Produk Domestik Harus Dilindungi

 

BATAM – Pemerintah diminta melindungi sejumlah produk lokal dari gempuran produk impor untuk menyelamatkan industri dalam negeri dan perekonomian nasional, seiring makin maraknya peredaran produk impor di pasaran.

 

Wakil Ketua Kadin Kepri Alfan Suhaeri mengatakan, meskipun Indonesia menjadi anggota WTO (World trade organization) tidak semestinya member keleluasan secara penuh pada produk impor untuk menguasai pasar dalam negeri. Sebab sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat saja melakukan tindakan pengamanan atau Safeguards terhadap produk dalam negeri mereka sendiri. Untuk itu, Pemerintah harus menerapkan hal yang sama untuk melindungi produk lokal.

 

“Dengan adanya Safeguards maka secara tidak langsung bisa menghadang laju produk impor yang masuk ke dalam negeri khususnya ke Kepri. Baik dalam bentuk barang konsumsi maupun untuk keperluan industri manufaktur di kawasan industri.” Katanya, Kamis (19/7).

 

Alfian mencontohkan, saat ini terdapat sekitar 20 industri pipa lokal yang memproduksi pipa untuk industri penunjang migas di Provinsi Kepri. Produk pipa baja produksi lokal tersebut sulit bersaing dengan pipa baja dari China karena harga pipa baja dari China relatif murah disebabkan pemerintah China member subsidi terhadap industry mereka.

 

Jika pemerintah tidak segera melindungi produk pipa baja lokal tersebut, maka dikuatirkan industry pipa baja nasional akan bangkrut dan pada akhirnya akan memberhentikan pekerjanya sehingga akan meningkatkan angka pengangguran.

 

Wakil Ketua Komite Pengamatan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementarian Perdagangan Taufik Mamppaenre disela acara sosialisasi tindakan pengamanan perdagangan di Batam kemarin mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah menerapkan tindakan pengamanan terhadap beberapa produk nasional sepertihalnya yang dilakukan negara lain.

Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan bahwa selama tahun 1995-2011 ada 30 negara di dunia yang melakukan tindakan pengamanan untuk memproteksi kepentingan nasional masing-masing negara dari perdagangan yang tidak fair dan selama periode tersebut
terdapat 108 tindakan pengamanan yang diimplementasikan. India dan Turki merupakan negara yang terbanyak menerapkan, dengan 12 tindakan, dan Indonesia mengikuti dengan 10
tindakan, Cile menerapkan 7 tindakan, sementara Amerika Serikat dan Filipina masing-masing dengan 6 tindakan.

 

Kesepuluh produk impor yang dilindungi pemerintah RI antara lain, keramik, paku, kawat bindrat, kawat seng, tali kawat baja, benang, kain tenun dari kapas, serta terpal atau awning atau kerai matahari.

 

Menurut Taufik, bentuk Safeguards yang diberlakukan pemerintah adalah dengan menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap 10 produk tersebut yang dianggap mengganggu produksi dalam negeri sepanjang 2004 sampai Juni 2012.

"'Safeguards' adalah suatu instrumen yang dapat digunakan oleh setiap negara anggota WTO untuk mengamankan produsen dalam negeri dari akibat yang ditimbulkan oleh kenaikan impor," katanya.

 

Jumlah produk yang bisa dilindungi bisa bertambah jika produsen dalam negeri memberi pengaduan merasa dirugikan atas peredaran produk impor. Berdasarkan aduan itu maka KPPI melakukan penyelidikan apakah kerugian serius yang diderita produsen dalam negeri memang diakibatkan oleh kenaikan volume impor.

Taufik mengatakan, sepanjang 2004 sampai Juni 2012, KPPI menangani 28 aduan dari produsen dalam negeri. Aduan tersebut masih sedang diteliti dan bilamana terbukti kenaikan impor adalah merupakan penyebab kerugian yang dialami produsen dalam negeri, maka KPPI merekomendasikan agar pemerintah mengambil tindakan pengamanan berupa tambahan tarif bea impor atau pembatasan jumlah produk impor.

Sementara itu, dari kasus-kasus pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPPI maka terdapat enam aduan yang ditutup karena tidak memiliki hubungan klausal antara kerugian dan lonjakan impor, kemudian delapan yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti dan tiga yang dalam proses penyelidikan. (gus).