Batam Harus Kurangi Ketergantungan Impor Produk Pertanian

BATAM – Pemerintah pusat diminta mulai membatasi impor produk pertanian di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, seiring tingginya ketergantungan impor produk pertanian khususnya hortikultura. Itu perlu dilakukan untuk memberi kesempatan petani lokal memasarkan produknya.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan kota Batam, Suhartini mengatakan, sudah sejak lama kebutuhan produk pertanian di Batam selalu dipasok dari luar negeri karena pasokan dari daerah terbatas. Itu perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga Batam. Sementara itu, produksi yang dihasilkan petani lokal masih belum mencukupi untuk kebutuhan warga yang setiap tahun terus meningkat.

“Kementrian Pertanian sebenarnya sudah melarang impor produk hortikultura di Batam dengan tidak memasukan pelabuhan Batam sebagai pelabuhan yang boleh mengimpor produk hortikultura namun hal itu mendapat kecaman dari berbagai kalangan karena selama ini ketergantungan produk hortikultura impor sangat tinggi dan sampai saat ini Batam akhirnya masih diperbolehkan impor produk hortikultura,” katanya, Selasa (22/1).

Jika Batam tidak diperbolehkan mengimpor produk pertanian seperti sayuran, buah buahan atau produk perikanan seperti ikan lele dan lainnya maka selalu terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Kementrian Pertanian beberapa waktu lalu yang melarang Batam untuk mengimpor produk hortikultura mendapat kecaman dari berbagai pihak di Batam.

"Tadinya Batam memang tidak boleh jadi pintu masuk produk hortikultura, tapi setelah diperjuangkan oleh pemerintah dan pihak lainnya diperbolehkan, dengan catatan harus mendapat ijin atau rekomendasi dari Kementrian Pertanian,” katanya.

Data dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam), realisasi impor produk hortikultura 2012 cukup tinggi dan setiap tahunya cenderung meningkat. Impor tertinggi terjadi pada produk kedelai yang mencapai 7.715.880 kilogram pertahun, disusul bawang merah 7.294.704 kilogram, apel 4.134.711 kilogram, bawang putih 3.725.624 kilogram.

Kemudian, impor wortel sepanjang tahun 2012 sebanyak 3.561.174 kilogram, kentang 3.260.733 kilogram, kacang tanah 2.599.968 kilogram, kentang beku 1.927.861 kilogram, jahe 1.600.745 kilogram, jeruk mandarin 1.555.322 kilogram, pir 1.453.648 kilogram, bawang bombai 1.236.896 kilogram, brokoli 935.070 kilogram, cabai kering 886.181 kilogram, kelengkeng 856.305 kilogram, kubis 625.648 kilogram dan aneka jenis sayuran serta produk pertanian lainya.

Kepala Bidang Pertanian Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, Iik Betty S menambahkan, jumlah impor produk pertanian tahun 2013 ini diperkirakan lebih tinggi disbanding tahun 2012 seiring bertambahnya jumlah penduduk Batam dan meningkatnya pendapatan masyarakat dipicu peningkatan UMK.

“Kebutuhan kedelai impor di 2013 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2012 lalu seiring meningkatnya jumlah penduduk Batam dan bertambahnya UKM (usaha kecil dan menengah) pembuatan tahu dan tempe serta usaha lainnya yang menggunakan bahan baku kedelai,” katanya.

 Sementara itu, Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin ketika dikonfirmasi Koran Jakarta mengatakan, kebijakan impor produk pertanian yang dilakukan pemerintah dinilai keliru karena hanya akan menambah masalah baru, yakni masalah produksi dalam negeri yang belum terpecahkan dan menghalangi target pemerintah untuk swasembada pangan.

"Jika anda ingin memanen, maka anda harus menanam, bukan dengan mengimpor,” katanya.

Menurut Bustanil, Pemerintah harus memberikan solusi fundamental agar negara ini lebih berdikari disektor pertanian, dan itu bisa dilakukan karena Indonesia punya potensi. Untuk mereaslisasikanya hanya dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah didukung dengan kebijakan dan anggaran. Contohnya, kebijakan bea impor kedelai nol persen yang diterapkan pemerintah untuk menanggulangi lonjakan harga kedelai hanya akan menimbulkan masalah baru.

Bea impor nol agar pabrik tahu dan tukang tahu tidak ribut, tapi masalahnya belum selesai. Kenaikan harga terjadi karena produksi kedelai lokal yang rendah sehingga seharusnya pemerintah mencari solusi dalam mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri. (gus).