Selasa, 27 Maret 2012

Pengembangan Daerah Perbatasan di Kepri Belum Berjalan

BATAM – Pengembangan sejumlah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum berjalan maksimal meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan dana sejumlah 179,23 miliar rupiah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Kepri, Aida Ismeth mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri mestinya sudah memiliki program yang jelas terkait pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan. Pasalnya, pemerintah pusat telah mengucurkan dana pengembangan daerah perbatasan sejumlah 179,23 miliar rupiah untuk mendukung program tersebut.

"Dana pengembangan perbatasan yang telah dikucurkan pemerintah harus digunakan secara efisien, tepat guna dan produktif," katanya, Senin (20/2).
Menurutnya, dana pengembangan perbatasan harus benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Seperti menyediakan sarana transportasi, membangun sekolah dan peningkatan ekonomi masyarakat dan membangun sektor pendidikan.

Sesuai rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, katanya, maka dana pengembangan daerah perbatasan harus dipiroritaskan untuk lima agenda utama. Yakni penerapan dan penegasan batas wilayah negara serta peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Kemudian untuk pengembangan ekonomi kawasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan penguatan kelembagaan.

“Dana pengembangan perbatasan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Pusat terhadap daerah sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan wilayah perbatasan,” katanya.

Salah satu program yang juga perlu diprioritaskan adalah menyelesaikan batas wilayah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang selama ini sering menjadi konflik antar negara.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Provinsi Kepri, Buralimar mengatakan, pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan membutuhkan keseriusan dan dukungan dari seluruh pihak. Dukungan dari lembaga harus diwujudkan secara nyata dengan tidak mengembangkan ego sektoral masing-masing instansi.

“Hambatan terbesar dalam mengurus wilayah perbatasan sampai saat ini, adalah persoalan ego sektoral antar berbagai instansi yang masih ada,” katanya.

BNPP Provinsi Kepri sendiri selalu berupaya mengajak semua instansi yang terlibat untuk duduk bersama membahas persoalan perbatasan. Karena membangun perbatasan, tidak bisa dari satu aspek saja, melainkan meliputi hampir seluruh aspek lain. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sampai perekonomian.

Prioritas pembangunan wilayah perbatasan pada tahun ini, kata Buralimar akan di fokuskan di Kabupaten Natuna, yakni Kecamatan Bunguran Timur. Dengan alokasi anggaran yang dikucurkan sejumlah 150 miliar rupiah.

Selanjutnya pada tahun 2013, lokasi prioritas akan berpindah ke Belakangpadang di Kota Batam, Bintan Pesisir di Kabupaten Bintan, Tebing di Karimun, Serasan Timur dan Pulau Laut di Natuna, serta Jemaja Timur di Kabupaten Anambas. Pada 2014, baru berpindah lagi ke Nongsa, Bulang dan Batuampar di Batam, Teluk Sebong, Bintan Utara dan Tambelan di Kabupaten Bintan, Kundur, Meral, dan Moro di Kabupaten Karimun.

Untuk wilayah Natuna, lokasi prioritas yang akan dibangun adalah Bunguran Utara dan Bunguran Barat serta Midai. Sementara untuk Kabupaten Anambas, akan meliputi Siantan dan Palmatak. (gus).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar