LINGGA –  Kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih sangat minim, padahal APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setiap tahunya meningkat. Itu disebabkan sebagian besar dana yang ada digunakan untuk belanja rutin seperti membayar gaji pegawai, dan hanya sedikit yang digunakan untuk investasi serta membangun infrastruktur. 

Kepala Bappeda Kebupaten Lingga, M Ishak mengatakan, sebagian besar wilayah Lingga masih sangat minim infrastruktur. Contohnya di Pulau Berhala yang sampai saat ini belum memiliki pelabuhan yang refresentatif. Akibatnya, perekonomian warga di pulau tersebut terganggu karena bahan pertanian yang dihasilkan sulit dipasarkan dan masyarakat juga kesulitan mendapat bahan pokok lainnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lingga dan Pemerintah Provinsi Kepri sudah sering membahas rencana pembangunan pelabuhan di Pulau Berhala namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

” Proyek pembangunan pelabuhan di Pulau Berhala saat ini sudah disiapkan Detail Enginering design nya dan tinggal menunggu respon dari Pemerintah Provinsi untuk anggaranya,” katanya, Senin (24/9).

Pengamat Ekonomi Kepri, Raja Dachroni mengatakan, minimnya infrastruktur tidak hanya terjadi di Lingga, tetapi juga terjadi di sebagian besar wilayah Kepri seperti Natuna, Anambas dan Bintan.

“Pemprov Kepri seolah hanya fokus pada pembangunan di Batam, Tanjung Pinang dan Karimun sedangkan daerah lain terpinggirkan,’ katanya.
Mestinya, kata dia pembangunan bisa merata sehingga bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kepri. Kondisi itu jika dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan social seperti yang sudah terjadi pada masyarakat Natuna yang sedang bersiap untuk memisahkan diri dari Kepri dan akan membantuk Provinsi sendiri. Pasalnya, Natuna yang kaya dengan sumber daya alam, hingga kini masih tetap miskin.

Menurut Raja, Pemerintah Provinsi Kepri sebenarnya memiliki dana cukup untuk melakukan pembangunan di tiap daerah, sayangnya APBD yang ada sebagian besarnya justru digunakan untuk belanja rutin seperti bayar gaji pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Padahal, sampai saat ini sebagian wilayah di Kepri masih sangat membutuhkan sentuhan pembangunan.

Pemerintah daerah juga mestinya lebih jeli dalam melakukan pembangunan sebab sebagai daerah Kepulauan yang memiliki banyak pulau, mestinya Pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi antar pulau untuk membuka akses masyarakat di pulau agar tidak terisolir.

“APBD Kepri tiap tahun meningkat dan tahun ini saja lebih dari 2,4 triliun sayangnya dana tersebut hanya digunakan untuk belanja rutin yang tidak ada dampaknya sama sekali terhadap masyarakat di pulau pulau,” katanya.

Gubernur Kepri, H.M Sani mengatakan, pihaknya saat ini baru fokus pada pembanguna infrastruktur jalan dan air selain pembangunan gedung sekolah.
“Provinsi ingin pembangunan infrastrukur, terutama jalan-jalan, lebih banyak, lebih menjadi prioritas,” kata Sani.

Sementara, soal keterhubungan antaradaerah, kata dia saat ini bisa dilakukan dengan pembangunan pelabuhan roro dan pelabuhan-pelabuhan di sejumlah titik. Menurutnya, saat ini dengan roro, dari Tanjungpinang, Batam dan Karimun, bisa terhubung ke Pekanbaru melalui pelabuhan Buton. Demikian juga ke kawasan Selatan, ke Lingga, Singkep yang bakal terhubung ke Jambi yang dalam proses pengerjaan. Ke bagian utara, juga bakal dibangun pelabuhan roro, yang nantinya terhubung dari Ranai ke Sintete, Kalimantan Barat.

”Roro di Kepri sudah komplit. Kepri akan terhubung dengan roro untuk lalu lintas barang, orang dan tentunya uang,” kata M Sani. (gus).