Pabrik Baru Semen Indonesia di Rembang Siap Dibangun

REMBANG - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memantapkan sejumlah langkah untuk merealisasikan pembangunan pabrik baru yang berkapasitas 3 juta ton semen per tahun di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada hari ini Sabtu (16/2/2013), Perseroan melakukan prosesi Penyiapan Lahan Tambang yang dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Bupati Rembang M. Salim.

Dalam kesempatan ini perseroan memberikan bantuan sebanyak 4000 paket sembako yang setiap paketnya terdiri atas 5 kilogram beras, 1 kilogram gula, 5 bungkus mie instan, sebuah selimut.

Paket Sembako tersebut diberikan kepada 7 Desa di Kecamatan Gunem Yakni : Pasucen, Timbrangan, Suntri, Dowan, Tegaldowo, Kajar dan Desa Jatisari Kecamatan Sale. Selain itu perseroan juga memberikan bantuan kepada Balai Desa Tegaldowo senilai Rp 160 Juta dan Desa Kadiwono senilai Rp 150 Juta, sehingga total pemberian senilai Rp 800 Juta Rupiah.

Dwi menuturkan “Pemberian bantuan sembako melalui program CSR ini sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat sekitar karena meningkatnya kinerja perseroan tak luput dari dukungan masyarakat sekitar”. 

Selain itu pada Jumat (15/2/2013) dalam rangka Tasyakuran juga digelar pagelaran wayang kulit oleh Dalang Purboasmoro dengan lakon Bangun Candi Sapto Argo. ”Pementasan wayang tersebut merupakan simbol bahwa dalam operasi bisnisnya, perseroan senantiasa berupaya membangun harmoni dengan kultur masyarakat setempat, sehingga tercipta satu pemahaman bersama antara perusahaan dan masyarakat,” ujar Direktur Utama Semen Indonesia, Dwi Soetjipto.

Dwi menuturkan, saat ini perseroan telah menuntaskan pengadaan lahan seluas sekitar 200 hektar dengan kemampuan tambang setara deposit 30 tahun. Perseroan saat ini tengah memproses tukar-menukar kawasan hutan di Rembang dalam skema pinjam pakai yang mengharuskan Semen Indonesia menyiapkan lahan yang siap dihutankan sebagai ganti dari wilayah hutan yang akan digunakan untuk kepentingan produksi perseroan..

”Kami terus berkoordinasi dan meminta pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM serta Kementerian Kehutanan sebagai otoritas kehutanan. Kami selalu taat pada aturan yang menunjukkan setiap investasi perseroan adalah investasi yang bertanggung jawab,” kata Dwi.

Selain lahan, perseroan juga telah melakukan proses pengadaan peralatan utama pabrik baru tersebut. Lebih dari 85 persen proporsi material pabrik ditunjang oleh peralatan-peralatan yang dihasilkan di dalam negeri (local equipment). Konstruksi sipil, pemasangan mesin dan peralatan, serta elektrikal dan instrumentasi dari pabrik ini 100 persen akan dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri dengan nilai investasi mencapai Rp 3,7 triliun.

”Sebagaimana pabrik-pabrik kami terbaru lainnya, pabrik Rembang ini juga dikerjakan secara swakelola. Pabrik ini tidak hanya menjadi kebanggaan Grup Semen Indonesia, tapi juga menjadi kebanggaan nasional karena menjadi bukti bahwa industri manufaktur, permesinan, dan konstruksi lokal telah mampu mewujudkan pabrik berkelas dunia,” kata Dwi.

”Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kami akan terus mendorong penggunaan energi alternatif biomass seperti sekam padi, serbuk gergaji, cocopeat, dan limbah tembakau untuk menggantikan sebagian batubara,” terang Dwi.

Konstruksi pabrik akan dimulai pada kuartal pertama 2013 sampai kuartal pertama 2016 yang melibatkan sekitar 3.500 tenaga kerja proyek. Commissioning pabrik ditargetkan pada awal 2016. ”Kami targetkan pabrik sudah bisa beroperasi penuh mulai kuartal ketiga 2016,” ujar Dwi.

Dengan tambahan pabrik baru di Rembang, Sumatera Barat serta pabrik-pabrik baru lainnya, kelompok perusahaan semen terbesar di Indonesia ini akan mempunyai kapasitas 36,5 juta ton per tahun pada 2016. ”Peningkatan kapasitas produksi dilakukan secara terukur merupakan salah satu strategi perseroan untuk mempertahankan posisi market leader di industri semen nasional. Peningkatan kapasitas produksi juga sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan memenuhi permintaan semen yang terus meningkat,” ujar Dwi.

Terkait kinerja, sepanjang 2012, perseroan mampu menjual 22,5 juta ton semen, meningkat 14,7 persen dibanding realisasi penjualan 2011 sebesar 19,6 juta ton. Pertumbuhan penjualan Semen Indonesia mampu melampaui rata-rata pertumbuhan industri semen secara nasional yang hanya 14,5 persen.

 

Hingga September 2012, Semen Indonesia membukukan pendapatan sebesar Rp 13,677 triliun, meningkat 17,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2011. Kinerja menggembirakan tersebut membuat laba bersih perseroan hingga September 2012 melonjak 22,8 persen menjadi Rp 3,38 triliun. Adapun kinerja hingga Desember 2012 saat ini masih dalam tahap audit. (gus)

Perairan Natuna Dilintasi Kapal Perang Asing

NATUNA – Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diketahui sering dilintasi kapal perang dari negara lain seiring meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan antar sejumlah negara memperebutkan Pulau Sparatly. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di perairan tersebut guna menjaga kedaulatan negara.

Kepala Bakesbanglinmaspol Pemkab Anambas, Baharuddin Thalib mengatakan, kapal-kapal perang negara asing diduga sering melintas di Perairan Natuna, namun tidak terpantau disebabkan kekurangan sarana dan personil. Untuk itu pemerintah pusat harus memperketat pengawasannya dan tidak menganggap sepele hal tersebut karena bisa menganggu kedaulatan NKRI.

“Seringnya kapal asing melintasi di perairan Natuna menunjukan bahwa perairan Natuna memiliki nilai geopolitik yang sangat tinggi karena letaknya sangat strategis,” katanya, Senin (18/2).

Baharuddin kuatir jika Pemerintah tidak segera meningkatkan penjagaan dan pengawasan di perairan Natuna bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan negara lain, karena banyak negara yang bisa mengklaim wilayah tersebut menjadi milik mereka.

Sebelumnya, kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate dan satu tanker minyak pernah memasuki kawasan alur perairan Pulau Laut dan Pulau Subi di Kabupaten Natuna dan keberadaan kapal tersebut terlacak monitor Satuan Radar 212 TNI-AU di Batam.

TNI AU langsung berkoordinasi dengan TNI AL Ranai dengan menerbangkan pesawat cassa TNI-AL untuk mengintai keenam kapal perang AS tersebut.  Hasilnya, keenam kapal dengan persenjataan lengkap dan serba otomatis itu berjalan beriringan di perairan Indonesia.

Tanpa melakukan tindakan apa pun, pesawat pengintai TNI AL terus memantau pergerakan iring-iringan kapal perang Amerika Serikat itu. Setelah tiga jam mengintai, tanpa disadari sebuah helikopter puma AS mendekati pesawat pengintai tersebut. Sempat terjadi perdebatan. Namun, tidak berlangsung lama karena perlahan-lahan iring-iringan kapal perang AS itu menjauh dari perairan Indonesia.

Dari hasil pengintaian tersebut diperoleh data bahwa iring-iringan kapal perang AS terdiri atas kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate, satu tanker minyak. Kapal induk USS Ronald Reagan itu mengangkut puluhan pesawat tempur.

Kejadian melintasnya kapal perang Amerika di perairan Natuna, kata Baharuddin akan terjadi lagi jika pemerintah mengabaikan pengawasan dan penjagaan di perairan tersebut.

Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli mengatakan, aparat TNI senantiasa menjaga kedaulatan NKRI termasuk di perairan Natuna. Namun keterbatasan sarana dan personil menjadi masalah dalam menjalankan tugas tersebut. Meski demikian, wilayah Natuna hingga saat ini masih dalam keadaan aman dan terkendali serta belum ada gejolak ataupun tekanan dari negara asing.

"Saya pastikan Natuna ini masih sangat aman dan sangat terkendali, karena selama ini kan kita tahu bersama belum ada gejolak maupun tekanan yang berasal dari luar,” katanya.

Ditambahkan, meski perairan Natuna sering dijadikan lintasan kapal perang asing namun hingga saat ini belum ada klaim sepihak dari negara lain yang mengakui perairan tersebut miliknya. Meski demikian, pengawasan dan penjagaan harus tetap ditingkatkan. Untuk itu, diharapkan TNI dapat menambah personil dan sarana untuk menjaga perairan Natuna yang cukup luas tersebut.

“Walaupun itu hanya sekedar isu, tapi kita semua mesti mengambil pelajaran seraya berbenah diri dengan cara membangun kekuatan baik  ekonomi, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar kuat untuk menghadapi gejolak yang datang dari luar,” katanya. (gus).

 

Kepri Butuh 6100 Polisi Baru

TANJUNG PINANG – Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) diketahui hanya memiliki 3.900 polisi, padahal idealnya daerah ini butuh 10 ribu personil sehingga masih kekurangan sekitar 6.100 polisi. Untuk itu, Polda Kepri membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi polisi.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri AKBP Hartono mengatakan, rata-rata persentase personil yang ada di seluruh jajaran di Polda Kepri masih kurang, mulai dari direktorat yang ada di Polda hingga ke tingkat Satuan di Polresta atau Polres. Jumlah personil saat ini sekitar 3900 an anggota dan idealnya 10 ribu personel. Untuk memenuhi jumlah personel yang ideal, pihak Polda Kepulauan Riau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemuda Pemudi Warga Kepulauan Riau untuk dididik menjadi Brigadir Polri.

"Tanggal 2 Maret mendatang akan dibuka penerimaan Brigadir Polisi TA.2013 dengan jumlah kuota 17 ribu orang seluruh Indonesia," katanya, Jumat (15/2).

Dari 17 ribu perwira yang dibutuhkan tersebut, terdiri dari 500 Orang Polwan dan 16.500 Pria yang nantinya akan ditempatkan dibeberapa kesatuan. Sebanyak 4250 orang diantaranya akan ditempatkan di Brigadir Brimob dan 12.250 orang di Brigadir Dalmas.

Dijelaskan, untuk mekanisme tahapan pemeriksaan atau ujian, calon harus melakukan Registrasi Online melalui Website www.penerimaan.polri.go.I'd. Selanjutnya, setelah mendapatkan ID Registrasi calon datang sendiri ketempat pendaftaran yang telah ditunjuk dengan membawa syarat administrasi. Tempat pendaftaran terbuka dan disiapkan jaringan Komputer, tempat pendaftaran dipasang spanduk bertuliskan MASUK POLISI TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

“calon yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan toleransi, itu penting untuk mewujudkan penerimaan Brigadir Polri yang transparan, Akuntabel dan Humanis,” katanya.

Panitia membentuk Tim pengawas Internal dan pengawas Eksternal yang terdiri dari DIKNAS, Ikatan Dokter, Ikatan Sarjana Psikologi, Akademi, Guru Olah raga, Tokoh Masyarakat / Adat, LSM dan Media Massa. Guna memonitor pelaksanaan dan penyeleksian secara ketat. (gus).

Ribuan Mobil Bekas Singapura Beredar di Batam

BATAM – Pemerintah Kota Batam berencana melarang penjualan mobil bekas asal Singapura seiring banyaknya jumlah mobil bekas asal negara itu yang beroperasi di Batam mencapai ribuan unit. Itu perlu dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang terus meningkat.

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, kondisi jalanan di Kota Batam sudah sangat mengkhawatirkan akibat kemacetan dijalan raya, terutama dalam waktu-waktu sibuk. Itu disebabkan banyaknya jumlah kendaraan roda empat khususnya mobil bekas Singapura yang beredar di Batam. Hal tersebut bisa terjadi karena harga mobil bekas Singapur relative murah sehingga banyak warga Batam yang membelinya.

"Setidaknya ada sembilan hal yang akan dilakukan Pemko Batam guna mengantasi pengendalian dan peredaran kendaraan di Kota Batam, salah satunya mengeluarkan atau melarang penjualan mobil bekas Singapura," katanya, Rabu (13/2).

Jika usulan mengeluarkan mobil ex-Singapura dari Batam terjadi, maka mobil-mobil tersebut akan didistribusikan ke wilayah FTZ lain, seperti Karimun dan Bintan.

Sementara itu, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Kepri AKBP Andri SIK, MH mengatakan, jumlah kendaraan roda empat atau mobil bekas Singapura yang beredar di Batam mencapai ribuan kendaraan dan yang baru terdata sekitar 42.162 unit.

Kepolisian sendiri berupaya untuk membatasi peredaran mobil bekas Singapura dengan cara mengeluarkan aturan pendaftaran seluruh mobil bekas Singapura yang masih bernomor polisi serie X untuk dirubah menjadi serie Z.

“Hingga saat ini, dari 42.162 mobil bekas atau rekondisi asal Singapura dengan seri X yang beredar di Batam, baru 67 persen yang telah melakukan registrasi untuk dialihkan ke serie Z. artinya masih 13.988 unit lagi yang belum didaftarkan,” katanya.

Meski diwajibkan untuk didaftar ulang, kata Andri tidak semua mobil bekas Singapura bisa didaftarkan karena harus dilengkapi dengan dokumen dan kondisi kendaraan juga harus dalam kondisi baik.

“Kepolisian Daerah (Polda) Kepri telah menolak proses pendaftaran (registrasi) sekitar 30 persen dari 42 ribu unit mobil berplat X yang masuk ke Batam dari Singapura karena dokumen kepemilikannya tidak terdaftar di database Samsat maupun di Bea dan Cukai,” katanya. (gus).

Pantai Lagoi Tercemar Limbah Minyak

BINTAN – Kawasan wisata utama di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Pantai Lagoi tercemar puluhan ton limbah minyak hitam atau sludge oil yang dibuang kapal tangker di perairan internasional lalu hanyut di sekitar perairan Kepri. Akibatnya, ratusan turis asing yang menginap di sejumlah resort mempersingkat waktu liburnya di Lagoi.

Direktur Operasional Nirwana Garden and Resort Lagoi, Arya mengatakan, Kasus pencemaran pantai di Lagoi selalu terjadi setiap tahun ketika angin musim utara yang membawa limbah dari perairan internasional ke laut Kepri. Akibatnya, banyak limbah seperti limbah sludge oil yang dibuang puluhan kapal tangker dari Singapura hanyut di sekitar perairan Kepri termasuk pantai Lagoi.

“Pencemaran pantai lagoi menyebabkan banyak tamu atau turis asing yang komplain karena tidak dapat menikmati pantai akibatnya sebagian wisatawan memperpendek masa tinggalnya dan memilih  check out lebih awal. Ini  memberikan dampak yang tidak baik terhadap wajah wisata Bintan ke depannya jika tidak ada tindakan nyata dari semua stake holder," katanya, Selasa (12/2).

Ditambahkan, daerah Lagoi sangat mengandalkan pendapatanya dari industri pariwisata dan wisata utamanya adalah pantai, sehingga jika pantai rusak atau tercemar maka akan mematikan industri pariwisata di Lagoi, Kabupaten Bintan.

Menurut Arya, limbah sludge oil berupa minyak hitam tersebut terdampar di pantai saat air laut surut dan menyebabkan pasir pantai menjadi tercemar. Untuk saat ini, limbah minyak yang datang tidak dalam kantong-kantong seperti beberapa tahun yang lalu, tapi berupa cairan dan ini sangat menyulitkan karena minyak-minyak tersebut meresap kedalam pasir dan menyebabkan pasir menjadi berbau dan berwarna hitam.

Sebagai langkah awal, untuk mengatasi pencemaran tersebut, manajemen hotel dan resort di Lagoi sudah mengerahkan seluruh karyawan untuk membersihkan pantai dan hasilnya terdapat 20 ton limbah minyak yang saat ini sudah disimpan sebagai barang bukti.

Selain mencemari pantai, dampak dari limbah minyak tersebut juga telah merusak ekosistem khususnya terumbu-terumbu karang yang ada di sekitar pantai tersebut. Selain itu, nelayan lokal juga tidak dapat mencari ikan.

Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan, kasus pencemaran pantai di Lagoi selalu terjadi setiap tahun dan belum ada tindakan nyata dari Pemerintah Daerah padahal isu tersebut berpotensi mematikan sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah karena industri pariwisata sebagai sektor andalan terpukul.

Untuk itu, Pemerintah pusat harus turun tangan menyelesaikan kasus limbah minyak hitam yang mencemari kawasan pariwisata di Bintan Resort Lagoi karena penyelesainya harus dilakukan lintas negara (government to government), tidak bisa diselesaikan oleh  pemerintah daerah.

“Kamu sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta terkait limbah minyak hitam yang diduga berasal dari negara tetangga yang muncul setiap musim utara dan pihak Kementerian menyarankan agar diselesaikan antar negara,” katanya.

Dikatakan, limbah minyak hitam tersebut datang ke perairan Bintan setiap musim utara dan jumlahnya cukup banyak. Hal itu harus menjadi menjadi perhatian serius stake holder yang ada di Bintan dan harus ada kordinasi untuk mencari penyelesainya.

“Pemkab Bintan harus melakukan koordinasi dengan TNI AL, Polair dan KPLP untuk melaksanakan operasi gabungan dalam menjaga laut Bintan dari pencemaran limbah tersebut,” katanya.

Lamen juga meminta Pemerintah Singapura untuk mewajibkan setiap kapal yang memasuki negaranya harus dalam keadaan bersih, sebab dikuatirkan jika dalam keadaan kotor maka saat membersihkan kapalnya sengaja dilakukan saat musim angin utara yang ketika itu arus air laut menuju ke Bintan, sehingga perairan Singapura bebas dari pencemaran. (gus).

 

Pemko Batam Bagikan 21 Ribu Obat Kaki Gajah

BATAM – Pemerintah Kota Batam membagikan secara gratis 21 ribu obat Diethyl Carbamazine Citrate (DEC) dan Albendazole atau obat untuk menyembuhkan penyakit kaki gajah (Filariasis) kepada warga Batam, seiring ditetapkanya Batam sebagai daerah endemis dipicu banyaknya warga yang menderita penyakit tersebut.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, pemberian obat secara masal tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementrian Kesehatan dalam rangka pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan. Program tersebut akan dilakukan selama empat tahun berturut turut dengan anggaran dari APBD.

“Batam harus bebas penyakit kaki gajah pada tahun 2020, untuk itu sejak sekarang pemberian obat pencegah penyakit tersebut sudah diberikan kepada warga yang potensial terkena penyakit tersebut,” katanya, Senin (11/2).

Direktur pengendalian penyakit menular, Andi Muhadir mengatakan, seharusnya Batam sudah harus bebas penyakit kaki gajah pada 2018 namun diperkirakan baru bisa terlaksana 2020. Hingga saat ini sudah ada sekitar 14 warga Batam yang menderita penyakit kaki gajah dan jumlahnya akan terus bertambah seiring prilaku masyarakat yang kurang peduli untuk menjaga kebersihan.

“Setiap orang dapat terjangkit penyakit filariasis dengan seribu atau tiga ribu kali gigitan nyamuk yang sebelumnya telah menggigit tubuh dari orang yang terjangkit sebelumnya,” katanya.

Oleh karena itu, Pemko Batam gencar melakukan sosialisasi tentang penyakit kaki gajah agar masyarakat peduli untuk menjaga kebersihan. Selain itu juga diberikan obat pencegahan secara gratis kepada Warga Batam, namun bagi ibu hamil dan menyusui dilarang mengonsumsi obat tersebut. (gus).

Batam Akan Dimekarkan Menjadi 20 Kecamatan

BATAM – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan dimekarkan menjadi 20 Kecamatan dari 12 Kecamatan saat ini untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah terutama kawasan hinterland yang masih jauh tertinggal di banding Batam daratan.

Wakil Walikota Batam, Rudi mengatakan,  saat ini Pemerintah Kota Batam sedang menunggu pembahasan anggaran untuk realisasi penambahan 8 Kecamatan baru. Jika usulan tersebut terealisasi maka Batam akan memiliki 20 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada saat ini.

“Kecamatan baru nantinya banyak di daerah pulau atau Hinterland sehingga dengan adanya kecamatan baru tersebut pembangunan ekonomi di kawasan Hinterland bisa dipercepat,” katanya, Sabtu (9/2).

Menurut Rudi, luasnya teritorial satu kecamatan saat ini mempersulit pelayanan kepada masyarakat, akibatnya kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat rendah. Contohnya Kecamatan Batam Kota, kecamatan Sagulung dan Kecamatan Batuaji yang wilayah teritorialnya sangat luas. Kondisi itu menyebabkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan menjadi sulit karena selain jumlah aparat terbatas, letak kantor pemerintah juga cukup jauh.

Selain luasnya wilayah per kecamatan, penambahan kecamatan ini sudah layak seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Hampir semua kecamatan di Mainland sudah memili warga lebih dari 100ribu. Kalau tidak dimekarkan maka pelayanan dari pemerintah tidak akan maksimal. Meski demikian Rudi belum bisa menyebutkan kecamatan mana saja yang akan dimekarkan.

“Kalau kecamatan mana saja yang dimekarkan belum saya jawab. Tapi perlu saya ulangi Batam butuh delapan kecamatan baru, dan mungkin akan segera terealisasi, tunggu anggarannya saja,” kata Rudi. (gus).