APBD Batam 2013 Senilai Rp1.6 Triliun

DPRD Kota Batam telah mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2013 sejumlah 1,6 triliun rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang 1,4 triliun rupiah. Sebagian besar alokasi anggaran masih digunakan untuk belanja pegawai sehingga akan sangat sulit bagi Batam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dana investasi.

Koordinator Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Batam, Aris Hardi Halim mengatakan, Dewan telah bersidang dan mensahkan APBD Kota Batam tahun 2013 sejumlah 1,6 triliun rupiah dan sebagian besar masih digunakan untuk belanja pegawai, bahkan alokasinya dinaikan 15 persen dari 700 miliar rupiah menjadi 960 miliar rupiah dipicu naiknya angka UMK (Upah Minimum Kota).

Ketua lembaga swadaya masyarakat Barelang, Yusril mengatakan ada dua persoalan APBD Batam yang selalu terjadi setiap tahunnya yakni tidak adanya akuntabilitas dan besarnya biaya untuk belanja pegawai. Mestinya, pemerintah kota Batam lebih memprioritaskan belanja modal dan investasi untuk memperoleh pendapatan sebab Batam bukanlah daerah penghasil minyak dan gas atau sumber daya alam lainnya. Batam, kata dia hanya mengandalkan pendapatanya dari sektor jasa dan perdagangan sehingga investasi harus ditingkatkan. Selain itu, akuntabilitas penggunaan keuangan daerah juga harus ditingkatkan untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Senada dengan Yusril, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepri, Ir Cahya mengatakan, Pemerintah daerah mestinya memiliki strategi mencari pendapatan selain menarik pajak dari warga dan pengusaha. Pasalnya, penarikan pajak hanya membebani warga terlebih pelayanan yang diberikan pemerintaha masih minim.

“Selama ini pemerintah daerah kelihatan hanya memiliki satu strategi untuk memperoleh pendapatan yakni dengan menarik pajak, padahal masih banyak cara untuk mencari dana,” katanya.

Selain itu, alokasi anggaran untuk investasi mestinya diperbesar bukan belanja pegawai yang justru diperbesar, sebab sampai saat ini investasi dari pemerintah masih dibutuhkan untuk memancing masuknya investor asing. Investasi yang dimaksud bisa dengan membangun infrastruktur yang layak dan membangun sumber daya manusia yang handal supaya birokrasi lebih efisien.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, Kota Batam tidak memiliki sumber daya alam sehingga pendapatannya hanya mengandalkan dari sektor jasa seperti pajak dan retribusi. Oleh karenanya pendapatan yang diterima sangat terbatas sehingga pemerintah harus fokus mendanai rencana kerjanya. Untuk menentukan rencana kerja, Pemko Batam senantiasa berlandaskan pada persoalan strategis untuk dicarikan solusinya. Persoalan strategis saat ini pertama, masalah pertambahan penduduk dan tingginya tingkat urbanisasi ke Batam.

Persoalan kedua, Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional sehingga sehingga infrastruktur yang dibangun harus berstandar internasional. Ketiga, fungsi Batam sebagai daerah transshipment atau alih kapal belum tergarap dengan baik. Keempat, masalah keterbatasan lahan dan kelima infrastruktur dan transportasi harus dibenahi untuk mencegah kemacetan yang parah pada 2025 mendatang.

Selain persoalan tersebut, Pemerintah Kota Batam juga masih harus menghadapi persoalan kesehatan, pendidikan dan kemiskinan serta pengangguran. Persoalan itu harus dicarikan solusinya sehingga akan menyedot banyak anggaran pada tahun depan. (gus).