Secara
geografis, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 96 persen laut dan hanya 4
persen daratan. Oleh karenanya perekonomian Kepri mestinya ditopang oleh sumber
daya laut yang berlimpah. Namun, kekayaan yang berlimpah tersebut hingga saat
ini belum dimanfaatkan secara maksimal, dan justru dimanfaatkan nelayan asing
dengan menangkap ikan secara legal maupun illegal di perairan Kepri.
Kondisi itu memaksa Pemprov Kepri menyusun rencana strategis
memanfaatkan potensi maritime untuk kemakmuran rakyat. Berikut, petikan
wawancara dengan Gubernur Kepri, H.M Sani tentang langkah langkah yang akan
diambil pemerintah daerah guna memaksimalkan potensi kelautan.
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Rokhmin Dahuri pernah
mengatakan bahwa pemanfaatan potensi perikanan laut Kepri baru mencapai 1,37
persen, padahal peluang pengembangannya bias mencapai 98, 63 persen, apa
tanggapan anda ?...
Saya tidak membantah pernyataan itu,
memang kondisinya demikian. Perlu diketahui bahwa Provinsi Kepri baru berdiri,
sebelumnya bergabung dengan Riau. Potensi yang sangat besar itu sejak dulu
terlupakan dan tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami berupaya untuk
memaksimalkannya dengan menerapkan berbagai kebijakan.
Salah satu langkah yang kami lakukan
adalah menjadikan Kepri sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berbasis
Maritim. Dengan demikian, diharapkan nantinya program ekonomi yang akan kami
kembangkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Untuk melaksanakan program tersebut,
perlu bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta seluruh komponen masyarakat Kepri.
Lantas, secara rill apa yang akan dilakukan ?..
Dalam jangka menengah kami akan
membangun dan mengembangkan pelabuhan perikanan di sejumlah daerah yang
dianggap sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya. Diantaranya di Antang,
Kabupaten Kepulauan Anambas, di Parit Rampak, Kabupaten Karimun dan di Selat
Rampa, Kabupaten Natuna. Saat ini
rencana pembangunan pelabuhan perikanan di tiga daerah itu sedang dibuat Detail
Engineering Desain (DED) nya, termasuk DED untuk lanjutan pembangunan di Parit
Rampak, Karimun.
Berapa anggaran yang disediakan untuk membangun pelabuhan
tersebut ?..
Kami perkirakan sekitar 30 miliar
rupiah yang diharapkan diperoleh dari APBN dan APBD Kepri serta kabupaten/kota.
Untuk itu, kami sudah usulkan ke Pemerintah Pusat untuk disetujui.
Kemudian kebijakan apa lagi yang akan anda terapkan ?..
Kami juga akan mengembangkan budidaya ikan air tawar, budaya perikanan laut di masing-masing kabupaten dan kota, khususnya di Kabupaten Natuna dan Anambas yang sangat potensial. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan bantuan kapal ikan bagi nelayan pesisir.
Kami juga akan mengembangkan budidaya ikan air tawar, budaya perikanan laut di masing-masing kabupaten dan kota, khususnya di Kabupaten Natuna dan Anambas yang sangat potensial. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan bantuan kapal ikan bagi nelayan pesisir.
Bagaimana dengan budidaya rumput laut ?..
Ya… kami
juga turut mengembangkan budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Batam,
Lingga, Karimun, Natuna dan Anambas. Anggaran yang kami sediakan cukup besar
ditambah lagi dengan anggaran dari Pemerintah Kota serta Kabupaten.
Selain
anggaran, pemerintah daerah juga membantu petani rumput laut tentang tekhnik budidaya
dan pemasarannya dan alhamdulilah disejumlah daerah kegiatan ini berhasil dan
mendatangkan keuntungan bagi petani sehingga perekonomian warga turut
meningkat. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar