Batam Magnet Pencari Kerja

Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone) Batam masih menjadi incaran bagi para pencari kerja dari hampir seluruh daerah di Indonesia, terlebih saat ini dibutuhkan ribuan tenaga kerja baru seiring rencana sejumlah investor asing yang akan merealiasikan rencana investasinya pada tahun ini ditambah dengan adanya perluasan usaha dari sejumlah perusahaan yang sudah ada.

Gubernur Kepri, H. M Sani mengatakan, sejumlah perusahaan asing yang berencana menanamkan modal di Kepri dan akan merealiasikan rencana tersebut pada tahun ini antara lain, PT Batam Sentralindo yang akan mengelola Pulau Janda Berhias dengan nilai investasi 7,2 triliun rupiah, lalu PT SMOE dengan nilai investasi 85 juta dollar AS dan PT Citra Tubindo yang akan menambah kapasitas usahanya dengan nilai investasi baru 50 juta dollar AS.

“Kawasan FTZ Batam membutuhkah sekitar 15 ribu pekerja pada tahun ini terkait realisasi rencana investasi sejumlah perusahaan asing,” katanya, Selasa (1/5).

Peningkatan dan rencana investasi yang akan dilakukan sejumlah investor tersebut akan menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja, seperti PT Batam Sentralindo yang diperkirakan membutuhkan 1.276 pekerja, PT Citra Tubindo membutuhkan 5000 pekerja dan investasi di Pulau Kepala Jeri membutuhkan 7.500 pekerja.

Kebutuhan tenaga kerja tersebut tidak dapat dipenuhi oleh warga Kepri yang jumlahnya sangat terbatas sehingga membuka peluang bagi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di Kepri. Meski demikian, bagi para pencari kerja diharapkan sudah memiliki keterampilan dan berpendidikan minimal SLTA.

CEO Kawasan Industri Latrade, P N Teo mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di Batam akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, terlebih jika pemerintah mau membenahi iklim investasi di Batam. Saat ini saja, dengan birokrasi yang masih berbelit belit masih banyak investor asing yang mau menanamkan modalnya di Batam.

Kondisi itu, kata Teo tidak terlepas dari dukungan infrastruktur dan kesediaan tenaga kerja. Tenaga kerja di Batam cukup berlimpah dan memiliki kualitas cukup bersaing di kawasan Asia Tenggara, ditambah lagi upah pekerja di Batam relatif murah dibanding China atau Thailand. Meski demikian, tidak seluruh buruh di Batam menerima upah minimum, bahkan banyak buruh yang menerima upah lebih besar dibanding upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

“Banyak perusahaan di Batam yang member upah diatas UMK karena produktivitasnya tinggi,” katanya.

Menurut Teo, pengusaha umumnya ingin memberi upah yang layak bagi para pekerja karena jika upah yang diterima tinggi maka pekerja akan bekerja dengan baik sehingga produktivitas meningkat. Selain upah yang tinggi, banyak juga perusahaan di Batam yang memberikan tempat tinggal atau mess bagi para pekerjanya.

Perhatikan Pekerja

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja ke Batam (27/4) mengajak dunia usaha untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan cara memberi upah yang layak. Untuk itu kemitraan antara pemerintah, pimpinan dan manajemen dunia usaha, serta pemerintah mesti terjalin dengan lebih baik dan efektif.

"Saya mengajak tripartit di tingkat pusat maupun daerah, menjelang Hari Buruh Internasional pada 1 Mei nanti, mari terus meningkatkan efektivitas kerja sama dan kemitraan kita," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan Rumah Susun Sejahtera Sewa di Kabil, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (27/4).

Menurut Presiden, kalau kemitraan tripartit berfungsi dengan baik dan masing-masing memenuhi perannya, maka yang akan mendapatkan manfaat nyata adalah para pekerja dan perusahaan bersangkutan. Jika dunia usaha tumbuh, perekonomian juga bergerak, yang akhirnya negara akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Saya ingin di negeri ini upah, penghasilan, dan kesejahteraan para pekerja makin ke depan makin baik, hidupnya makin layak. Ini bukan sekadar cita-cita, harus kita wujudkan," kata SBY.   

Pemerintah sendiri akan membantu kesejahteraan para pekerja dengan cara menghilangkan pajak penghasilan bagi pekerja yang memiliki penghasilan 2 juta rupiah per bulan. Para pekerja yang berpenghasilan 2 juta rupiah per bulan atau rata-rata  24 juta rupiah setahun nantinya tidak dikenai pajak penghasilan. Pemerintah sedang memperjuangkan kebijakan ini di DPR.

"Semula, penghasilan tanpa kena pajak itu 15.840.000 rupiah setahun, nanti akan kita bikin lebih baik lagi dan batasnya sekarang kita naikkan menjadi 24 juta rupiah setahun," kata SBY.

Jika rencana ini disetujui DPR, maka mereka yang berpenghasilan di bawah 24 juta rupiah setahun atau rata-rata  2 juta rupiah per bulan tidak akan dikenai pajak penghasilan.

"Saya kira ini lebih adil, Sebaliknya yang kaya, yang super kaya, ya membayar pajak. Dengan demikian negara tetap memiliki penghasilan,"kata Presiden SBY.

Selain soal bebas pajak bagi golongan berpenghasilan rendah, Presiden juga meminta dibangun rumah sakit untuk pekerja. Presiden telah berkoordinasi dengan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Menakertrans, Meneg BUMN, maupun Jamsostek, dan rencana tersebut harus sudah bisa diwujudkan dalam 2,5 tahun ke depan.

"Para pekerja bekerja 24 jam dengan sistem shift. Oleh karena itu, jam berapa pun kalau ada pekerja yang sakit, memerlukan pengobatan dan perawatan, rumah sakit itu harus tersedia," kata Presiden SBY.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, sebagian warga Batam adalah pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tingginya jumlah pekerja tersebut menuntut adanya hunian atau tempat tinggal yang layak bagi pekerja sehingga pemerintah kota Batam, BP Batam dan Jamsostek membangun rumah susun bagi para pekerja yang layak.

PT Jamsostek telah membangun puluhan Rusun bagi pekerja dan yang baru saja diresmikan Presiden SBY adalah Rusun di Kabil dengan investasi 120 miliar rupiah. Rusunawa tersebut memiliki 10 menara kembar (twin block) yang dikhususkan untuk para pekerja di sekitar Kabil. Daya tampungnya sekitar 4000 pekerja dengan biaya sewa sekitar 120.000 rupiah per bulan per orang.

Luas areal yang digunakan untuk membangun Rusun tersebut sekitar 10 hektare dan setiap twin blok Rusunawa terdiri dari empat lantai dan 100 kamar berukuran 27 meter persegi. Pada lantai dua hingga empat disediakan balkon di depan jendela masing-masing kamar dan di tiap lantainya setiap blok akan disediakan satu ruang santai. Khusus untuk penyandang cacat juga telah dibangun satu kamar khusus penyandang cacat di tiap bloknya. Pengelola juga menyediakan fasilitas di dalam kamar berupa dua ranjang tingkat dua, satu meja tulis dengan dua kursi, 1 kipas angin dan kamar mandi dalam yang dilengkapi shower.

Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Batam cukup pesat sehingga kebutuhan tenaga kerja semakin tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak lagi Rusunawa sebagai tempat tinggal yang layak bagi para pekerja.

Menurutnya, Rusunawa yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi para pekerja. Pasalnya, sebagian besar penduduk Batam yang jumlahnya saat ini sekitar 1 juta orang adalah pekerja. Dengan demikian berarti terdapat sekitar 500 ribu pekerja di Batam yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Kebutuhan tempat tinggal bagi pera pekerja telah dipenuhi oleh Jamsostek, Pemko Batam dan Otorita Batam atau BP Batam dengan membangun Rusunawa. Hingga saat ini hamper disetiap kawasan industry terdapat Rusunawa bagi para pekerja. Namun jumlah itu juga masih belum cukup sehingga banyak pekerja yang mencari tempat tinggal atau kos kosan disekitar rumah penduduk. (gus)