Tingkatkan Daya Saing Daerah Perbatasan

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diibaratkan sebagai halaman depan nusantara karena memiliki banyak pulau yang berhadapan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Ironisnya, sebagai halaman depan daerah ini tidak dirawat dan dijaga dengan baik.

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km persegi dan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil. Daerah itu juga berada di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia yakni selat malaka.

Kondisi demikian menjadikan Kepri sebagai halaman depan Bangsa Indonesia yang mestinya dijaga dan dirawat dengan baik sebab jika tidak dijaga maka potensi terjadinya tindakan kriminal seperti trafficking, penyelundupan, perompakan kapal dan lainnya sangat mungkin terjadi. Daerah ini juga perlu dirawat dengan baik dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonominya karena Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi.

Faktanya banyak daerah atau pulau di Kepri yang berhadapan langsung dengan negara tetangga masih minim infrastruktur bahkan banyak dari pulau tersebut belum tersentuh oleh pembangunan, belum memiliki nama dan tidak ada akses transportasi untuk menjangkau pulau tersebut, bahkan sejumlah pulau nyaris tenggelam seperti Pulau Batu Berantai dan Pulai Putri yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kepri, Buralimar mengatakan, meski sebagai halaman depan bangsa Indonesia namun kondisi sejumlah daerah di perbatasan sangat memilukan karena hampir semua sektor seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak berjalan dan kondisinya sangat terbelakang, terlebih infrastruktur kurang tersedia.

Oleh karenanya langkah pemerintah pusat membentuk Badan Pengelola Perbatasan yang salah satu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan sangatlah tepat, sebab Pemerintah mengalokasikan sejumlah dana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Kepri sendiri mendapat anggaran sekitar 179,23 miliar rupiah pada tahun ini untuk pengembangan daerah perbatasan.

“Kepri memiliki lebih dari 19 pulau terluar yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam dan seluruh pulau tersebut kondisinya memprihatinkan karena masih minim infrastruktur dan kondisi demikian sangat terbalik dibanding dengan kondisi di Singapura atau Malaysia,” kata

Buralimar.

Jika merujuk pada UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka  kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya.   Oleh karena itu, untuk pengembanganya perlu dilakukan dengan mengubah arah kebijakan dari orientasi ke dalam (inward looking) sebagai wilayah pertahanan, menjadi ke luar (outward looking), yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan dan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian.

Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, perlu ada fokus agenda atau program untuk pengembangan wilayah perbatasan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan telah memiliki sejumlah program untuk mengembangkan daerah perbatasan, terutama di sejumlah pulau-pulau terluar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Menurut dia, isu perbatasan merupakan isu strategis bagi dimensi sosial ekonomi kelautan dan perikanan, sehingga kajian penelitian sosial ekonomi juga sangat berperan penting sebagai akselerator pengelolaan dan pemanfatan potensi kelautan dan perikanan, serta peningkatan taraf kehidupan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan berkelanjutan maka diperlukan upaya memperkuat kemampuan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berakar pada keberagaman budaya dan ekonomi serta kemampuan teknologi dan inovasi.

“KKP berencana membangun fasilitas sarana dan prasarana berupa terminal transit kapal ("transit anchorage area") sebagai salah satu upaya percepatan pengembangan ekonomi di salah satu pulau terluar yaitu Pulau Nipah di Kepri,” kata Cicip.

Rencana pembangunan terminal transit kapal akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak swasta, sehingga diharapkan dapat meningkatkan manfaat keekonomian. Melalui percepatan pengembangan Pulau Nipah yang dipadupadankan antara kawasan pertahanan dan kawasan ekonomi maka diharapkan bisa menjadi zona ekonomi sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fahrial mengatakan, sulit meningkatkan daya saing perekonomian daerah perbatasan di Kepri jika tidak ada kemauan politik yang kuat dari Pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di kawasan itu. Untuk saat ini, kemauan politik tersebut belum tampak karena alokasi anggaran untuk pengembangan wilayah perbatasan saja sangat minim yakni hanya 5 miliar rupiah untuk tahun 2013. Padahal ada 19 pulau terluar di Kepri yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dan lainnya.

"Kebutuhan pembangunan di daerah perbatasan lebih dari yang sudah dianggarkan sekarang. Saya tak terlalu puas dengan alokasi anggaran untuk perbatasan saat ini. Karena nilainya terlalu minim, apa yang bisa dibuat dengan alokasi anggaran yang hanya berjumlah 5 miliar rupiah setahun," kata Sukri.

Sukri berharap, Pemprov Kepri dan pemerintah pusat memberi perhatian khusus pada wilayah perbatasan. Karena pembangunan daerah perbatasan saat ini sudah mendesak untuk dilakukan sebagai etalase dari Indonesia maupun Provinsi Kepri di mata dunia luar.

Dikatakan, pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain harus diperhatikan serius. Terutama pulau yang sudah dihuni oleh nelayan maupun petani. Para nelayan dan petani tersebut tidak kalah pentingnya dengan tentara yang ditempatkan untuk menjaga wilayah perbatasan.

"Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan belum menikmati fasilitas listrik dan air bersih. Mereka adalah pejuang pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan. Kalau pulau-pulau terluar sudah ditempati nelayan dan petani maka negara lain tidak akan berani mencaploknya," kata Sukri.(gus).