Soal Perekonomian China

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF),  Enny Sri Hartati mengatakan, pertumbuhan ekonomi China saat ini merupakan salah satu yang tercepat di dunia dan langkah pemerintah transisi yang akan melipatgandakan pertumbuhanya akan memicu pertumbuhan ekonomi global. Langkah tersebut, sebenarnya bisa ditiru pemerintah Indonesia asalkan pemerintah saat ini mau merubah kebijakannya.

Contohnya soal kebijakan industri, selama ini industri dalam negeri tidak efisien disebabkan sebagian besar bahan baku masih di impor sedangkan China tidak tergantung pada impor. Untuk mengurangi impor bahan baku, maka pemerintah harus memberdayakan potensi ekonomi yang ada untuk mendukung industri.

“Pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung hanya terjadi di Kota sedangkan ekonomi desa tidak bertumbuh dan potensi ekonomi desa seperti sumber daya alam serta sumber daya manusia hanya digunakan untuk mendukung pertumbuhan kota dan minim sekali pengembalianya ke desa,” kata Enny, Minggu (18/11).

Transpormasi ekonomi daerah juga dinilai keliru karena cenderung merubah sector agraris menjadi industri, padahal sebenarnya transportasi diartikan untuk mengubah cara tradisional menjadi modern. Potensi ekonomi yang dimiliki desa tidak perlu dirubah tetapi cara pengelolaanya yang harus dirubah menjadi lebih modern agar produksinya meningkat, dengan demikian bahan baku tersedia untuk industri sehingga impor bisa dikurangi.

Untuk melakukan transpormasi di desa maka, Pemerintah Pusat harus memiliki keinginan politik yang kuat membangun desa. Caranya dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun sarana jalan dan listrik atau infrastruktur. Jika sarana tersebut cukup tersedia maka mobilitas penduduk dan tata niaga hasil pertanian bisa lebih lancar sehingga kebutuhan bahan baku di kota bisa di suffort dari desa bukan di impor.

“Selama ini tata niaga buruk karena infrastruktur buruk, akibatnya produk hortikultura dari Sukabumi misalnya sulit dan lama sampai ke Jakarta dan sebaliknya produk hortikultura dari China justru lebih cepat sampai ke Jakarta,” kata Enny.

Untuk membangun infrastruktur tersebut pemerintah harus memiliki anggaran yang cukup dan selama ini dengan APBN lebih dari 1000 triliun mestinya pemerintah pusat memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur namun sayangnya anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif seperti membayar bunga utang obligasi rekap.

Pemerintah disarankan untuk menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap karena menurut Enny, selama ini kondisi perbankan di tanah air sudah cukup baik dan sehat dilihat dari indicator perbankan yang ada.

“Pemerintah mestinya membantu sector yang sakit dan selama ini perbankan sudah dinyatakan sehat dari indicator yang ada seperti NPL dan LDR serta jumlah asset serta keuntungan yang diperoleh bank. Untuk itu pembayaran bunga obligasi rekap mestinya dihentikan dan Pemerintah berkonsentrasi lagi pada sector yang sakit yakni sector pertanian,” kata Enny. (gus)