Infrastruktur di Natuna Masih Dikeluhkan

NATUNA – Puluhan kepala desa di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Natuna mengeluhkan minimnya infrastruktur di daerah mereka, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna terbesar di Provinsi Kepri yakni 1,6 triliun rupiah tahun 2013 ini.

Wakil Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Natuna, Yohanis mengatakan, Kabupaten Natuna memiliki anggaran pendapatan dan belanja yang paling besar dari seluruh kota dan Kabupaten di Provinsi Kepri yakni 1,6 triliun rupiah pada tahun ini. Ironisnya, kondisi infrastruktur di sebagian besar wilayah Natuna masih sangat minim seperti jalan, air bersih, listrik dan lainnya.

“Sangat disayangkan, Natuna sebagai daerah penghasil minyak dan gas utama di Indonesia dengan APBD yang cukup besar namun infrastrukturnya masih sangat minim,” katanya, Rabu (30/1).

Ditambahkan, pada tahun 2011 lalu, Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Natuna diminta untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja prioritas desa (RKPDesa). Hal itu dalam rangka peningkatan kinerja desa dan sebagai bahan rujukan desa dalam menentukan arah pembangunan desa selama lima tahun kedepan. Tetapi nyatanya setelah rencana disusun, sampai saat ini tidak ada program yang direalisasikan oleh Pemkab Natuna.

Oleh karena itu, BKAD Natuna mempertanyakan komitmen Pemerintah daerah dalam membangun Natuna dan mempertanyakan besaran  alokasi  anggaran  sestiap kecamatan yang diperuntukan bagi pembangunan desa dan kecamatan tahun anggaran 2013.

“Setiap tahun anggota DPRD selalu mengadakan reses dengan mengunjungi sejumlah daerah dan masyarakat menyampaikan aspirasinya, namun tidak ada aspirasi yang direalisasikan,” katanya.

Ketua DPRD Natuna Hadi Candra meminta kepada seluruh kepala desa untuk bersabar, karena  pembahasan anggaran pembangunan tidak serta merta bisa diploting secara bebas. Ada aturan yang mengatur dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pernyataan sikap sejumlah Kepala Desa di Natuna harus di tanggapi terlebih dahulu oleh pihak eksekutif.

"Saya tidak bisa mengatakan panjang lebar tentang apa yang disampaikan rekan-rekan kepala desa, karena saya tidak ingin ada pihak yang disalahkan, jadi supaya tanya jawab ini menemui jalan keluar, maka saya mengundang bakap kepala desa hadir kembali pada hari kamis. Dalam rapat tersebut saya akan mengundang bapak Bupati Natuna guna menjelaskan kenapa anggaran desa tidak ada peningkatan," kata Candra.

Dijelaskan, dalam pembahasan APBD, DPRD tidak bisa mengacu satu persatu RPJMdesa, karena PJMDesa itu sudah tercantum di usulan TAPD (tim anggaran perencana daerah), namun DPRD mengacu kepada RPJM Daerah.

Menurut dia, tidak hanya pembangunan desa yang menjadi prioritas, tetapi DPRD dan Pemkab juga punya prioritas pembangunan yang mesti dilaksanakan, seperti pembangunan incluve civil (bandara sipil), water front city, gedung DPRD, pasar moderen, pembangunan pabrik tapioka serta pabrik kelapa sawit. Beberapa program tersebut harus segera diselesaikan karena menjadi program prioritas Pemda Natuna. (gus).