Sebanyak 18 PMA Bersiap Investasi di Batam

BATAM – Sebanyak 18 investor asing dari sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Australia dan Jerman menyatakan minat untuk berinvestasi di Batam pada berbagai sektor industri dengan total nilai investasi 24.250.000 dollar AS setara dengan 218,5 miliar rupiah, kurs 9.000 rupiah per dollar. Direktur PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, selama Januari sampai Maret 2012 terdapat 18 investor asing atau PMA yang menyatakan minat untuk berinvetasi di Kota Batam. Investor tersebut berasal dari Singapura, Malaysia, Australia, Italia, India, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Philipina, Sri Langka, dan British Virgin Island. Bidang usaha yang akan dikerjakan antara lain, Industri pembuatan dan perbaikan kapal, Jasa pertambangan minyak dan gas bumi, Perdagangan besar (distributor) ekspor dan impor, Industri bangunan terapung, Industri pipa dan sambungan pipa, Jasa industri pengecetan alat pendengaran, Jasa konstruksi sipil, Angkutan barang peti kemas, Pembangunan dan pengelolaan gedung perkantoran. “Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Asia Barat masih berdampak terhadap iklim investasi global sehingga pertumbuhanya melambat, meski demikian Batam sebagai salah satu kota Industri di Indonesia yang mana tersedianya segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan untuk berinvestasi masih diminati oleh investor,” katanya, Kamis (19/4). Nilai investasi yang akan dikucurkan oleh 18 PMA itu ditaksir sekitar 24.250.000 dollar AS setara dengan 218,5 miliar rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar. Dengan demikian, jika rencana itu terealisasi maka total kumulatif nilai investasi di Batam sejak 1971 sampai Maret 2012 mencapai 6.104.683.833,83,- dollar AS dengan jumlah perusahaan sebanyak 1.561 PMA. Menurut Djoko, pertumbuhan investasi secara global masih melambat dipengaruhi krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Asia Barat. Meski demikian, investor asing masih tetap melirik Batam sebagai tujuan investasi, seperti yang dilakukan kelompok usaha dari Jepang yakni Mitsubishi Group yang akan melebarkan sayap usahanya ke kawasan perdagangan bebas Batam. Mitsubishi sudah melakukan survey awal ke Batam untuk mempelajari kondisi ekonomi dan iklim investasi di Batam sebelum merealisasikan rencanya. Selain membuka usaha baru, sejumlah investor yang sudah berinvestasi di Batam juga melakukan perluasan usaha selama Januari sampai Maret 2012 dengan total investasi 4,1 juta dollar AS. Perluasan usaha dilakukan pada bulan Februari sebesar 2.100.000,-. Dollar As dan pada sebesar 2.000.000,- dolar AS sedangkan untuk periode Januari 2012 tidak terdapat perluasan. Menurut Djoko dari 1.561 PMA yang ada di Batam, hanya beberapa saja yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) baik Umum (U) maupun Produsen (P). Padahal sesuai dengan PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/7/2011 mestinya seluruh perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor dan impor di Batam memiliki API untuk mendukung kegiatan ekspor impornya, namun kebanyakan dari perusahaan tersebut menggunakan API dari perusahaan lain. Pada periode Januari hingga Maret 2012 telah diterbitkan Kartu API Umum sebanyak 45 Perusahaan sedangkan API Produsen sebanyak 44 Perusahaan. Sehingga kumulatif Angka Pengenal Importir Umum/Produsen yang telah diterbitkan sejak efektif bulan September 2011 sampai Maret 2012 sebanyak 109 Perusahaan (API Umum) dan sebanyak 102 Perusahaan (API Produsen). Ketua Kadin Provinsi Kepri, Johanes Kennedy Aritonang mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam sebenarnya bisa lebih tinggi dari pencapaian saat ini jika pemerintah mau serius mengelola Batam. Pasalnya, Batam memiliki banyak kelebihan seperti letak yang sangat strategis dan potensi lainnya seperti ketersediaan sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur. Ironisnya, potensi yang ada di Batam belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga pertumbuhan investasi berjalan lambat, bahkan kalah disbanding kawasan industry Johor yang awalnya belajar dari Batam. Menurut Kennedy, untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Batam maka harus ada konsistensi regulasi, ketersediaan infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan dan ketersediaan lahan. (gus).