Pembangunan Kelautan Harus Ditempatkan Sebagai Mainstream Pembangunan Ekonomi Nasional

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, pembangunan kelautan harus ditempatkan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo yang juga ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia pada puncak peringatan Hari Nusantara tahun 2011 yang dilaksanakan di Kota Dumai, Propinsi Riau hari ini (13/12). Sharif menyebut bahwa sumber-sumber ekonomi kelautan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. "Laut dengan segala potensi dan kekayaannya dapat dijadikan sebagai pilar utama penopang ekonomi nasional sekaligus sebagai primover", ujarnya.

Lebih lanjut Sharif menuturkan bahwa industrialisasi perikanan merupakan salah satu kebijakan kelautan yang pro rakyat. Kebijakan ini menggunakan pendekatan kawasan industri berbasis ekonomi kerakyatan sehingga hasil pembangunan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar menjadi hal vital untuk terus ditingkatkan bersama dengan penguatan pertahanan di wilayah tersebut. Kedua aspek ini menjadi sarana menjaga dan penyatuan kembali wilayah NKRI.

Pelaksanaan Hari Nusantara tahun ini mengangkat tema "melalui peringatan Hari Nusantara kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dengan meningkatkan kemampuan pertahanan dalam rangka menuju negara maritim" dengan ketua pelaksana nasional adalah Menteri Pertahanan. Dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara, Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bahari dan bangsa maritim. "Laut harus menjadi masa depan bangsa", ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menekankan pentingnya perubahan cara pandang, dari orientasi daratan (continental oriented) ke orientasi lautan (ocean oriented). Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, ke depan harus dibangun sistem transportasi yang handal dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. "Peningkatan kekuatan pertahanan negara harus dilakukan untuk melindungi aset bangsa dan mengawal NKRI dari ancaman luar. Untuk itu, pemahaman mengenai wawasan nusantara harus terus dikembangkan", ujarnya.

Puncak acara Hari Nusantara kali ini dimeriahkan dengan Pameran Industri Pertahanan Dalam Negeri, UKM dan Industri Lokal, Demonstrasi Mengatasi Perompakan di Laut, Sailing Pass (Parade Kapal) dan Fly Pass Pesawat TNI dan Polri serta kapal lainnya. Untuk Sailing Pass juga akan diikuti oleh Kapal Angkatan Laut Malaysia dan Singapura.

Sebelumnya, peringatan Hari Nusantara 2011 juga disemarakan dengan aneka kegiatan, antara lain Seminar Kemaritiman “World Oceans Day”, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Festival Olahraga Perairan, Bakti Sosial TNI AL Surya Baskara Jaya, Lintas Nusantara Remaja Pemuda Bahari, Sail Wakatobi Belitong, Seminar Kebangsaan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan, Pameran, The 2nd Indonesia Blue Revolution 2011, Lomba Masak Serba Ikan, Latsitardanus yang dan diikuti 1500 orang dari Taruna Akademi TNI, kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa, Gerakan Bersih Laut secara serempak di 300 pelabuhan seluruh Indonesia dan Latihan Gabungan TNI Tingkat Batalyon 2011 di perairan Selat Malaka dengan melibatkan tiga matra TNI dengan melibatkan operasi lintas udara, operasi amphibi, dan operasi darat lanjutan yang melibatkan 3000 prajurit TNI dengan alutsista yang terdiri dari 9 Kapal Perang Republik Indonesia, 17 Pesawat Udara dan 17 Kendaraan Tempur.

Peringatan Hari Nusantara jatuh setiap tanggal 13 Desember dan mulai diperingati sejak tahun 1999. Secara resmi Hari Nusantara telah ditetapkan Pemerintah melalui Keppres No.126/2001. Penetapkan tanggal Harnus merujuk pada pernyataan Perdana Menteri H. Djuanda yang disampaikan pada tanggal 13 Desember 1957, pernyataan ini selanjutnya dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. Dalam Deklarasi tersebut, Indonesia berhasil menambah luas teritorial kita menjadi 12 mil dan Zone Economic Exclusive, yaitu bagian perairan internasional namun Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya serta Landas Kontinen sejauh 300 mil.

Deklarasi Djuanda merupakan dasar bagi Indonesia menjadi Negara Kepulauan (archipelagic state) guna mewujudkan konsep Wawasan Nusantara NKRI. Peringatan Hari Nusantara ini harus menjadi spirit untuk mencegah disintegrasi bangsa dan menjaga serta membangun NKRI menjadi lebih baik. Penyelenggaraan peringatan Hari Nusantara ini dilaksanakan setiap tahun dan pelaksanaannya digilir dari daerah Indonesia Barat ke wilayah Indonesia Timur. Untuk tahun depan, tahun 2012 Peringatan Hari Nusantara akan digelar di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Ketua Panitia Nasional adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.