Infrastruktur Pelabuhan Harus Dibenahi

BATAM – Pemerintah diminta segera membenahi infrastruktur sejumlah pelabuhan nasional agar lalu lintas barang bisa cepat didistribusikan sehingga biaya operasional bisa ditekan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowner Association (INSA), Carisa Hartoto mengatakan, infrastruktur pelabuhan nasional sudah saatnya dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar internasional. Itu perlu dilakukan agar pelabuhan di dalam negeri bisa bersaing dengan pelabuhan di negara maju sehingga distribusi barang bisa langsung dilakukan di pelabuhan dalam negeri.

“Pengusaha angkutan belum mau investasi dengan membeli kapal dengan teknologi canggih dan ukuran besar karena pelabuhan di dalam negeri sendiri belum siap, untuk itu pemerintah sudah saatnya membenahi infrastruktur sejumlah pelabuhan khususnya yang melayani ekspor impor,” katanya di sela Rakernas INSA di Batam, akhir pekan lalu.

Salah satu infrastruktur yang harus dibenahi, katanya adalah kedalaman alur pelabuhan, sebab sebagian besar pelabuhan di dalam negeri masih dangkal sehingga tidak dapat dilalui kapal dengan ukuran besar dan kapal yang memiliki teknologi canggih, sehingga banyak kapal kapal tersebut yang justru berlabuh di pelabuhan negara tetangga, padahal kapal tersebut mengangkut barang atau mengirim barang untuk Indonesia.

Belum siapnya infrastruktur sejumlah pelabuhan di tanah air menyebabkan pengusaha angkutan belum berani untuk investasi membeli kapal dengan ukuran besar yang berteknologi tinggi. Pasalnya, jika kapal tersebut dibeli tidak akan bisa digunakan di dalam negeri karena tidak dapat merapat di pelabuhan tersebut.

Kondisi itu menyebabkan banyaknya kapal kapal tua yang dimiliki pengusaha angkutan. Menurut Hartoto, 75 persen kapal di Indonesia sudah berumur tua. Adapun jumlah kapal angkutan yang beredar perairan nasional sejumlah 11.300 unit. Jumlah itu naik 40 persen dibanding tahun 2005 yang hanya 6.014 unit.

Dikatakan, peningkatan jumlah kapal mestinya bisa lebih tinggi lagi karena permintaannya cukup besar dipicu berlakunya asas Cabotage yang mewajibkan seluruh kapal yang mengangkut barang di dalam negeri harus berbendera Indonesia. Namun, sayangnya peningkatan itu terkendala dengan belum siapnya infrastruktur pelabuhan.

"Kalau infrastrukturnya siap, INSA siap meremajakan kapal," kata Hartoto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pemerintah sudah berencana untuk memperdalam alur pelabuhan hingga 13 meter untuk memenuhi kebutuhan pelayaran internasional. Dengan pendalaman alur, maka diharapkan kapal-kapal besar dapat melayani jasa angkut logistik hingga beban biaya distribusi dapat dipotong. Dengan demikian,  harga kebutuhan pokok masyarakat juga bisa lebih murah.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur pelabuhan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat karena biayanya cukup besar. Pemerintah sendiri setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran cukup besar untuk membenahi infrastruktur pelabuhan namun karena jumlah pelabuhan yang akan dibenahi cukup banyak maka anggaranya harus dibagi bagi.

Meski demikian, pihak internasional cukup mengapresiasi langkah pemerintah untuk membenahi pelabuhan di dalam negeri. Itu bisa dilihat dari langkah Bank Dunia (World Bank) yang menaikkan peringkat logistic perfomance index (LPI) Indonesia tahun ini, dari posisi 75 pada 2010 menjadi posisi 59 dengan kenaikan indeks 2,76 menjadi 2,94. Peningkatan itu memang belum membawa Indonesia menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, namun menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan.  

Kenaikan tertinggi terjadi di wilayah soft infrastructure yang meliputi kompetensi penanganan logistic dan kemampuan pemilik barang untuk mengetahui di mana barangnya berada (tracking and tracing) saat ini. Sedangkan pada hard infrastructure atau kualitas fisik infrastruktur pendukung logistik seperti pelabuhan, jalur kereta api, maupun jalan-jalan utama, masih dinilai Bank Dunia belum menunjukkan perbaikan berarti. Untuk itulah pemerintah Indonesia akan meningkatkan perbaikkan sarana infrastruktur di Indonesia, terutama di pelabuhan-pelabuhan agar proses pendistribusian barang menjadi lebih efisien.

Keberadaan Pelabuhan memiliki arti yang amat strategis bagi perkembangan perekonomian antar daerah di Indonesia karena merupakan pusat keluar masuk lalu lintas orang dan barang serta kegiatan perdagangan regional dan International. Ongkos transportasi pengangkutan barang di Indonesia masuk dalam kategori termahal di ASEAN. Hal itu menyebabkan daya saing produk lokal untuk ekspor menjadi anjlok karena mahalnya biaya dikarenakan masih banyak pelabuhan di Indonesia yang kondisi infrastrukturnya tidak memadai. Banyak pelabuhan  yang sudah tidak bisa lagi menampung dan memfasilitasi proses bongkar muat. Jika itu dibiarkan terus maka  justru bisa menghambat aktivitas perekonomian. (gus).