Berdayakan Pelaku Usaha Mikro

Pelaku usaha mikro yang tergabung dalam Pedagang kaki lima berkontribusi 55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga jumlahnya yang mencapai 33 juta orang tersebut perlu diberdayakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun, M. Biomed mengatakan, Pedagang kaki lima punya potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena omset usaha yang dijalani pedagang tersebut perharinya cukup besar ditambah lagi dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terlibat. Berdasarkan data BPS tahun 2007 saja, jumlah pedagang kaki lima mencapai 22,9 juta orang dan tahun ini diperkirakan lebih dari 33 juta orang.

 

“Pemerintah daerah mestinya merubah cara pandang dalam melihat keberadaan pedagang kaki lima, jangan lagi dilihat sebagai masalah yang harus ditertibkan tetapi bagaimana potensi yang dimiliki pedagang kaki lima harus diberdayakan,” katanya disela acara Rapat Pimpinan Nasional I APKLI di Batam, Sabtu (20/10).

 

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa yang juga hadir dalam acara Rapimnas tersebut menjelaskan, Pedagang Kaki Lima atau PKL mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perekonomian nasional yakni sebagai bantalan ekonomi nasional dalam krisis moneter, penyedia lapangan kerja terbesar dan penyedia kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

 

“PKL mudah ditingkatkan menjadi saudag’ar tangguh dan berdaya saing global karena karekaternya adalah wirausaha yang inovatif, kreatif, mandiri, berani ambil risiko, siap gagal tetapi juga cepat bangkit kembali,” kata Hatta.

 

Meski memiliki potensi yang cukup besar, namun keberadaan PKL hingga saat ini belum banyak yang diakomodir pemerintah daerah bahkan kadang sering dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban dan kebersihan kota sehingga PKL sering mendapat ancaman penggusuran. Selain itu, PKL juga masih memiliki kendala tidak adanya jaminan kepastian usaha, rendahnya kemampuan akses permodalan karena kelemahan secara administratif dan tidak memiliki agunan atau jaminan serta kapasitas usaha yang masih rendah.

 

Untuk itu, Pemerintah sudah mulai memperhatikan keberadaan PKL untuk diberi perhatian lebih serta diberdayakan agar kesejahteraanya terus tumbuh.

 

Hatta Rajasa mengatakan, Presiden SBY memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan PKL untuk itu, berbagai fasilitas dan program telah diluncurkan seperti pengembangan kapasitas SDM PKL yang diluncurkan sejak tahun 2010. Program ini dilakukan dengan tiga tahap, pertama pembibitan yakni menanamkan nilai profesionalisme pola piker, mindset menjadi ris taker dan menemukan serta mencari calon calon wirausaha.

 

Kedua, penempatan, yakni membekali dan memperkuat calon wirausaha melalui pelatihan, keterampilan manajemen, membangun jejaring dan kemitraan dengan pengusaha yang telah berhasil. Ketiga, pengembangan yakni memberikan kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, penggunaan teknologi dan inovasi serta mengembangkan institusi usaha yang knowledge based.

 

Pemerintah juga bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan anggaran untuk bantuan permodalan para PKL melalui sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR).

 

Hatta mengatakan, sejak Januari sampai September 2012 telah dikucurkan KUR sebesar 23,8 triliun rupiah dengan jumlah debitur 1.405.845 orang. Kemudian secara kumulatif sejak tahun 2007 hingga bulan September 2012 jumlah KUR yang telah disalurkan mencapai 87,3 triliun rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 7,1 juta orang. Selain BRI, Pemerintah juga bekerjasama dengan 32 Bank lainnya untuk mengucurkan KUR.

 

Menteri Negara Koperasi dan UKM, DR. Sjarifuddin Hasan, MBA yang juga hadir dalam Rapimnas APKLI di Batam mengatakan, tahun 2012 ini telah dianggarkan dana KUR sebesar 30 triliun rupiah, lebih tinggi disbanding tahun lalu yang 25 triliun rupiah dan sebagain besar dana dialokasikan untuk PKL.

"Pemerintah pada 2011 menganggarkan dana untuk kredit usaha rakyat sebesar 25 triliun rupiah, tetapi realisasinya mencapai 29 triliun rupiah, maka untuk 2012 naik menjadi 30 triliun rupiah," katanya.

Dengan adanya dana yang cukup besar tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dan dapat menumbuhkan gerakan kewirausahaan di tanah air. Pada 2011 baru mencapai 0,24 persen dan sekarang sudah mencapai sekitar 1,5 persen serta diharapkan nantinya minimal bisa mencapai dua persen. Untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diharapkan bisa mencapai 6,5 persen. Melalui gerakan kredit usaha rakyat ini diharapkan pula terjadi kenaikan dalam jumlah wirausaha, sekaligus juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. 

"Dalam meningkatkan usaha mikro ini pemerintah sekarang juga telah menyiapkan program kredit untuk usaha mikro dengan nilai 20 juta rupiah ke bawah dan tidak perlu ada jaminan," katanya.

Pemerintah telah melakukan kerja sama dengan berbagai bank pemerintah untuk program tersebut, untuk itu diharapkan usaha mikro itu apa bila mengalami kesulitan permodalan bisa ambil di bank, tetapi dana itu juga harus benar-benar digunakan sebagai modal usaha.

Dikatakan, jumlah UKM saat ini tercatat 55,2 juta unit yang tersebar di berbagai daerah, sementara untuk koperasi tercatat 188 unit dan 71 ribu diantaranya bergerak dalam simpan pinjam. (gus).