja terampil yang berkualitas, jika pendidikan di kota ini tidak mampu menghasilkan generasi muda atau pekerja yang terampil maka investor asing yang akan membuka pabriknya di daerah ini akan kesulitan mendapat pekerja. (gus).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar