Pemerintah Perlu Serius Kelola Batam

Pemerintah pusat dinilai masih belum serius mengelola Batam sebagai pusat pertumbuhan investasi nasional sebab pada kenyataanya banyak kebijakan yang mengantung menyebabkan investor was was untuk menanamkan modalnya. Selain itu, perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi yang terjadi di Batam juga masih kurang, contohnya ketika unjuk rasa buruh berlangsung secara anarkis beberapa pekan lalu tidak ada respon dari pemerintah pusat, justru pemerintah Singapura langsung berkunjung ke Batam untuk mempertanyakan kondisi tersebut. Contoh kebijakan pemerintah pusat yang masih mengantung antara lain, soal transpormasi lembaga Otorita Batam ke Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam yang belum rampung hingga saat ini, kemudian pembagian wewenang antara BP Batam dan Pemko Batam yang dalam praktiknya di lapangan masih sering berbenturan sehingga membuat investor bingung, lalu pengenaan pajak badan yang masih relatif tinggi dibanding kawasan sejenis di negara tetangga dan soal unjuk rasa buruh yang sering tidak tertangani dengan baik oleh aparat keamanan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu dimana unjuk rasa buruh telah merusak sejumlah fasiltias umum dan fasilitas perusahaan tanpa ada penegakan hukum yang pasti. Kondisi itu, kata Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK, Jon Arizal telah membuat investor panik dan mendapat respon cepat dari Pemerintah Singapura dengan mengirim pejabatnya ke Batam untuk mempertanyakan kondisi tersebut. Langkah Singapura itu cukup beralasan karena sebagian besar investor asing yang ada di Batam berasal dari Singapura, sehingga pemerintah negara tetangga itu wajib untuk menjaga kepentingan warganya di Batam. Kondisi yang berbeda justru terjadi pada Pemerintah Pusat di Jakarta yang tidak member respon apapun terhadap kondisi ekonomi Batam saat ini, terlebih paska kerusuhan akibat unjuk rasa buruh beberapa pekan lalu. Akibat kerusuhan dan unjuk rasa yang sering terjadi di Batam, bahkan sejumlah perusahaan telah menghentikan kegiatan pabriknya seperti PT Nutune dan Panasonic. Ketidakpedulian yang dilakukan pemerintah juga ditunjukan lembaga pemerintah pusat yang ada di Batam yakni BP Batam yang tidak bereaksi cepat atas rencana beberapa perusahaan yang akan tutup. Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya mengatakan, kondisi inv estasi di Batam saat ini sangat memprihatinkan karena sejumlah perusahaan asing telah menutup pabriknya dan ada rencana beberapa perusahaan asing lagi yang diam diam akan menyusul menutup pabriknya. Kondisi itu menurutnya terjadi karena BP Batam selaku otoritas terdepan dalam pengelolaan investasi sampai saat ini belum bekerja secara optimal. Dalam mengelola Batam sebagai kawasan tujuan investasi, BP Batam seharusnya tidak hanya melakukan promosi atau pengurusan perizinan semata, tetapi harus juga bertugas melakukan pembinaan dan membantu hambatan-hambatan yang dialami investor asing yang beroperasi di Batam. “BP Batam mestinya tidak hanya sekedar melakukan promosi saja ke luar negeri, tapi juga mestinya menjaga secara baik PMA yang sudah ada dan itu sudah merupakan cara efektif untuk mengembangkan investasi,” katanya, Selasa (10/4) . Ditambahkan, jika investor merasa nyaman beroperasi di Batam, maka dengan sendirinya mereka akan ikut mempromosikan daerah itu sebagai kawasan tujuan investasi ke para investor lain di negara asalnya atau dalam jaringan bisnisnya. Mengingat kawasan Batam sendiri sebenarnya sudah memiliki kelebihan secara geografis yakni berada di posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga tanpa ada suatu badan yang khusus mengelola investasi sekalipun Batam memang menjadi salah satu daerah pilihan tujuan investasi asing. Untuk mengelola nilai strategis Batam tersebut dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat, bukan justru Pemerintah Singapura yang memberi perhatian serius terhadap Batam. Direktur Executive Economic Development Board (EDB) Singapura Chie Wen Tung ketika berkunjung ke Batam mengatakan, Singapura sangat berkepentingan terhadap Batam karena rausan perusahaan dari Singapura beroperasi di Batam selain itu banyak juga warga Singapura yang bekerja dan menetap di Batam. Oleh karenanya, jika di Batam terjadi kekisruhan maka informasi tersebut langsung bisa di akses pemerintah dan warga Singapura sehingga perlu ada langkah langkah perbaikan yang cepat agar investor tidak menjadi semakin panik. Chie Wen berharap kerusahan yang terjadi di Batam akibat unjuk rasa buruh tidak perlu terjadi lagi karena banyak perusahaan yang beroperasi di Batam merupakan perusahaan multinasional yang sangat sensitive dengan isu isu negatif, sehingga dikuatirkan jika kondisi it uterus terjadi maka banyak perusahaan yang akan hengkang dari Batam. (gus).